TONRA

STANDAR OPERASIONAL PELAPORAN

2010-11-30T06:34:00.000-08:00

Pelaporan merupakan proses penyampaian data atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM mandiri Perdesaan.

Pelaporan jalur fungsional akan melibatkan beberapa pihak sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Korprov, dan ketua TIM KM-Nasional, Ketua TIM KM Wilayah, Ketua TIM Pengembangan Pelatihan. Mekanisme pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang.

I. Jenis Laporan
Jenis Laporan terdiri atas
1. Laporan proigress tahapan kegiatan (Protak)
2. Laporan progress kegiatan (Protan)
3. Laporan Bulanan
4. Laporan Individu Fasilitator dan Asisten Fasilitator
5. Laporan Administrasi

II. Substansi Laporan
1. Laporan progress tahapan kegiatan (Protak) memuat tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan desa
2. Laporan progress kegiatan (Protan) memuat hasil pelaksanaan kegiatan berupa tingkat partisipasi, jumlah pemanfaat jumlah pencairan dan penyaluran dana serta hasil-hasil kegiatan
3. Laporan bulanan memuat perkembangan kegiatan selama satu bulan ttermasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh fasilitator serta perkembangan pelkasanaan kegiatan dana bergulir
4. Laporan Individu fasilitator memuat realisasi tugas pokok yang dijalankan oleh fasilitator beserta pertanggungjawaban administrasi konttrak fasilitator seperti lembar waktu kerja, lembar kunjungan, rencana dan realisasi kegiatan bulanan dan lain-lain.
5. Laporan Administrasi memuat realsisasi pembiayaan yang dibiayai dari dana administrasi untuk keperluan kantor Fas Kab sebagai pertanggungjawaban keuangan yang telah dikeluarkan oleh program

III. Alur dan Mekanisme Pelaporan
1. Laporan Progress Tahapan Kegiatan (Protak)
a. FK dan FT wajib melaporkan melalui SMS kepada Faskab terkait seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan hari Jumat,. Laporan disampaiakan setiap minggu pada hari Jumat paling lambat jam 17.00
b. Faskab wajib melakukan rekapitulasi data seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan laporan melalui SMS dari FK dan FT, melakukan input pada aplikasi Protak serta melaporkan kepada korprov melalui email setiap minggu paling lambat hari Senin sebelum jam 10
c. Korprov melalui spesialis MIS Provinsi melakukan rekapitulasei dan validasi dataq laporan protak dari seluruh kabupaten dan menyampaikan laporan ke bagian MIS KMN dengan tembusan kepada TL KMW, pada hari senin paling lambat pada Jam 17.00 setiap minggu
d. KMN melalui bagian MIS melakukan rekapitulasi dan validasi data perkembangan pelaksanaan tahapan kegiatan-kegiatan secara Nasional dan menampilkan pada web site PNPM Mandiri Perdesaan setiap 2 minggu
2. Laporan Progress Kegiatan (Protan)
a. FK dan FT wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada Faskab sesuai format yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 1 setiap bulan
b. Faskab wajib melaporkan rekapitulasi dan validasi seluruh perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan laporan dari FK dan FT dan melakukan input pada aplikasi Protan serta melaporkan kepada korprov melalui e-mail, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan
c. Korprov melalui spesialis MIS Provinsi melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan protan dari seluruh kabupaten dan menyampaikan laporan ke bagian MIS KMN dengan tembusan kepada TL KMW, paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan
d. KMN melalui bagian MIS melakukan rekapitulasi dan validasi data perkembangan pelaksanaan kegiatan secara Nasional dan menampilkan pada web site PNPM Mandiri Perdesaan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan
3. laporan Bulanan
a. FK dan FT wajib membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatannya yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. Laporan disampaikan kepada Fas-kab setiap bulan pada tanggal 1 dengan tembusan kepada PjOK dan arsip. Format laporan FK dan FT sesuai dengan out line yang telah ditetapkan.
Khusus untuk kecamatan yang sangat sulit, laporan bulanan FK dan FT dapat disampaikan paling lambat tanggal 3 setiap bulanm.
b. Faskab wajib membuat laporan bulanan berdasarkan :
1. Laporan dari FK dan FT
2. Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan
3. Hasil koordinasi dengan beberapa pihak terkait.

Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada korprov pada setiap tanggal 5 dengan tembusan disampaikan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten dan arsip, sesuai dengan out line yang telah ditetapkan
c. Korprov wajib membuat laporan bulanan berdasarkan :
1. Laporan dari Fas-Kab
2. Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan
3. hasil koordinasi dengan pihak terkait

Laporan dibuat 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada TL KMN pada setiap tanggal 5 dengan tembusan disampaikan kepada TL KMW, Satker PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten dan arsip, sesuai dengan out line yang telah ditetapkan

d. TL KMW wajib membuat laporan bulanan berdasarkan :
1. Laporan dari Korprov
2. Laporan dari para spesialis KMN
3. Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan
4. Hasil koordinasi dengan pihak terkait

Laporan dibuat 6 (Enam) rangkap dan disampaikan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan Ditjen PMD Kemendagri paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan, sesuai dengan out line, sebagaimana terlampir.
4. Laporan individu Fasilitator dan Asisten Fasilitator
Fasilitator dan asisten fasilitator wajib membuat laporan individu bulanan yang berkaitan dengan kontrak individu fasilitator berupa realisasi pelaksanaan tugas individu fasilitator dan asisten fasilitator, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penyampaian laporan individu fasilitator, yaitu :
a. Laporan fasilitator kecamatan/ asisten fasilitator dihimpun oleh faskab
b. Laporan FK, asisten FK, Faskab, Asisten Faskab disampaikan oleh faskab kepada Satker Provinsi setiap bulan pada tanggal 1
c. Faskab wajib mendokumentasikan laporan FK/Asisten FK
d. Khusus untuk kecamatan yang sangat sulit laporan bulanan individu FK dan FT dapat disampaikan paling lambat pada tanggal 3 setiap bulan.
5. Laporan Administarsi Fasilitator Kabupaten
Fasilitator kabupaten wajib membuat lporan administrasi berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi terhadap pembiayaan operasional kantor atau pembiayaan lainnya. Laporan administrasi faskab disampaikan ke Satker Provinsi paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan.

OUT LINE LAPORAN BULANAN
FASILITATOR KECAMATAN

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
1.2 Rencana Kerja Bulan Berjalan
(Uraian singkat tentang pelaksanaan kegiatan bulan berjalan, maks 1 hal)

BAB 2 KEMAJUAN KEGIATAN FASILITASI/ PENDAMPINGAN
2.1 Umum
A. Pelaksanaan Pertemuan di Kecamatan dan Desa
(Uraian singkat tentang pelaksanaan pertemuan dan rapat koordinasi,
seperti waktu pelaksanaan, pihak-pihak yang hadir, agenda yang
dibahas dan kesimpulan hasil rapat. Maks1/2 halaman)
B. Kunjungan dan Peninjauan kegiatan
(Uraian singkat tentang kegiatan kunjungan lapangan yang terjadi
pada bulan berjalan, seperti kunjungan dari satker kabupaten, satker
provinsi, satker pusat Ditjen PMD, NMC, RMC, dll. Maks ½ halaman
+ daftar kunjungan kecamatan oleh TIM FasKab)
2.2 Pelaksanaan fasilitasi dan Pendampingan
(Uraian tentang pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim FK/FT terhadap
pelaku pelaku di kecamatan dan desa meliputi bentuk pendampingan, pihak
yang didampingi dll, maks ½ halaman)

BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3.1 Kesimpulan
(Uraian singkat tentang kondisi umum pelaksanaan kegiatan di Kecamatan dalam bulan yang dilaporkan Maks ½ halaman)
3.2 Rekomendaswi Tindak lanjut
((Uraian tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada bulan depan serta hal hal yang perlu dilakukan atau dukungan yang diperlukan dari fasilitator Tingkat Kabupaten atau pihak lain, maks ½ halaman)

LAMPIRAN LAMPIRAN (mengacu pada Formulir PTO)

Lampiran-1 : Laporan Penanganan masalah (form.70b)
Lampiran-2 : Laporan Rekapitulasi Penanganan masalah (form.70c)
Lampiran-3 : LaporanKegiatan dan Rencana Kegiatan FK (form 72)
Lampiran-4 : Laporan Kemajuan Kegiatan Tingkat Kecamatan (form 73)
Lampiran-5 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan pelatihan dan Penguatan
kapasitas/Kemampuan (form 74)
Lampiran-6 : RKTL 3 Bulanan Pelatihan Masyarakat PNPM MP (form. 74a)
Lampiran-7 : Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan masyarakat (form.74b)
Lampiran-8 : Laporan bulanan prasarana Tk. Kecamatan (form 75b)
Lampiran-9 : Laporan bulanan prasarana Tk. Kecamatan (pekerjaan fisik 100%)
form 75bb
Lampiran-10 : laporan detail : HOK, Angkatan Kerja dan penerimaan upah Tk.
Kec (RTM-UMUM) (form 75d)
Lampiran-11 : Laporan bulanan kegiatan kesehatan tingkat kecamatan (form 77b)
Lampiran-12 : laporan bulanan kegiatan pendidikan tingkat kecamatan (form 78b)
Lampiran-13 : Laporan Unit Pengelola Kegiatan Meliputi :
- Realisasi Pencairan Dana (form 79)
- Laporan Perkembangan Pinjaman UEP/SPP (form 80)
- Laporan Kolektibilitas pinjaman UEP/SPP (form 81)
- Laporan Operasional UPK (form 82)
- Neraca PNPM MPd (form 83/82.b3)
- Laporan arus dana BLM dan DOK PNPM Mpd (form 83)
- Laporan jenis kegiatan/ usaha kelompok (form 84b)
- Laporan pinjaman bermasalah (form 84c)
- Laporan rugi laba (form 84d)
- Neraca Kegiatan Microfinance (form 84.e)

Draft Awal RPJM Des, Desa Muara

2010-11-18T19:12:00.000-08:00

DRATF AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

( RPJM DESA )

TAHUN 2011 – 2015

Desa : MUARA

Kecamatan : TONRA

Kabupaten : BONE

TAHUN

2010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
a. Latar Belakang / Pendahuluan
b. Landasan Hukum
c. Tujuan

BAB 2 PROFIL DESA
a. Sejarah Desa
b. Kondisi Umum Desa
c. SOTK Desa
d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB 3 PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
a. Musdus
b. Lokakarya Desa
c. Musrembang RPJM Desa

BAB 4 VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Visi dan Misi
b. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN
1. Matrik Program / kegiatan 5 tahun
2. Proses Penyusunan Program ( F1 s/d F7 )
3. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrembangdes)
4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrembangdes)
5. Peta Desa
6. Foto Kegiatan / Foto Desa

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi,otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Muara ini merupakan rencana strategis Desa Muara untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. Landasan Hukum
1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Permendagri No. 66. 2007
5. Perda Nomor … Tahun … tentang Pengaturan Kewenangan Desa
6. Perda Nomor … Tahun … tentang Sumber Pendapatan Desa.

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Muara ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa
a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
b. Sebagai dasar / pedoman kegiatan pembangunan Desa Muara
c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Muara

2. Manfaat RPJM Desa
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
PROFIL DESA

1. Legenda dan Sejarah Desa

Pada mulanya nama Desa Muara dibentuk dari pemekaran Desa BIccoing, walaupun sebenarnya Desa Muara masih baru akan tetapi Muara mempunyai sejarah tersendiri.
Ketika jaman dulu Muara adalah sebuah kampong yang dipimpin oleh seorang Sullewatang dinamakan Sullewatang kenynyeng yang dipimpin oleh Mansure namun beberapa tahun memimpin beliau wafat akhirnya diganti oleh Sulle Watang Janggoe yang disuruh oleh Arugn Kajuara. Setelah mereka memerintah beberapa tahun beliau juga wafat akhirnya diganti lagi oleh anaknya sendiri yang bernama BANDU
Tapi karena BANDU kurang memiliki pengetahuan diganti lagi oleh Dg. Manaba. Lagi – lagi Dg. Manaba wafat. Konon kabarnya kenynyeng itu sangat keramat sehingga tidak ada Sullewatang yang berumur panjang.
Akhirnya diadakanlah pertemuan atau musyawarah oleh seluruh masyarakat, karena tidak ada lagi yang mau jadi Sullewatang. Diadakanlah pemilihan dari Sullewatang jadi Kepala Kampung dan Kenynyeng dijadikan Pace, istilah Pace itu di ambil dari kesepakatan masyarakat dengan alasan masyarakatnya sangat baik sopan akrab dan saling bersaudara.
Akhirnya dipilih oleh seorang Kepala Kampung yang namanya Majulekka dari borong setelah mereka memimpin selama 8 bulan beliau wafat karena sakit, akhirnya diganti oleh Dg. Manaba
Dg. Manaba pun diganti oleh Dg. Masengngeng karena umurnya sudah tua. Pada waktu itu sedanga terjadi pemberontakan G. 30 S. PKI akhirnya seluruh masyarakat Pace tersebar dan mengungsi ke berbagai tempat. Demi untuk mencari keamanan peristiwa itu sangat dirasakan oleh warga pace karena sebagian keluarga mereka di bunuh bahkan rumahnya di baker, setelah beberapa tahun di pengungsian keadaan sudah aman.
Akhirnya kembali ke kampung halamannya dan dibentuklah seorang Kepala Desa yakni Desa Biccoing dengan wilayahnya termasuk Pace. Pada tahun 1993 dibentuklah 1 Desa baru pecahan dari Biccoing dengan nama Desa Muara
Adapun Sullewatang atau Arung kepala kampuang sampai ke[ala Desa yang telah memerintah di Desa Muara ini, adalah sebagai berikut :
I. Mansure sebagai Sullewatang Pertama
II. Janggoe sebagai Sullewatang Kedua
III. Bandu sebagai Sullewatang Ketiga
IV. Majjulekka sebagai Kepala Kampung Pertama
V. Katte Lapporo sebagai Kepala Kampung Kedua
VI. Dg. Manaba sebagai Kepala Kampung Ketiga
VII. Dg. Massengngeng sebagai Kepala Kampung Keempat
VIII. Abdullah sebagai Kepala Kampung Kelima
IX. A. Mansur sebagai pejabat Desa sementara
X. Drs. A. Ahmad Suradi sebagai Kepala Desa I
XI. Zainuddin sebagai Kepala Desa Ke II mulai tahun 2010 sampai sekarang.
KEJADIAN PERISTIWA BAIK PERISTIWA BURUK
1997 - Gagal panen karena hama tikus
1998 - Menerima bantuan Traktor 1 Unit
- Menerima bantuan KUT
2009 - Gagal panen karena kekeringan ( Kemarau )
2010 - Gagal panen karena hama ulat dan kelebihan air

2. Kondisi Umum Desa

a. Geografis

Letak dan luas wilayah

Desa Muara merupakan salah satu dari 11 Desa diwilayah Kecamatan Tonra, yang terletak 7 Km kearah selatan dari kota Kecamatan. Desa Muara mempunyai luas wilayah seluas 17, 63 Km2

Iklim

Iklim Desa Muara, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Muara Kecamatan Tonra.

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk

Desa Muara mempunyai jumlah penduduk 636 Jiwa, yang tersebar dalam 3 dusun dengan perincian sebagaimana tabel :

Tabel -1 : Jumlah Penduduk

Dusun 01 Dusun 02 Dusun 03
186 238 199

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara adalah sebagai berikut :

Tabel -2 : Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah SD SMP SLTA Sarjana
51 85 24 23 17

d. Mata Pencaharian

Karena Desa Muara merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel -3 : Mata Pencaharian

Petani Pedagang PNS
130 4 14

e. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Muara sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian, perkebunan sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

f. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Desa Muara adalah sebagai berikut :

Tabel -4 : Kepemilikan Ternak

Ayam / itik Kuda Sapi Kerbau Itik Kambing
715 9 220 15

65 12

g. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Muara secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel -5 : Prasarana Desa

Balai Desa Jalan Kab. Jalan Kec. Jalan Desa Mesjid Dll Sekolah
1 2 Km 5 Km 4 Km 1 2

3. SOTK DESA
Desa Muara menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :
Skema: SOT Desa Muara Kecamatan Tonra
Kabupaten Bone

4. Masalah yang dihadapi Desa
Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

I. PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1 Pekerjaan Umum
1.1.1 Jalan tani masih kurang
1.1.2 Lahan pemukiman di Dusun II sangat sempit
1.1.3 Gorong – gorong kurang di RT. 01
1.1.4 Jalan di wilayah RT 01 – 02 gelap
1.1.5 Saluran air sering tersumbat
1.1.6 RT 02 tidak punya pos kamling
1.1.7 Dimusim kemarau sebagian masyarakat susah mendapatkan air bersih
1.1.8 Belum ada gedung PKK
1.1.9 Mushollah di gedung SD belum ada
1.1.10 Pagar dan WC di MTS belum ada
1.1.11 Ada 2 kelas di MTS berlantai tanah
1.1.12 Aula kantor Desa belum permanent
1.1.13 Pagar dan WC kantor Desa belum ada
1.1.14 Jalan tani rusak
1.1.15 Di Dusun II dan III tidak punya sarana olahraga
1.1.16 Dusun II belum ada belum ada pos kamling
1.1.17 Gedung TK belum ada
1.1.18 Posyandu belum ada
1.1.19 Jembatan penyebrangan ke Dusun III belum ada
1.1.20 Jalan Dusun II dan III sering becek
1.1.21 Belum ada MCK
1.1.22 Belum ada menara mesjid
1.1.23 Pagar mesjid belum ada
1.1.24 Jalan Desa kurang
1.1.25 Mesjid kurang luas
1.1.26 Mesjid di Dusun I dan III belum ada
1.2 Sumber Daya Air
1.2.1 Di Dusun II dan III sering kena banjir
1.2.2 Saluran sekunder sering tersumbat
1.2.3 Sebagian sawah sering kekeringan
1.2.4 Saluran air sangat sempit
1.2.5 Sawah di Dusun III pengairannya susah
1.2.6 Gorong – gorong sering tersumbat
1.2.7
II BIDANG SOSIAL BUDAYA
2.1 Pendidikan
2.1.1 Gedung TK belum ada
2.1.2 Tidak ada gedung SMP
2.1.3 Banyak anak belum sekolah
2.1.4 Banyak anak RTM tdak dapat melanjutkan sekolah
2.1.5 Gedung TK TPA belum ada
2.1.6 Jarak dari rumah kesekolah sangat jauh
2.1.7 Tidak ada kendaraan khusus untuk anak sekolah
2.1.8 Kurangnya kesejahteraan guru TK TPA
2.2 Kesehatan
2.2.1 Balita memerlukan makanan tambahan
2.2.2 Tidak ada Posyandu
2.2.3 Lansia memerlukan perawatan
2.2.4 Banyak RTM butuh bantuan obat
2.2.5 Tidak ada MCK
2.2.6 Ada anak pertumbuhannya AB normal
2.2.7 Aparat kesehatan tidak ada ditingkat Dusun
2.2.8
2.3 Pemerintahan
2.3.1 Tidak ada gedung PKK
2.3.2 Tidak ada kantor BPD
2.3.3 Tidak ada pengurus Karang Taruna
2.4 Sosial
2.4.1 5 warga menderita penyakit cacat seumur hidup
2.4.2 Kurangnya keterampilan sehingga mengakibatkan banyak pengangguran
III BIDANG EKONOMI
3.1 Pertanian / Perkebunan
3.1.1 Pupuk langka
3.1.2 Banyak hama tanaman
3.1.3 Mesin traktor kurang
3.1.4 Sering terlambat pengelolaan tanah
3.1.5 Harga padi murah
3.1.6 Kurang tenaga penyuluh
3.1.7 Tidak ada mesin pompa
3.1.8 Petani rumput laut perlu modal
3.1.9 Bibit padi kurang
3.1.10 Banyak lahan kosong
3.1.11 Harga panen sangat murah
3.1.12 Susah untuk mendapatkan bibit kayu
3.1.13 Banyak hama
3.1.14 Tenaga penyuluh kurang
3.2 Peternakan
3.2.1 Unggas sering terjangkit penyakit
3.2.2 Lahan sempit
3.2.3 Mantri hewan di Desa belum ada
3.2.4 Ada RTM butuh bantuan sapi
3.3 Industri
3.3.1 Kurangnya peralatan untuk industri
3.3.2 Kurangnya modal usaha penangkapan ikan
3.3.3 Perlu kursus industri kecil

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Muara Kecamatan Tonra Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
a. Musyawarah Desa
Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Muara dengan menggunakan alat :
1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diaram Kelembagaan
Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Dusun yang telah dilakukan pada :

No Dusun Waktu Pelaksanaan Tempat
1 Dusun II 29 Agustus 2010 Mesjid

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. Lokakarya Desa
Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya di tingkat Desa yang dilaksanakan tanggal 25 s/d 29 September 2010 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah – masalah dari hasil musyawarah dusun,
2. Menyusun lagenda dan sejarah Desa
3. Menyusun Visi / Misi Desa
4. Membuat skala prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun tekhnik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan.
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan criteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternative pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan mana pembangunan skala Kabupaten.

c. Musrembang RPJM Desa

Berdasarkan hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa.

Program dan kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2010 – 2015 adalah

I. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1. Pekerjaan Umum
1.1.1 Perintisan dan pembuatan jalan tani
1.1.2 Lahan pemukiman baru
1.1.3 Pembangunan gorong – gorong
1.1.4 Pengadaan lampu jalan
1.1.5 Perbaikan saluran air
1.1.6 Pembangunan pos kamling dusun III
1.1.7 Pengadaan air bersih
1.1.8 Pembangunan gedung PKK
1.1.9 Pembangunan mushollah di SD 249 Muara
1.1.10 Pembangunan pagar dan WC di MTS
1.1.11 Penambahan gedung kelas di MTS
1.1.12 Perbaikan aula kantor Desa
1.1.13 Pembangunan pagar dan WC di kantor Desa
1.1.14 Perlu pengerasan
1.1.15 Pembangunan sarana olah raga
1.1.16 Pembangunan pos kamling dusun II RT 6
1.1.17 Pembangunan gedung TK
1.1.18 Pembangunan Posyandu
1.1.19 Pembangunan jembatan di dusun III
1.1.20 Pengkerasan jalan
1.1.21 Pembangunan MCK
1.1.22 Pembangunan menara mesjid
1.1.23 Pembangunan pagar mesjid
1.1.24 Perintisan jalan baru
1.1.25 Renofasi mesjid
1.1.26 Pembangunan mesjid di Dusun I dan II
1.2 Sumber Daya Air
1.2.1 Pembuatan drainase
1.2.2 Perbaikan saluran sekunder
1.2.3 Bantuan pompanisasi
1.2.4 Perlu penambahan luas
1.2.5 Saluran air ke Dusun III perlu ditambah
1.2.6 Perbaikan gorong - gorong
II BIDANG SOSIAL BUDAYA
2.1 Pendidikan
2.1.1 Pembangunan gedung TK
2.1.2 Pembangunan gedung SMP
2.1.3 Bantuan alat dan pakaian
2.1.4 Bantuan modal atau uang
2.1.5 Pembangunan gedung TK TPA
2.1.6 Bantuan mobil angkutan untuk anak sekolah
2.2 Kesehatan
2.2.1 Perlu bantuan makanan tambahan
2.2.2 Pembangunan Posyandu
2.2.3 Pengobatan gratis untuk lansia
2.2.4 Perlu bantuan obat
2.2.5 Pembangunan MCK umum
2.2.6 Perlu pengobatan khusus
2.2.7 Perlu aparat kesehatan di dusun
2.3 Pemerintahan
2.3.1 Perlu perhatian atau intensif
2.3.2 Pembangunan sanggar PKK
2.3.3 Pembangunan kantor BPD
2.3.4 Pembentukan pengurus karang taruna
III BIDANG EKONOMI
3.1 Pertanian / Perkebunan
3.1.1 Perlu pengadaan pupuk atau gudang pupuk di Dusun
3.1.2 Perlu penyuluhan
3.1.3 Bantuan Han Traktor
3.1.4 Butuh pompanisasi
3.1.5 Perlu perhatian pemerintah
3.1.6 Perlu tenaga penyuluh di tingkat dusun
3.1.7 Perlu bantuan mesin pompa
3.1.8 Bantuan modal untuk petani rumput laut
3.1.9 Perlu bantuan bibit padi unggul
3.1.10 Bantuan bibit kayu untuk reboisasi
3.1.11 Pemerintah harus mengantisipasi harga
3.1.12 Bantuan bibit padi yang bagus
3.1.13 Perlu tenaga penyuluh di tingkat Dusun
3.2 Peternakan
3.2.1 Butuh bantuan obat
3.2.2 Perlu lahan baru untuk peternakan
3.2.3 Perlu ada mantra hewan di tingkat dusun
3.2.4 Perlu bantuan sapi untu RTM
3.3 Industri
3.3.1 Perlu peralatan industri kecil
3.3.2 Perlu bantuan modal untuk penangkapan ikan
3.3.3 Perlu tenaga pelatih

BAB IV
PENUTUP

Demikian RPJM Desa Muara ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Kecamatan Tonra Tahun 2010 – 2015 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

KEPALA DESA MUARA

( ZAINUDDIN )

Draft Awal RPJM Des, Desa Rappa

2010-11-18T18:58:00.000-08:00

DRAFT AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

( RPJM DESA )

TAHUN 2011 – 2015

Desa : RAPPA

Kecamatan : TONRA

Kabupaten : BONE

TAHUN

2010

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Latar Belakang / Pendahuluan

b. Landasan Hukum

c. Tujuan

BAB 2 PROFIL DESA

a. Sejarah Desa

b. Kondisi Umum Desa

c. SOTK Desa

d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB 3 PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

a. Musdus

b. Lokakarya Desa

c. Musrembang RPJM Desa

BAB 4 VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Visi dan Misi

b. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program / kegiatan 5 tahun

2. Proses Penyusunan Program ( F1 s/d F7 )

3. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrembangdes)

4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrembangdes)

5. Peta Desa

6. Foto Kegiatan / Foto Desa

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi ,otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Rappa ini merupakan rencana strategis Desa Rappa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. Landasan Hukum
1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Permendagri No. 66. 2007
5. Perda Nomor … Tahun … tentang Pengaturan Kewenangan Desa
6. Perda Nomor … Tahun … tentang Sumber Pendapatan Desa.

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Desa Rappa ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa
a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
b. Sebagai dasar / pedoman kegiatan pembangunan Desa Rappa.
c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Rappa

2. Manfaat RPJM Desa
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
PROFIL DESA

1. Legenda dan Sejarah Desa

Pada mulanya nama Desa ini adalah Taddaga, kemudian diganti dengan nama Paledong, akhirnya diganti lagi dengan nama Rappa. Pemberian nama Rappa di latar belakangi oleh adanya kejadian.
Sewaktu Desa ini bernama Paledong, diperintahkan oleh Sullewatang atau Arung. Pada waktu itu pemangku adat sangat menentukan pola hidup masyarakat. Bila terjadi pelanggaran adat, maka sangsinya sangat berat. Hal ini terbukti dengan adanya seorang pemuda yang hanya menyebarkan issu mengenai sikap amoral yang dilakukan terhadap pemuda pemudi paledong. Issu tersebut menyebabkan Arung Paledong tersinggung dan memberikan sangsi pembunuhan kepada diri pemuda tersebut. Akibat tindakan itu, maka keluarga yang terbunuh keberatan dan merencanakan tindakan pembalasan kepada Arung Paledong.
Tetapi rencana pembalasan terdengar dan Arung Mare merasa prihatin akan kejadian tersebut, akhirnya mengadakan taktik pengamanan. Taktik pengamanan yang dilakukan yaitu memerintahkan kepada rakyat Paledong untuk mengambil / mengamankan harta benda kemudian pembakaran kampung. Berita terjadinya pengamanan harta benda dan pembakaran kampung di Paledong terdengar oleh keluarga pemuda yang terbunuh, sehingga rencana tindakan pembalasan tidak terlaksana.
Begitu pula halnya dengan adanya tempat yang menurut masyarakat setempat memiliki beberapa keanehan / keajaiban yang dapat memukau hati setiap pengunjung. Menurut, cerita masyarakat, bahwa tempat-tempat tersebut mempunyai kisah tersendiri, yang dimaksud ialah permandian alam timurue, tempat pemukiman di puncak gunung dan permandian jompi.
Adapun Sullewatang atau Arung kepala kampung sampai kepala Desa yang telah memerintah di Desa Rappa ini, adalah sebagai berikut :
I. Puang Mariama sebagai Sullewatang Pertama
II. Linta Dg. Masiga sebagai Sullewatang Kedua
III. Matta Dg. Pagiling sebagai Kepala Kampung pertama
IV. Andi Culili Petta Limpo sebagai Kepala Kampung kedua
V. Andi Page Petta Temmu Sebagai Kepala Desa Pertama
VI. Andi Jalil Enre Petta Longi Sebagai Kepala Desa Kedua
VII. Busra Dg. Pasara sebagai Kepala Desa Ketiga mulai Tahun 2010 sampai sekarang.
KEJADIAN PERISTIWA BAIK PERISTIWA BURUK
1971 - Kekurangan makanan pokok
- Tersebarnya penyakit Muntaber
1972 - Terjadinya kemarau panjang (paceklik) sehingga menyebabkan ternak, dan tanaman mati
1975 - Kekurangan pangan dan gagal pangan
1979 - Pembangunan Gedung Sekolah SD Inpres 12/79 Rappa
1980 - Gagal panen karena terserang hama tikus
1985 - Gagal Panen karena terserang hama ulat
1986 - Padat Karya
1989 - Menerima Bantuan Sapi sosial 25 ekor
1997 - Menerima bantuan IDT
1998 - Menerima Bantuan KUT
1999 - Pembangunan Gedung Sekolah SDN 299 Rappa
2005 - Gagal panen disebabkan Banjir
2007 - Menerima bantuan gensek
- Menerima bantuan P2 MPP
2009 - Menerima bantuan percetakan sawah - Gagal panen karena musim kemarau, sehingga tanaman kekeringan

2. Kondisi Umum Desa

a. Geografis

Letak dan luas wilayah

Desa Rappa merupakan salah satu dari 11 Desa diwilayah Kecamatan Tonra, yang terletak 11 Km kearah utara dari kota Kecamatan. Desa Rappa mempunyai luas wilayah seluas 32, 50 Km2

Iklim

Iklim Desa Rappa, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Rappa Kecamatan Tonra.

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk

Desa Rappa mempunyai jumlah penduduk 940 Jiwa, yang tersebar dalam 2 dusun dengan perincian sebagaimana tabel :
Tabel -1 : Jumlah Penduduk

Dusun 01 Dusun 02
580 420

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rappa adalah sebagai berikut :

Tabel -2 : Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah SD SMP SLTA Sarjana
110 240 86 75 27

d. Mata Pencaharian

Karena Desa Rappa merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :
Tabel -3 : Mata Pencaharian

Petani Pedagang PNS
221 15 8

e. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Rappa sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan, pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
f. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Desa Rappa adalah sebagai berikut :

Tabel -4 : Kepemilikan Ternak

Ayam / itik Kuda Sapi Kerbau Itik
946 54 205 22 7

g. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Rappa secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel -5 : Prasarana Desa

Balai Desa Jalan Kab. Jalan Kec. Jalan Desa Mesjid Dll
1 7 Km 4

3. SOTK DESA
Desa Rappa menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

Skema: SOT Desa Rappa Kecamatan Tonra
Kabupaten Bone

4. Masalah yang dihadapi Desa
Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

I. PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1 Pekerjaan Umum
1.1.1 Badan jalan rusak
1.1.2 Saluran air tidak berfungsi
1.1.3 Kurang Gorong-Gorong
1.1.4 Jembatan sempit
1.1.5 Tidak ada talud
1.1.6 Tidak ada rambu jalan
1.1.7 Tanggul jembatan Rusak
1.1.8 Belum ada jembatan penghubung antara pemukiman sampai
Areal persawahan dan desa tetangga
1.1.9 Tidak ada jembatan di RT untuk menuju rumah warga
1.1.10 Masih kurang jalan tani
1.1.11 Jalan tani rusak
1.1.12 Tidak ada gorong-gorong jalan tani
1.1.13 Tidak ada tempat pengeringan padi
1.1.14 Banyak rumah tangga yang tidak memiliki lahan (tanah) untuk mendirikan bangunan rumah karma kawasan hutan dekat
1.1.15 Masih ada rumah warga berlantai tanah
1.1.16 Masih banyak rumah tangga miskin
1.1.17 Kurang pasilitas permandian alam jompi
1.1.18 Akses jalan masuk permandian timburue tidak memadai dan kurang pengunjung
1.1.19 Tidak ada gedung sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP atau Sederajat
1.1.20 Banyak rumah tangga yang tidak mempunyai WC sehingga buang air besar disembarang tempat
1.1.21 Mesjid tidak dapat menampung jamaah dan pembangunan menara mesjid
1.1.22 Tidak ada WC mesjid
1.1.23 Mesjid rusak
1.1.24 Tidak ada listrik
1.1.25 Tidak ada mobiler TK/TPA
1.1.26 Tidak ada gedung TK /TPA
1.1.27 Belum ada papan struktur pengurus dan papan nama TK/TPA
1.1.28 Gedung TK semi Permanen
1.1.29 Pagar Kurang bagus
1.1.30 Tidak ada pompanisasi
1.1.31 Tidak ada Cekdam
1.1.32 Belum ada bendungan
1.1.33 Tidak ada jalan pekuburan
1.1.34 Tidak ada pagar pekuburan
1.1.35 Tidak ada keranda mayat
1.1.36 Belum ada Mebeler BPD
1.1.37 Belum ada gedung karangtaruna
1.1.38 Belum ada gedung karang taruna
1.1.39 Masih kurang sarana prasarana olahraga
1.1.40 Tidak ada papan struktur pengurus remaja mesjid
1.1.41 Tidak ada gedung posyandu dan pertemuan
1.1.42 Tidak ada WC posyandu
1.1.43 Belum ada lokasi pembangunan posyandu
1.1.44 Tidak ada gedung koperasi
1.1.45 Gedung PKK rusak berat
1.1.46 Tidak ada mobiler PKK
1.1.47 Belum ada WC gedung PKK
1.1.48 Belum ada kompiuter untuk PKK
1.1.49 Tidak ada pengeras suara (sound system)
1.1.50 Rusak papan nama gedung PKK
1.1.51 Belum ada papan struktur pengurus PKK
1.1.52 Kantor desa tidak parmanen
1.1.53 Tidak ada mobiler kantor desa
1.1.54 Belum ada WC kantor desa
1.1.55 Balai Desa rusak
1.1.56 Rusak gedung pustu
1.1.57 Kurang pasilitas pustu
1.1.58 Gedung sekolah SD inpres 12/79 rappa rusak
1.1.59 Tidak ada mobiler sekolah SD
1.1.60 Tidak memiliki gedung perpustakaan
1.1.61 Tidak ada musallah sekolah SD
1.1.62 Tidak ada computer sekolah
1.1.63 Tidak ada pagar permanent sekolah SD
1.1.64 Tidak ada koperasi sekolah SD
1.1.65 Tidak ada kanting sekolah SD
1.1.66 Susah pengankotan hasil pertanian dan perkebunan
1.2 Sumber Daya Air
1.2.1 Terjadi erosi
1.2.2 Terjadi abrasi disepanjang bibir sungai
1.2.3 Sungai sering meluap sehingga menghambat akses pertanian
1.2.4 Banyak penangkapan ikan dan menggunakan strum dan racun
1.2.5 Pertanian sering mengalami kekurangan air
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.1 Kekurangan air bersih dimusim kemarau
1.3.2 Air bersih kurang memadaidusun I dan II
1.3.3 Banyak marga satwa
II BIDANG SOSIAL BUDAYA
2.1 Pendidikan
2.1.1 Kurangnya tenaga pengajar disekolah TK
2.1.2 Anak putus sekolah
2.1.3 Bidang kesenian tradisional kurang berkembang
2.1.4 Tidak ada buku iqra’
2.1.5 Kurang tenaga pengajar TK/TPA
2.1.6 Kekurangan media praktikum ( alat praktikum ibadah )
2.1.7 Tidak ada petugas pemakaman
2.1.8 Kurang pendidikan khusus bidang keagamaan
2.1.9 Anggota remaja masjid tidak aktif
2.1.10 Kurangnya guru PNS di SD, TK
2.1.11 Tingkat pendidikan kader karang taruna masih kurang
2.1.12 Pengurus koperasi tidak aktif
2.1.13 Kurangnya pemahaman tentang koperasi oleh pengurus dan masyarakat
2.1.14 Kurangnya alat mainan ( alat praga )
2.2 Kesehatan
2.2.1 Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, tenaga pengajar dan pengurus TK/TPA
2.2.2 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya miras dan narkoba
2.2.3 Masih banyak anak – anak kurang gizi
2.2.4 23 warga yang menderita penyakit menahun
2.3 Pemerintahan
2.3.1 Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, di dua Dusun
2.3.2 PKK kurang keterampilan ( menjahit, tataboga dan lain – lain )
2.4 Sosial
2.4.1 5 warga menderita penyakit cacat seumur hidup
2.4.2 Kurangnya keterampilan sehingga mengakibatkan banyak pengangguran
2.5 Keagamaan
2.5.1 Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TK/TPA dan imam masjid
III BIDANG EKONOMI
3.1 Pertanian
3.1.1 Pemupukan lahan sawah tidak maksimal
3.1.2 Susah pengadaan pupuk dan harganya mahal
3.1.3 Kurangnya bibit padi dan buah-buahan unggul
3.1.4 Tanaman terserang hama
3.1.5 Hasil pertanian kurang baik karena kurangnya air dan pengelolaannya masih tradisional
3.1.6 Ladang cukup luas tapi kondisi tanahnya kurang subur
3.1.7 Kekurangan bahan pokok gula merah dan cara pengelolaannya masih tradisional
3.1.8 Hasil perkebunan tidak maksimal disebabkan kurangnya perawatan pupuk
3.1.9 Kurang alat perkebunan ( mesin pemotong rumput )
3.1.10 Banyak lahan tidur karena kurangnya modal ( percetakan sawah )
3.1.11 Pembajakan terhambat karena kurangnya hank traktor
3.1.12 Kualitas beras tidak bagus disebabkan penggilingan padi kurang modrn
3.1.13 Susah mendapatkan BBM
3.2 Peternakan / Perikanan
3.2.1 Belum ada bibit ternak yang bagus
3.2.2 Cara pemilihan ternak yang kurang maksimal
3.2.3 Harga penjualan ternak yang menurun
3.2.4 Ternak terserang penyakit
3.2.5 Masih banyak ternak yang berkeliaran
3.3 Perdagangan / Koperasi / Industri
3.3.1 Kurangnya modal usaha untuk usaha kecil dan pedagang keliling
3.3.2 Tingkat pendapatan masyarakat kurang karena perputaran ekonomi susah
3.3.3 Pasir dan batu cukup banyak dan berkualitas, tapi pemasaran dan pengangkutan susah
3.3.4 Bahan proses pembuatan arang masih tradisional
3.3.5 Tidak ada gudang untuk menampung hasil pertanian, perkebunan
3.3.6 Koperasi kekurangan modal

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
a. Musyawarah Desa
Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Rappa dengan menggunakan alat :
1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diaram Kelembagaan
Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Dusun yang telah dilakukan pada :

No Dusun Waktu Pelaksanaan Tempat
1 Dusun I 30 Agustus 2010 Balai Desa
2 Dusun II 31 Agustus 2010 Balai Desa

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. Lokakarya Desa
Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya di tingkat Desa yang dilaksanakan tanggal 16 s/d 18 September 2010 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah – masalah dari hasil musyawarah dusun,
2. Menyusun lagenda dan sejarah Desa
3. Menyusun Visi / Misi Desa
4. Membuat skala prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun tekhnik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan.
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan criteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternative pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan mana pembangunan skala Kabupaten.

c. Musrembang RPJM Desa

Berdasarkan hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa.

BAB IV
VISI, MISI, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa.Penyusunan visi Desa Rappa ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di Desa Rappa. Seperti Pemerintah Desa, BPd, Tokh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya, Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa Rappa adalah :

“ MENCIPTAKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN YANG MAJU, AMAN DAN AGAMIS “

B. MISI
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi – misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus di laksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut.
Visi berada diatas Misi, peryataan visi kemudian di jabarkan kedalam misi agar dapat dioprasionalkan / dikerjakan sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif, pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Rappa, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Rappa adalah :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Agama dan Olahraga
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, dan perkebunan
6. Pengembangan ekonomi masyarakat
7. Program dan kegiatan Indikatif

C. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Program dan kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2010 – 2015 adalah

I. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1. Pekerjaan Umum
1.1.1. Perbaikan jalan
1.1.2. Pembuatan drainase
1.1.3. Penambahan gorong – gorong
1.1.4 Perluasa jembatan
1.1.5. Pembuatan talud
1.1.6. Pengadaan rambu – rambu jalan
1.1.7. Perbaikan tanggul jembatan
1.1.8. Pembangunan jembatan
1.1.9. Perintisan dan pembangunan jalan tani
1.1.10. Pengerasan jalan tani
1.2. Pembangunan tempat pengeringan padi
1.3. Pemindahan batas kawasan hutan
1.4. Bantuan sosial
1.14. Penanggulangan kemiskinan
1.5. Pembangunan atau penataan alam wisata jompi
1.51. Perbaikan Perbaikan jalan masuk dan penataan timburue
1.6 Pembangunan sarana pendidikan sekolah lanjutan Tingkat Menengah atau sederajat
1.7. Pembangunan MCK
1.8. Renovasi Masjid Munawara Pude.E Dusun II ( dua ) Rappa
1.8.1. Pengadaan WC Masjid Munawara Pude.E Dusun II ( dua ) Rappa dan pembangunan Menara Masjid.
1.8.2. Pembangunan Masjid secara permanent ( lawi )
1.9. Pengadaan listrik
1.10. Pengadaan moubeler TK/TPA
1.1.1.1. Pembangunan gedung TK / TPA
1.1.1.2. Pengadaan papan struktur pengurus TK / TPA
1.1.1.3. Pembangunan gedung TK ( Taman Kanak – Kanak )
1.1.1.4. Perbaikan pagar TK. ( Taman Kanak – Kanak )
1.1.2. Pengadaan alkon / perpipaan
1.1.2.1. Pembangunan cekoam
1.1.2.2. Pembangunan Bendungan
1.1.3. Pembuatan jalan perkuburan
1.1.3.1. Pembangunan Pagar Perkuburan
1.1.3.2. Penggadaan keranda mayat
1.4. Pembangunan Kantor BPD
1.1.4.1. Pengadaan mebeler BPD
1.1.4.2. Pembangunan gedung karang taruna
1.1.4.3. Pembangunan sarana prasarana olahraga
1.1.4.4. Pengadaan papan struktur pengurus remaja masjid
1.1.4.5 Pembangunan Gedung posyandu dan pertemuan
1.1.4.6. Pembangunan WC Posyandu
1.1.4.7. Pengadaan lokasi pembangunan Posyandu
1.1.4.8. Pembangunan Gudung koperasi
1.1.4.9. Renovasi Gedung PKK
1.1.4.10 Pengadaan mobiler PKK
1.1.4.11. Pembangunan WC PKK
1.1.4.12 Pengadaan computer untuk PKK
1.1.4.13 Pengadaan pengeras suara ( Sound system )
1.1.4.14 Perbaikan papan nama gedung PKK
1.1.4.15 Pengadaan papan stuktur pengurus PKK
1.1.4.16 Pembangunan kantor Desa yang permanent
1.1.4.17 Pengadaan mobiler kantor Desa
1.1.4.18 Pembangunan WC Kantor Desa
1.1.4.19 Pembangunan Balai Desa
1.1.4.20 Pembangunan gedung pustu
1.1.4.21 Pengadaan pasilitas pustu
1.1.4.22 Perbaikan gedung sekolah SD Inp. 12/79 Rappa
1.1.4.23 Pengadaan mobiler sekolah SD
1.1.4.24 Pembangunan gedung perpustakaan
1.1.4.25 Pembangunan Musallah SD
1.1.4.26 Pengadaan computer sekolah SD
1.1.4.27 Pembangunan pagar permanent sekolah SD
1.1.4.28 Pengadaan koperasi sekolah di sekolah SD
1.1.4.29 Pengadaan kantin sekolah SD
1.2 Sumber Daya Air
1.2.1 Reboisasi
1.2.2 Pembangunan tanggul
1.2.3 Pembangunan jembatan
1.2.4 Larangan penangkapan ikan dengan menggunakan strum dan racun
1.2.5 Pembangunan irigasi
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.1 Pengadaan air bersih dan perpipaan
1.3.2 Pembangunan bak air bersih
1.3.3 Pelestarian alam
II BIDANG SOSIAL BUDAYA
2.1 Pendidikan
2.1.1 Penambahan tenaga pengajar
2.1.2 Bantuan social
2.1.3 Mendatangkan pelatih kesenian tradisional
2.1.4 Pengadaan buku Iqra’
2.1.5 Penambahan tenaga pengajar TK/TPA
2.1.6 Pengadaan media praktikum ibadah
2.1.7 Pembentukan petugas pemakamam
2.1.8 Pelatihan dan pembinaan anggota BKMT
2.1.9 Pelatihan dan pembinaan Remaja Masjid
2.1.10 Penambahan Guru PNS di SD dan TK
2.1.11 Peningkatan kualitas kader karang Taruna ( Pelatihan )
2.1.12 Pembinaan pengurus koperasi
2.1.13 Bimbingan dan pelatihan
2.1.14 Penambahan pengadaan sarana bermain
2.2 Kesehatan
2.2.1 Bantuan kesejahteraan bagi kader Posyandu, PKK, Tenaga pengajar, dan Pengurus TK / TPA
2.2.2 Penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba
2.2.3 Bantuan dan penyuluhan tentang pentingnya Gizi bagi anak
2.2.4 Bantuan pengobatan warga yang terkena penyakit menahung
2.3 Pemerintahan
2.3.1 Bantuan kesejahteraan kader Posyandu dan PKK
2.3.2 Kursus menjahit, tata boga dll
2.4 Sosial
2.4.1 Bantuan social dan pengobatan
2.4.2 Pelatihan live skill untuk pengangguran
2.5 Keagamaan
2.5.1 Bantuan kesejahteraan guru ngaji TK/TPA dan Imam Masjid
III BIDANG EKONOMI
3.1 Pertanian
3.1.1 Program bantuan modal
3.1.2 Pengadaan modal dan bantuan modal
3.1.3 Bantuan bibit padi dan buah – buahan unggul
3.1.4 Penyuluhan pertanian
3.1.5 Bantual alat pembajakan sawah yang lebih canggih
3.1.6 Penambahan alat perkebunan ( mesin pemotong rumput )
3.1.7 Bantuan percetakan sawah
3.1.8 Pengadaan penggilingan padi yang modern
4.1. Penanaman bahan pokok gula merah dan pengelolaan sacara modern dengan melaui penyuluhan
3.2 Peternakan / perikanan
3.2.1 Bantuan bibit ternak unggul
3.2.2 Penyuluhan ternak
3.2.3 Pelatihan beternak yang lebih baik
3.2.4 Bantuan pengobatan ternak
3.2.5 Pengadaan kandang ternak
3.3 Perdagangan / koperasi / Industri
3.3.1 Penambahan modal usaha
3.3.2 Pembangunan Pasar darurat
3.3.3 Membuka akses pemasaran
3.3.4 Pengadaan bahan proses pembuatan arang yang lebih modern
3.3.5 Bantuan modal untuk pembangunan gudang
3.3.6 Bantuan modal koperasi

BAB IV
PENUTUP

Demikian RPJM Desa Rappa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rappa Kecamatan Tonra Tahun 2010 – 2015 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

KEPALA DESA RAPPA

( B U S R A )

Data Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Tonra

2010-11-10T19:09:00.000-08:00

I. CAMAT TONRA

Nama Lengkap : A. Yusran Anwar S.Sos.,M.Si
NIP   : 19640606 198603 1 036
Jenis Kelamin   : Laki-laki
Alamat Kantor : Jln.Poros Bone Sinjai Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra
Alamat Rumah : Desa Bulu-Bulu Kec.Tonra Kab.Bone
Tlp/ Hp : 0813 5560 6007

II. PJOK Kecamatan Tonra

Nama                    : Drs. H. BT. Ansar
NIP                       : 19620915 199303 1 010
Jabatan                : SekCam Kec. Tonra (PJOK Kec. PNPM MPd)
Jenis Kelamin       : Laki-laki
Alamat Kantor      : Jln. Poros Bone Sinjai Desa Bulu-Bulu Kec. Tonra
Alamat Rumah      : Watampone
Tlp/ Hp                 : 6285299802400

III.      Fasilitator Kecamatan

FK
Nama                            : Fadli
Tempat Lahir   : Cumene, Bone
Tanggal lahir                : 3 Pebruari 1978
Jenis Kelamin               : Laki-laki
No. KTP/SIM                 : 780219380272
Alamat                          : Jl. DR. W. Sudirohusodo No.18 Wtp
No. HP                          : 0813 1593 7000
Strata Pendidikan         : Strata 1 (S1)
Nama Universitas/ PT   : Universitas Islam Makassar (UIM)
Jurusan/ Bidang Study : Tarbiyah Ilmu Pendidikan Islam
Tahun Kelulusan           : 2004
Status                           : Kawin
   Posisi/ Jabatan             : Fasilitator Pemberdayaan

Lokasi Tugas     : Kec. Tonra
Tanggal SPT   : 22 Februari 2010
Nomor Pokok Wajib Pajak : 14.224.941.6-808.000
Nomor Rekening            : 0187650342
Nama BANK                   : BNI

Pengalaman Kerja di Pemberdayaan
Nama Program Pemberdayaan :Lemb. Pdd & Adv. Rakyat
Posisi di Pemberdayaan           :Direktur
Tahun Pemberdayaan/ periode :2005-sekarang
Keterangan     :(LSM)

Pengalaman Kerja di Non Pemberdayaan
Nama Perusahaan    : Media Aktualisasi Pemuda (MAluPU)
Posisi   : Direktur
Tahun/ Periode     : 2006-sekarang
Keterangan     : (Lembaga Penerbit)

Pengalaman Pelatihan TOT
Jenis Pelatihan   : Pengkaderan, Jurnalistik, CO, Advokasi
Tahun Pelatihan : 2000-2010
Waktu Pelatihan : 2000-2010
Nama Lembaga Pelatihan : PMII

Pengalaman Pelatihan Non TOT
Jenis Pelatihan                  : Pelatihan Guru TK/TPA
Tahun Pelatihan                : 2002-2005
Waktu Pelatihan                : 2002-2005
Nama Lembaga Pelatihan  : Remaja Masjid

Pengalaman Sebagai Pelatih/ sebagai Instruktur
Jenis Pelatihan   :
Pkderan, Jurnalistik, CO, Advokasi

Tahun Pelatihan : 2002-2010

Waktu Pelatihan : 2002-2010
Nama Lembaga Pelatihan : PMII, LemPAR, LeSSBAG,FKI,BEM STAIN,
BEM Al-Gazali, BEM AKPER Bataritoja,
BEM STKIP Muhammadiyah, BEM PGSD

IV. PL
Nama                    : Nasruddin, A.Ma
Jenis Kelamin       : Laki-laki
Tempat Lahir         : Tanete
Tanggal Lahir        : 11 Agustus 1969
Alamat T.Tinggal    : Desa Libureng Kec. Tonra
Tingkat Pdd           : D2 IKIP Ujung Pandang

V. KPMD
1. Desa Rappa
          Nama                    : H. A. Usman
          Posisi                   : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin       : Laki – laki
          Tempat lahir :
          Tanggal Lahir        :
          Alamat                   : Desa Rappa
Tingkat Pdd           :

Nama                    : Hermiyati
          Posisi                   : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin       : Perempuan
          Tempat lahir   : Bone
          Tanggal lahir     : 11 Januari 1978
          Alamat                  : Desa Rappa
          Tingkat Pdd.     : Strata Satu (S1)

2. Desa Samaenre
          Nama     : A. Muhtar
          Posisi     : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir : Bone
          Tanggal Lahir         : 14 April 1970
          Alamat   : Desa Samaenre
Tingkat Pdd            : D2 IKIP UP

Nama     : Kasmawati
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir   : Lempong
          Tanggal lahir     : 11 Oktober 1983
          Alamat                   : Desa Rappa
          Tingkat Pdd. : SMU

3. Desa Libureng
          Nama     : Bonni Very
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir   : Kamp. Bone Rate
          Tanggal Lahir        : 30 April 1991
          Alamat                   : Desa Libureng
Tingkat Pdd           : SMU

Nama     : A. Asriani, S.Pd
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir   : Cempaniga
          Tanggal lahir     : 27 Mei 1985
          Alamat                   : Desa Libureng
          Tingkat Pdd.   : Strata 1 (S1)

4. Desa Padatuo
          Nama     : Basri
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir   : Luppereng
          Tanggal Lahir   : 31 Desember 1967
          Alamat                   : Desa Padatuo
Tingkat Pdd           : SMU

Nama     : A. Nurlaela, A.Ma
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir   : Luppereng
          Tanggal lahir     : 3 Pebruari 1984
          Alamat                   : Desa Padatuo
          Tingkat Pdd.   : D-2

5. Desa Bulu-Bulu
          Nama     : Muh. Ilham
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir   : Tonra
          Tanggal Lahir         : 24 Desember 1980
          Alamat   : Desa Bulu-Bulu
Tingkat Pdd            : SMU

Nama     : Sudarlia
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir   : Tonra
          Tanggal lahir     : 20 Agustus 1984
          Alamat                   : Desa Bulu-Bulu
          Tingkat Pdd.   : SUPM/ SMU

6. Desa Gareccing
          Nama   : Jusman
          Posisi     : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin     : Laki – laki
          Tempat lahir     : Gareccing
          Tanggal Lahir         : 31 Desember 1975
          Alamat   : Desa Gareccing
Tingkat Pdd            : SMU

Nama   : Sahriana
          Posisi     : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin     : Perempuan
          Tempat lahir   : Lempong
          Tanggal lahir   : 31 Juli 1985
          Alamat   : Desa Gareccing
          Tingkat Pdd.     : SMK

7. Desa Bone Pute
          Nama   : Muh. Ramli
          Posisi     : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin     : Laki – laki
          Tempat lahir     : 1 Januari 1981
          Tanggal Lahir         : Bone Pute
          Alamat   : Desa BonePute
Tingkat Pdd            : SMU

Nama     : Mardiana
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir   : Manera
          Tanggal lahir   : 10 Desember 1972
          Alamat                   : Desa Bone Pute
          Tingkat Pdd.   : SMU

8. Desa Biccoing
          Nama     : Syahrir
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir : Luppereng
          Tanggal Lahir        : 30 Desember 1963
          Alamat                   : Desa Biccoing
Tingkat Pdd     : SMU

Nama     : Hasnidar Nur
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir   : Biccoing
          Tanggal lahir     : 27 Oktober 1984
          Alamat                   : Desa Biccoing
          Tingkat Pdd.    : SMU
9. Desa UjungE
          Nama     : Wahyudi
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir   : Bone
          Tanggal Lahir        : 10 Juli 1987
          Alamat                   : Desa UjungE
Tingkat Pdd     : SMU

Nama     : Juliana
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir   : Sorebanawa
          Tanggal lahir : 1 Desember 1986
          Alamat                   : Desa UjungE
          Tingkat Pdd.    : SMU

10. Desa Muara
          Nama     : Sudirman
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir    : Biccoing
          Tanggal Lahir        : 12 Desember 1966
          Alamat                   : Desa
Tingkat Pdd     : SMU

Nama     : Rohani
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir : Biccoing
          Tanggal lahir   : 15 Desember 1973
          Alamat                   : Desa
          Tingkat Pdd.    : SMU

11. Desa Bacu
          Nama     : Asdar
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Laki – laki
          Tempat lahir : Mappideceng
          Tanggal Lahir   : 27 Oktober 1977
          Alamat                   : Desa
Tingkat Pdd     : D-2

Nama     : Sufiani
          Posisi                    : KPMD Pemberdayaan
          Jenis Kelamin        : Perempuan
          Tempat lahir : Bacu
          Tanggal lahir     : 20 November 1991
          Alamat                   : Desa
          Tingkat Pdd.   : SMU

VI. UPK
          Nama   : Sumardi Beddu Solo
          Posisi                    : Ketua UPK
Jenis Kelamin        : laki-laki
Tempat Lahir         :
Tanggal lahir   :
Alamat T. Tinggal   : Bone Lampe, Desa Bulu-bulu Kec. Tonra
Tingkat Pdd           :

          Nama     : Salamun, SE
          Posisi                    : Bendahara UPK
Jenis Kelamin        : laki-laki
Tempat Lahir         : Togeo
Tanggal lahir   : 5 Oktober 1984
Alamat T. Tinggal   : Desa Bulu-bulu Kec. Tonra
Tingkat Pdd           : Strata 1 (S1)

          Nama     : A. Asdar, SE
          Posisi                    : Sekretaris UPK
Jenis Kelamin        : laki-laki
Tempat Lahir          : Bone
Tanggal lahir   : 31 Desember 1969
Alamat T. Tinggal   : Desa Bulu-bulu Kec. Tonra
Tingkat Pdd   : Strata 1 (S1)

VII. BP-UPK
Nama     : Muh. Amin Manna
          Posisi                    : Ketua BP-UPK
Jenis Kelamin        : laki-laki
Tempat Lahir         :
Tanggal lahir   :
Alamat T. Tinggal    : Bone Lampe, Desa Bulu-bulu Kec. Tonra
Tingkat Pdd            :

          Nama     : Abidin
          Posisi                    : Bendahara BP-UPK
Jenis Kelamin        : laki-laki
Tempat Lahir         :
Tanggal lahir   :
Alamat T. Tinggal    : Desa Gareccing Kec. Tonra
Tingkat Pdd            :

          Nama     : Kamisa, S.Pd
          Posisi     : Sekretaris BP-UPK
Jenis Kelamin     : laki-laki
Tempat Lahir          :
Tanggal lahir     :
Alamat T. Tinggal    : Desa Bulu-bulu Kec. Tonra
Tingkat Pdd            :

VIII. BKAD
          Nama     : Akhmad
          Posisi     : Ketua BKAD
Jenis Kelamin     : laki-laki
Tempat Lahir          : Bone
Tanggal lahir   : 5 November 1966
Alamat T. Tinggal    : Desa Bulu-bulu Kec. Tonra
Tingkat Pdd            : SMU

          Nama     : A. Ishak Galigo S.Pl
          Posisi                    : Bendahara BKAD
Jenis Kelamin        : laki-laki
Tempat Lahir   :
Tanggal lahir   :
Alamat T. Tinggal    : Desa Gareccing Kec. Tonra
Tingkat Pdd            : Strata 1 (S1)

          Nama     : Algazali
          Posisi                    : Sekretaris BKAD
Jenis Kelamin        : laki-laki
Tempat Lahir         :
Tanggal lahir   :
Alamat T. Tinggal   : Desa Bulu-bulu Kec. Tonra
Tingkat Pdd            :

Alamat Kantor

2010-11-08T18:25:00.000-08:00

Nama Program : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Alamat Kantor : Desa Bulu-bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

Nama Fasilitator Kec. : Fadli (Fasilitator Pemberdayaan)

Arsad Kursing (Fasilitator Teknik)

Nomor Kontak : Fadli : 0813 1593 7000

Arsad Kursing : 0813 5521 3877

Foto Nol untuk Pembangunan Drainase, Desa Libureng

2010-10-22T12:36:00.000-07:00

Foto Nol untuk Pembangunan Gedung TK, Desa Gareccing

2010-10-22T12:32:00.000-07:00

Foto Nol untuk Perkerasan Jalan, Desa Bacu

2010-10-22T12:20:00.000-07:00

Foto Nol untuk Pembangunan Gedung TK, Desa Biccoing

2010-10-22T12:16:00.000-07:00

Foto Nol untuk Perkerasan Jalan dan Rabat Beton di Desa Rappa

2010-10-22T12:12:00.000-07:00

PTO Penjelasan 12

2010-10-02T18:33:00.001-07:00

PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. PENJELASAN UMUM
Sebelum mempelajari lebih detail tentang pengadaan barang dan jasa, akan diuraikan tentang ruang lingkup penggunaanya dan pengertian istilah-istilah yang dipakai.
1.1 Ruang Lingkup
Ruang lingkup berlakunya Penjelasan 12 adalah untuk:
a. Pengadaan barang/jasa digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana perdesaan;
b. Pengadaan barang/jasa digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan diluar sarana dan prasarana.
Agar terdapat suatu persepsi dan pemahaman yang sama maka di bawah ini ada beberapa pengertian istilah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan sebagai berikut:
1.2 Pengertian Istilah
Istilah-istilah yang diuraikan di bawah ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PNPM Mandiri Perdesaan, mempunyai panutan istilah dan penerapannya yang jelas dan mengikat.
a. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
b. Panitia pelelangan, adalah tim yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan lelang terdiri dari TPK dan wakil masyarakat yang ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh masyarakat, dalam bimbingan Fasilitator Kecamatan.
c. Barang, didefinisikan terdiri atas bahan dan alat.
Bahan, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi (1) bahan baku, (2) bahan atau barang setengah jadi, (3) bahan atau barang jadi/peralatan.
Alat, dimaksudkan di dalamnya termasuk (1) sewa alat (2) sewa alat secara paket, yaitu alat dengan operasionalnya (contoh: sewa alat berat); atau (3) pembelian alat.
Spesifikasinya ditetapkan oleh masyarakat dalam bimbingan Fasilitator Teknik.
d. Jasa, adalah layanan pekerjaan pelaksanaan terbatas pada kegiatan tertentu yaitu kegiatan yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat. Contoh: jasa pengeboran sumur dalam, jasa pelatihan yang didanai berasal dari usulan masyarakat, jasa pendidikan dan kesehatan.
Spesifikasinya ditetapkan oleh masyarakat dengan bimbingan Fasilitator Teknik.dan proses serta pelaksanaannya diawasi masyarakat;
e. Dokumen pelelangan, adalah dokumen yang disiapkan oleh TPK dan Panitia sebagai pedoman terutama proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia bahan/alat.
f. Kontrak, adalah perjanjian antara TPK dengan penyedia barang/jasa tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

2. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut:
a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
d. Adil/tidak diskriminatif, berarti pengadaan barang/jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
e. Pemberdayaan, berarti pengadaan barang/jasa harus sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan pada umumnya dan khususnya pembangunan desanya sendiri.
f. Langsung, berarti pengadaan barang/jasa harus langsung dari pemilik barang dan jasa (tidak boleh melalui perantara).
Dalam proses pengadaan dan jasa ini ditentukan tujuan, prosedur pengadaan dan ketentuan pasca pelelangan (masa pelaksanaan), untuk membantu masyarakat mengatur pelaksanaannya sesuai kondisi dan kebutuhan setempat. Selengkapnya seperti diuraikan di bawah ini.

3. TUJUAN
Pengadaan barang dan jasa ini bertujuan antara lain:
a. Untuk memperoleh barang (material konstruksi) dan jasa (penyediaan peralatan/perlengkapan) yang berkualitas baik, terjamin persediaannya, dan hemat biaya;
b. Memudahkan pengawasan, serta menghindari tindak korupsi (mark-up, kolusi, nepotisme dan tindakan lain yang merugikan masyarakat) dikarenakan cara pelaksanaan yang transparan dan akuntabel;
c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
d. Meningkatkan kemandirian, dan tanggung jawab masyarakat, TPK dan Panitia.

4. PROSEDUR PENGADAAN
Prosedur pengadaan barang dan jasa ini meliputi penentuan kebutuan pengadaan, cara-cara pengadaan, prosedur pelelangan, cara pembuatan penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang serta pembuatan perjanjian, sebagai berikut:

4.1 Rencana Pengadaan
Kebutuhan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RAB, ditentukan terlebih dahulu oleh TPK, FT, dan masyarakat apakah barang dan jasa tersebut dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat dari material lokal atau harus diadakan dari luar, pada waktu penyusunan RAB.
Pengadaan barang dan jasa mencakup:
a. Jumlah barang dan jasa
b. Bahan fabrikasi atau bahan/material yang tidak dapat dipenuhi dari lokal, syarat kualitas atau kapasitas
c. Jadwal pengadaan, termasuk ketetapan tempat pengiriman (dekat/jauh di lokasi kerja)
d. Penentuan harga dan penjual/pemasok (supplier/leveransir/agen)

4.2 Cara Pengadaan
Cara pengadaan yang digunakan terdapat 2 macam, yaitu pengadaan barang dengan cara pengumpulan bahan langsung oleh masyarakat serta pengadaan barang dan jasa dengan cara dibeli/sewa dari pemasok, berikut:
a. Pengadaan bahan dengan cara dikumpulkan atau disediakan oleh masyarakat sendiri.
Pengadaan sejenis ini harus sudah direncanakan sejak penyusunan desain melalui musyawarah desa, selanjutnya dituangkan dalam formulir RAB dengan memberi keterangan pada kolom bahan.
Contoh: batu belah 800 m3 (dikumpulkan oleh masyarakat)
Syarat yang harus dipenuhi pada pengadaan bahan oleh masyarakat:
i. Lokasi bahan berada di desa terkait dari desa terdekat
ii. Lahan material tidak dikuasai oleh pemasok atau individu/kelompok tertentu
iii. Kelompok pengumpul bahan dalam desa dapat ditunjuk berdasarkan musyawarah dan dibayar secara langsung berdasarkan HOK dengan menggunakan Formulir PTO - Form C: Sistem Upah Borong. Kepala kelompok juga dibayar sebagai pekerja. Pengadaan oleh masyarakat tidak dikenai pajak apapun.
iv. Biaya sewa kendaraan terkait dengan pengadaan dari masyarakat dapat dibayar secara terpisah (mengikuti mekanisme pengadaan), dimasukkan biaya alat., .
Contoh pada kegiatan diluar prasarana bisa dilakukan dengan cara tersebut di atas, misal pada kegiatan pekerjaan mebeler jika kayu dikumpulkan oleh masyarakat, sedang untuk pekerjaan pembuatannya bisa memakai sistem harian (Form B) atau upah borong (Form C)

b. Pengadaan barang dan jasa dengan cara beli/sewa dari pemasok.
i. Jika nilai barang/jasa kurang dari 15 juta rupiah, tidak harus pakai pelelangan tetapi cukup dengan membandingkan harga (comparative shopping) yang dibuktikan dengan dokumen hasil survei bahan dan alat dari minimal 3 pemasok (pada hasil survei barang pabrikasi dilengkapi dengan merk, ukuran dan data kualitas). Dokumen hasil survei barang/alat dimaksud menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan kegiatan.
ii. Jika nilai barang/jasa ≥ 15 juta rupiah, maka pengadaannya dilakukan melalui proses pelelangan
Yang dimaksud jumlah biaya pengadaan lebih atau kurang dari 15 juta rupiah adalah biaya bahan atau alat yang terdapat pada RAB mengikuti ketentuan:
• Ditentukan berdasar jenis bahan yang biasa disediakan oleh para pemasok
Contoh:
Gabungan-1, batu dan pasir digabung karena dapat diadakan melalui pemasok-pemasok yang sama.
Gabungan-2, semen dan besi tidak digabung karena diadakan melalui pemasok-pemasok lain
Gabungan-3, batu, pasir, semen dan besi digabung karena dapat diadakan oleh pemasok yang sama
Pada pekerjaan diluar prasarana seperti pada paket mebeler, jika TPK dan Panitia merencanakan untuk mendapatkan hasil jadi, dan contoh lainnya seperti pengadaan peralatan laboratorium sekolah, maka yang menentukan apakah perlu pelelangan atau tidak, adalah jumlah biayanya.
• Bahan atau alat yang bersifat pelengkap atau sebagai alat bantu dapat dilakukan dengan perbandingan harga dari hasil survei, meliputi berbagai ukuran beserta kelengkapannya.
• Tidak boleh memecah paket pengadaan untuk tujuan menghindari pelelangan,
iii. Khusus sewa alat, jika hasil survei membuktikan bahwa alat yang berasal dari pemerintah lebih murah dari swasta maka boleh dilakukan penunjukan walaupun harga lebih dari 15 juta, namun harga harus dikonfirmasi oleh FT-Kab (Form Hasil Survei Bahan/Alat). Perbandingan harga ini berdasar atas tahun pembuatan, kapasitas dan jenis alat yang sama,
iv. Harga dari pemasok sudah termasuk pajak. Kewajiban menyetor pajak adalah tanggung jawab pemasok pemenang lelang. TPK tidak mengurus atau melaporkan pembayaran pajak

4.3 Prosedur Pelelangan
Prosedur pelelangan meliputi cara penentuan pemasok, proses pelelangan, pembuatan penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, dan pembuatan perjanjian. Selengkapnya diuraikan berikut.
4.3.1 Penentuan Calon Pemasok
Dalam penentuan calon pemasok, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
a. TPK melakukan survei harga satuan serta calon pemasok yang diverifikasi oleh FT-Kec dan FT-Kab dimana keduanya harus melakukan survei harga satuan sebagai pembanding. Hasil akhir survei harga ini diketahui paling lambat pada proses desain.
b. Calon pemasok bisa juga tidak harus badan usaha yang biasa dikenal masyarakat serta berpengalaman sebagai pemasok, tapi yang penting harus sanggup dan dipercaya oleh masyarakat mempunyai kemampuan mengelolai bahan/alat dengan menggunakan tenaga dan kendaraan sendiri. Bila jumlah pemasok masih dianggap kurang banyak (minimal 3 pemasok), atau jika pemasok tersebut dinilai belum mewakili, TPK dan Panitia harus mencari tambahan pemasok.
c. Calon pemasok diutamakan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
d. Calon pemasok memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau.
e. Pada penyerahan penawaran, calon pemasok wajib membawa contoh barang yang ditawarkan. Hal ini sangat membantu TPK dan atau Panitia dalam pengendalian mutu bahan, dan membantu dalam penentuan pemenang. TPK dan Panitia harus minta contoh bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan, contoh tersebut diberi keterangan oleh TPK. Disimpan dengan baik di pos TPK.

4.3.2 Proses Pelelangan
Untuk menentukan calon pemasok ini dipakai tiga pola pelelangan yaitu
a. Pola pertama (kunjungan ke toko/pemasok), adalah proses pelelangan melalui pemberian informasi langsung ke tempat calon pemasok oleh TPK dan Panitia, karena jarak yang terlalu jauh atau situasi tidak memungkinkan para pemasok datang ke desa. Hal ini biasanya untuk bahan/alat yang langka di daerah, contoh: mesin/genset/generator , atau jembatan gantung (konstruksi bagian atas beserta pemasangan jika hal ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat).
Penjelasan meliputi lokasi penempatan/penyimpanan barang/alat yang dibutuhkan agar pemasok memahami keadaan desa. Informasi diberikan bersama formulir penawaran yang harus diisi oleh calon pemasok dan setelah selesai diisi langsung diserahkan kembali kepada TPK dan Panitia.
b. Pola kedua (pemasok berkunjung ke desa), yaitu pemasok diundang untuk mengikuti penjelasan di desa. Penjelasan disampaikan oleh TPK dan Panitia desa di satu atau beberapa lokasi kegiatan tentang jenis bahan dan spesifikasi bahan yang dibutuhkan serta lokasi penempatan/penyimpanan barang. Agenda penjelasan ini dicantumkan dalam undangan maupun papan informasi.
c. Pola ketiga, adalah melakukan proses pelelangan langsung untuk beberapa desa sekaligus di satu desa (bukan kantor kecamatan). Desa yang tergabung bisa terdiri dari satu cluster, atau pun penggabungan lainnya. Jika dilakukan pelelangan gabungan yang harus diperhatikan adalah kontrak dengan pemasok harus dibuat tiap desa. Bila acara lelang digabung, maka tidak mungkin mengadakan peninjauan langsung di lapangan.

4.3.3 Pembuatan Penawaran
Pada proses pembuatan penawaran ini dipergunakan dua macam cara:
a. Pembuatan penawaran cara langsung, yaitu suatu cara penawaran oleh calon pemasok dengan mengajukan penawaran langsung setelah selesai penjelasan dari TPK dan Panitia, berikut:
i. Pada saat pertemuan acara pelelangan di desa atau;
ii. Pada saat TPK dan Panitia berkunjung ke tempat calon pemasok.
Formulir penawaran ini harus disediakan oleh TPK dan Panitia. Cara penawaran langsung ini dipakai pada pelelangan pola pertama dan pola ketiga.
b. Pembuatan penawaran cara tidak langsung, yaitu suatu cara penawaran oleh calon pemasok dengan membuat penawaran setelah acara penjelasan di desa, namun penyerahan kepada TPK dan Panitia dilakukan beberapa hari kemudian sesuai jadwal yang ditentukan. Penyerahan pada saat sebelum acara pembukaan penawaran (acara pelelangan).
Alternatif lain penawaran cara tidak langsung yaitu penyampaian penawaran dapat dilakukan melalui pos. Cara ini dilakukan jika pemasok jauh dari lokasi kegiatan dan tidak mungkin datang langsung untuk memberikan penawaran.

4.3.4 Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Untuk penetapan calon pemenang pelelangan, maka sebagai kunci keberhasilannya adalah transparansi yaitu pada saat penawaran dibuka oleh TPK dan Panitia harus disaksikan oleh wakil masyarakat dan selanjutnya diumumkan hasilnya.

Adapun cara penetapan pemenang pelelangan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Pada pelelangan langsung, pemasok yang dapat dipilih sebagai calon pemenang berlaku hanya pemasok-pemasok yang menghadiri acara di desa.
b. Pada pelelangan tidak langsung, pemasok yang dipilih sebagai calon pemenang adalah berdasarkan atas penawaran tertulis yang telah dikirim oleh pemasok dalam amplop tertutup, walaupun sebagian wakil atau seluruh pemasok tidak hadir.
c. Identitas, pemasok yang dipilih sebagai calon harus ada identitas jelas dan memiliki tenaga kerja serta alat angkut sendiri.
d. Penentuan pemenang, dilaksanakan secara langsung dengan cara mempertimbangkan penawaran harga yang terendah dan kualitas yang memenuhi persyaratan, tetapi tidak menutup kemungkinan pemenang ditentukan setelah mempertimbangkan faktor lain seperti jadwal pengiriman dan jaminan persediaan volume sesuai kebutuhan.
e. Penawaran terendah, jika terjadi harga penawaran terendah di atas RAB (sebagai Owner Estimate) namun dipandang layak sebagai pemenang, maka harus dipastikan kewajarannya sesuai kondisi saat itu oleh TPK, FT-Kec dan FT-Kab melalui bukti hasil survei harga ulang.
f. Penawaran terlalu tinggi, bila semua harga penawaran dirasakan terlalu tinggi, TPK dan Panitia dapat membatalkan hasil pelelangan.
g. Penawaran ulang, dapat diulangi secara langsung, atau setelah diperhitungkan kembali volume kebutuhan dan persediaan dana. Untuk mengatasi masalah seperti ini disarankan pelaksanaan pelelangan ulang memakai proses pelelangan pola 1.

Bila acara pelelangan telah diselesaikan, maka TPK dan Panita harus secepatnya mengumumkan hasil keseluruhan tentang pelelangan, termasuk pemenang pelelangan, sebagai berikut:
a. Pengumuman kepada masyarakat, meliputi hasil penawaran beserta kelengkapannya, dan berita acara pelelangan. Copy atau salinan dokumen ditempelkan pada papan informasi atau media lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat dan mudah dilihat.
b. Pengarsipan, bahwa hasil-hasil dari proses pelelangan harus disusun dan dimasukkan pada arsip TPK. Arsip ini harus disimpan dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh masyarakat, baik pada masa pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan.

4.3.5 Pembuatan Perjanjian
Setelah calon pemenang ditentukan, TPK dan pemasok membuat dan menandatangani perjanjian. Perjanjian memakai Formulir Surat Perjanjian Kontrak termasuk persyaratannya, yang ada pada Formulir PTO. Pasal pada perjanjian dapat dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan setempat, dan sebagai contoh diuraikan di bawah ini:
a. Mencantumkan pasal tentang sanksi, dibuat untuk antisipasi bila pemasok tidak memenuhi perjanjian. Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh TPK jika pemasok tidak mampu atau melakukan pelanggaran atas perjanjian. Pada prinsipnya, pemasok terikat dengan perjanjian, dan TPK dapat menggunakannya sesuai pasal yang disepakati sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pembayaran dilakukan setelah bahan diterima.
b. Perjanjian harus dilampiri dengan jadwal pengiriman bahan, untuk memudahkan pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan penempatan bahan.
c. Khususnya untuk alat berat selain mesin pemadat, harus dicantumkan persyaratan pencapaian kualitas pekerjaan misalnya dengan gambar dan lokasinya (lihat prosedur penggunaan alat berat) serta sanki kepada pemasok jika tidak dapat memenuhinya.
d. Bila pemasok tidak bisa memenuhi volume dan jadwal yang telah dijanjikan, TPK berhak memberikan sebagian dari pekerjaan ini kepada pemasok yang lain (dengan harga yang sama). TPK memberi peringatan tertulis sebelum tindakan ini dilakukan.
Modifikasi perjanjian tidak boleh merugikan masyarakat (prosesnya tetap didahului dengan musyawarah TPK dan Panitia serta wakil masyarakat). Bila pemasok tidak menyetujui dengan persyaratan yang ditetapkan oleh TPK, TPK dan Panitia berhak mengundang pemasok berikutnya untuk membuat perjanjian, tetapi tetap menggunakan harga terendah dan memenuhi standar kualitas.

5 KEGIATAN PASCA PELELANGAN (MASA PELAKSANAAN)

Apabila terdapat perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan atau terjadinya bencana alam termasuk perubahan harga tertentu secara nasional dan sifatnya sudah mengganggu kelancaran pekerjaan, pada prinsipnya TPK dapat mengusulkan revisi. Bila terjadi perubahan maka revisi kegiatan tetap mengikuti prosedur sesuai PTO, yaitu harus dibuat Berita Acara Revisi.
Hasil revisi tersebut dipakai sebagai dasar peninjauan ulang dengan pemasok (bilamana pemasok memang tidak akan mampu melanjutkan kegiatan) dan perundingan dapat untuk mengubah spesifikasi, harga, dan jadwal.
Beberapa contoh kasus yang mempengaruhi kemampuan pemasok untuk memenuhi perjanjian antara lain:
a. Faktor cuaca, adalah cuaca yang tidak dapat diantisipasi, yang menyebabkan terlambat pengiriman;
b. Terjadinya bencana alam, adalah suatu bencana alam yang mempengaruhi jalan yang digunakan untuk mengirim bahan sehingga terlambat pengriman
c. Keterlambatan penyiapan lokasi, jika TPK terlambat untuk menyiapkan lokasi yang menyebabkan pengiriman ditunda;
d. Kenaikan harga bahan standar (misalnya harga besi, pipa, atau semen), adalah harga patokan standar (HPS) yang mempengaruhi semua pemasok
e. Kenaikan harga bahan bakar kendaraan, adalah kenaikan harga yang sangat mempengaruhi transportasi secara umum.

Bila TPK tidak menyetujui adanya perubahan, maka perjanjian berjalan terus dan sanksi berlaku bila pemasok tidak memenuhi persyaratan. Jika perjanjian dibatalkan, maka TPK wajib mengadakan pelelangan ulang.

PTO Penjelasan 11

2010-10-02T18:32:00.000-07:00

PENATAAN KELEMBAGAAN

11.1. Latar Belakang

Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menjadi pilihan dikarenakan pertama, efisiensi pembiayaan program dapat dicapai, kedua, adanya partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran, dan ketiga, adanya pemihakan bagi kaum miskin agar mereka terlibat dalam proses kegiatan.
Dalam rangka penguatan kelembagaan, maka ada 2 unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu kegiatan kolektif di antara mereka, dan aturan main yang disepakati. Kegiatan kolektif adalah agregasi kegiatan bersama berkaitan dengan wujud hak ikut memiliki tiap anggota masyarakat, berjalannya keterwakilan sebagai bagian dari mekanisme pemberian mandat oleh masyarakat, dan menjelaskan batas kewenangan untuk mengukur manfaat dan biaya dari setiap pengambilan keputusan oleh masyarakat. Aturan main yang disepakati adalah cara masyarakat mampu mengurangi ketidakpastian, menjabarkan usaha keberhasilan, pedoman jalan keluar bagi masalah bersama, serta mengurangi adanya penyimpangan anggota-anggotanya. Untuk lebih mengoptimalkan kualitas keduanya, diperlukan pelaku dan lembaga pengelola yang andal di masyarakat. Keandalan lembaga, selalu bertumpu pada kualitas pengelolaan dan akuntabilitasnya di mata masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

PNPM Mandiri Perdesaan melahirkan lembaga pengelola yang cukup banyak baik di desa maupun di kecamatan, diantaranya adalah TPK, kelompok SPP, kelompok UEP, UPK, dan BP-UPK. Keberadaan lembaga pengelola ini pada umumnya bersifat ad hoc/sementara (berkaitan dengan kebutuhan program), akan tetapi seiring dengan pendampingan yang baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka beberapa lembaga pengelola telah menjadi lembaga permanen, berkaitan dengan statutanya. Hal ini didukung kebijakan nasional.

Lembaga-lembaga ini mempunyai keunggulan yakni pada aspek kualitas kegiatan kolektif selama ada program, hal ini tercermin dengan adanya penjelasan tentang status kepemilikan, mekanisme keterwakilan dan batas kewenangan. Suatu skema model penguatan kelembagaan perlu memadukan aspek dan unsur di atas dan dikembangkan secara bertahap, terutama untuk menegaskan statuta dari lembaga-lembaga lokal ini. Kelemahan mendasar dari lembaga bentukan program adalah statuta, aturan dasar lembaga yang terabaikan, sehingga kelangsungan pasca program diragukan. Selain aspek statuta, hal lain tentang kelemahan berkaitan dengan legal standing dan keberlangsungan aktifitas bersama mereka.

Ditjen PMD telah mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan dan pelestarian hasil-hasil program. Di antara hasil-hasil program sebelumnya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah lembaga pengelola yang ada di desa maupun di kecamatan. Keberadaan lembaga pengelola di kecamatan/antar desa dikuatkan secara legal dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Desa (sesuai PP 72/2005). Dengan ketentuan ini, UPK menjadi jelas dan kuat statutanya, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif antar desa. Kebijakan ini telah tertuang dalam panduan penataan kelembagaan yang telah disosialisasikan lewat workshop pengintegrasian dalam pembangunan reguler akhir 2006 serta kebijakan tambahan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

Kelembagaan lokal yang kuat diharapkan mampu mengelola kegiatan secara lebih efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program terkait. Dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, maka kegiatan ini diharapkan mampu menjadi bukti kesiapan kelembagaan masyarakat. Integrasi dengan kelembagaan formal di desa seperti dengan Pemerintahan Desa, BPD dan kelembagaan masyarakat lain tentu sangat diharapkan.

11.2. Organisasi Kerja dan Skema Pengintegrasian

Peran organisasi kerja dalam pelembagaan sistem adalah sebagai pendorong dan pelaksana kegiatan kolektif masyarakat. Fungsi organisasi kerja adalah menjalankan dan mengembangkan relasi fungsional antar komponen di masyarakat. Organisasi juga dapat berperan untuk melakukan eksperimen bagi pengembangan kepemilikan, keterwakilan dalam pendelegasian, dan pengambilan keputusan kolektif. Organisasi kerja menyediakan lahan bagi para pelaku untuk mematangkan kebiasaan dan perumusan kesepakatan.

Organisasi kerja bentukan program adalah lembaga-lembaga yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam perkembangannya kini, organisasi kerja organisasi kerja diharapkan mampu menjalankan dan mengelola tindakan mekanis untuk dilakukan transformasi agar tumbuh menjadi kesadaran fungsional dan kesadaran kritis. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada. Kebijakan penataan kelembagaan diwujudkan antara lain melalui penyediaan tenaga pendamping, fasilitator, dan kegiatan pelatihan-pelatihan.

Ciri utama kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan nantinya meliputi fungsi pengambilan keputusan kolektif, organisasi kerja sama antar desa, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan badan usaha/badan usaha milik desa. Ciri utama ini telah memadukan aspek kelembagaan lokal dikaitkan dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang ada.

Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek statuta dan payung hukum. Statuta menuntaskan status hak milik, delegasi dan keterwakilan, serta batas kewenangan. Dalam penjabaran batas kewenangan, yang paling mendasar adalah penjelasan tentang hubungan kelembagaan bersifat langsung dan hubungan yang bersifat fungsional.

Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif dalam pembangunan daerah memerlukan adanya kelembagaan lokal yang tertata, andal, dan akuntabel. Salah satu kelembagaan strategis pada tingkat antar desa adalah BKAD. Nilai strategis BKAD terletak pada kemampuannya menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PPK sekaligus kemampuannya untuk berkembang menjadi organisasi kerja yang mengorganisasi pelaksanaan sistem pembangunan partisipatif ke depan.

Dalam rangka pelembagaan organisasi kerja yang partisipatif, maka beberapa aspek perlu dipertimbangkan terutama dikaitkan dengan model tahapan perkembangan masyarakat terutama dikaitkan dengan model intervensi program. Aspek-aspek itu adalah tindakan bersama, pengulangan lewat intervensi program (repetisi), kebiasaan masyarakat, kesepakatan, aturan main, habitus, dan kolektifitas. Desain ini mencoba mengatasi beberapa kelemahan akibat pendekatan dari atas yang meniadakan partisipasi dan kegagalan kebijakan menangkap pola dasar masyarakat.

Gambar di atas menjelaskan mengenai desain pelembagaan organisasi kerja dikaitkan dengan dukungan program.

Tindakan Bersama.
Rumusan dari tindakan bersama adalah suatu tingkatan proses yang melibatkan masyarakat untuk hadir, terlibat secara aktif, dan menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan.
Tingkatan proses ini sekalipun tidak bisa mewadahi semua komponen, tetapi ada saluran dan mekanisme dimana kesemuanya dapat melibatkan dan mempercayakan kepada pihak lain, hal ini dikenali sebagai suatu bentuk keterwakilan. Keterwakilan berjalan efektif manakala model komunikasi dengan pihak yang diwakili bersifat dua arah/dual direction.
Hadir/existens adalah awal dari pelibatan diri terhadap adanya suatu tindakan bersama. Dalam contoh model pengorganisasian masyarakat, proses kehadiran perlu dimulai dengan sosialisasi yang tepat. Tanpa adanya sosialisasi yang tepat gerakan menghindari makna mobilisasi akan sia-sia belaka.
Terlibat secara aktif adalah bentuk keberanian menampilkan buah pikiran, menyumbangkan tenaga, dana dan bahan-bahan lain untuk mendukung terwujudnya suatu output kegiatan. Dimensi keterlibatan aktif adalah juga kerelaan untuk melakukan pengorbanan dari sumber daya yang dimiliki. Menjadi bagian dari pengambilan keputusan berarti berperan serta dalam merumuskan dan menetapkan keputusan. Dilema pengambilan keputusan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya anggapan berakhirnya ‘jam tayang’ justru pada saat akhir cerita dari lakon yang ditampilkan memerlukan pelibatan segenap aktor. Keadaan ini menyebabkan pengambilalihan kewenangan di tangan para pengambil keuntungan. Suatu keadaan yang dilepaskan saat seharusnya pengambilan keputusan itu membutuhkan pelibatan aktif peserta.
Dalam tahapan inisiasi, kegiatan identifikasi dan observasi terhadap kualitas tindakan bersama oleh masyarakat perlu dilakukan. Contoh model yang bisa dilihat adalah saat dilakukan kerja bakti warga, dalam banyak situasi keterlibatan hanya berupa kehadiran. Dinamika sosial mestinya adalah proses produksi dan reproduksi sosial, dimana masyarakat mampu mengembangkan kolektifitasnya. Mengembangkan kolektifitas adalah titik temu antara penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan dengan kepemimpinan partisipatif.

Repetisi
Repetisi adalah proses dimana terjadi pengulangan-pengulangan kegiatan kolektif oleh masyarakat. Sifat repetisi dibedakan berdasarkan kualitas kesadaran yang menyertainya. Pengulangan kegiatan dapat menyebabkan tumbuhnya kesadaran kolektif. Akan tetapi kesadaran kolektif ini dapat dibedakan berupa kesadaran mekanis-teknis dan kesadaran kritis. Tindakan kolektif repetitif, akan berisiko pada kegagalan menemukan elan vitalnya manakala pendekatan yang dipakai dominan berupa pendekatan mobilisasi masyarakat. Dari hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan gejala timbulnya kesadaran mekanis-teknis ini sudah ditemukan di beberapa tempat. Musyawarah musyawarah dianggap sebagai proses berulang yang menjemukan dan membuang waktu mereka. Repetisi sebagai suatu proses berulang kegiatan harus senantiasa diperbaharui makna, kepentingan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Intervensi dalam bentuk pengembangan model pelatihan yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat harus diberikan.

Kebiasaan Masyarakat
Kebiasaan terbentuk oleh adanya tindakan kolektif repetitif yang biasanya dibentuk melalui mobilisasi. Mobilisasi sebagai input terhadap proses kegiatan, dibedakan berdasarkan pendekatan yang dipakai. Ada beberapa pendekatan yang berasal dari teori mobilisasi dalam penerapannya bersifat partisipatif, kerelaan dan memberdayakan. Risiko dari model pengembangan teori mobilisasi adalah kegagalan merumuskan pendekatan partisipatif dan kerelaan sosial, serta kegagalan merumuskan strategi pendampingan yang tepat kepada masyarakat.
Sebagai contoh, PPK hadir sebagai program pada dasarnya bersifat mobilisasi masyarakat. Mobilisasi artinya dalam komponen input di PPK disediakan sistem, prinsip, mekanisme, dan prosedur program yang diterapkan dari atas. Jika mobilisasi ini dilakukan berulang kali dalam periode waktu yang lama maka secara perlahan masyarakat akan menjadikannya sebagai kebiasaan. Ada contoh-contoh dari kebiasaan masyarakat yang telah berjalan berabad-abad pada awalnya dibentuk melalui input yang bersifat mobilisasi. Masyarakat dengan kreativitas yang dimiliki kemudian mengembangkan, memperbaharui, memperbaiki, dan menyempurnakan sebagian kebiasaan masyarakat. Beberapa upacara desa adat pada awalnya juga bagian dari mobilisasi kerajaan pada waktu itu. Kegiatan pengajian di desa-desa saat ini terutama pada desa yang bukan basis agama tradisional pada awalnya juga dikembangkan melalui gerakan mobilisasi. Tetapi tapi dalam perkembangan kemudian kegiatan itu menjadi kuat, lokal, dan melembaga menjadi kebiasaan kolektif.

Kesepakatan
Kesepakatan adalah cara dimana masyarakat menetapkan persamaan-persamaan diantara mereka dalam rencana tindakan yang akan dilakukan. Kita mengenal bentuk-bentuk kesepakatan yang ada di masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan bisa dilihat dari sifat dan cakupan perikatannya, model pemberian mandat dan delegasi yang dipilih, dan pilihan terhadap sanksi bagi pelanggaran yang ada. Bentuk lain dari kesepakatan adalah bersifat tertulis atau bersifat konvensional. Selain itu kesepakatan bisa dilihat dari perspektif obligasi/kewenangan, serta konsep penetapan tujuan kolektif.
Contoh dari proses pembentukan kesepakatan adalah pada pertemuan warga, yang menghasilkan kesepakatan terhadap sesuatu, misalnya tentang penanganan masalah, penyelesaian konflik, atau merumuskan pengembangan usaha. Kekuatan kesepakatan dapat dilihat dari kualitas keterlibatan para partisipannya dan sampai sejauh mana kesepakatan menyediakan perangkat/instrumen reward dan insentif bagi para loyalis dan sanksi bagi para pelanggar. Kesepakatan adalah awal bagi terbentuknya aturan main yang lebih kuat, mengikat dan mendorong pencapaian tujuan.

Habitus
Bentuk lanjut dari kebiasaan umum adalah habitus. Habitus adalah kebiasaan masyarakat yang lebih cenderung bersifat permanen. Dalam kaitan ini habitus adalah struktur mental kolektif dalam mengahadapi kehidupan sosial. Tindakan kolektif itu sudah masuk dalam taraf tindakan kolektif dengan perangkat nilai. Yang membedakan kesadaran mekanis-teknis dengan dengan habitus adalah masuknya dimensi nilai yang mendasari tindakan kolektif yang dilakukan. Perilaku dan tindakan sosial yang mengekspresikan adat adalah contoh dari habitus. Kalau kesadaran teknis-mekanis bersifat temporer berkaitan dengan adanya pengaruh kepentingan dan relasi kekuasaan, maka habitus lebih mampu dan bersifat permanen sekalipun dipengaruhi oleh hal yang sama. Sebagaimana disampaikan Bourdieu (1984), dialektika habitus adalah produk internalisasi struktur dunia sosial, maka dalam kaitan ini pembiasaan selama ini lewat kegiatan partisipasi masyarakat misalnya, cenderung membuat pola umum kebiasaan, dan habitus dapat pula menjadi fenomena kolektif.

Aturan Main
Bentuk lanjut dari kesepakatan adalah penetapan dengan kadar pengaruh yang lebih kuat. Penguatan kesepakatan bisa bersifat formal maupun informal/kultural. Penguatan bersifat formal jika kesepakatan itu memasuki ranah hukum formal ataupun hukum daerah. Contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah AD-ART BKAD yang telah ditetapkan dengan SK Bupati. Penguatan bersifat informal jika terdapat proses masuknya nilai dan sebaran perikatan yang lebih besar, bisa karena meningkatnya pemahaman partisipan atau bertambahnya anggota. Contoh dari penguatan bersifat informal adalah kesepakatan warga banjar di Bali menjadi awik-awik, bahkan dalam contoh lembaga adat Subak di Bali, awik-awik sudah dikuatkan dengan SK Bupati, contoh yang kedua ini menjadikan proses penguatan bentuk kesepakatan lembaga Subak cukup berkembang. Transformasi aturan main di Bali relatif berjalan baik pada kasus Subak. Justru yang menjadi soal tentang transformasi bukan pada aturan mainnya tetapi pada perubahan basis nilai.

Komitmen Sosial
Komitmen sosial adalah bentuk ketaatan kolektif terhadap tujuan bersama yang telah dirumuskan oleh masyarakat/komunitas. Komitmen sosial ini bertumpu pada habitus masyarakat dan aturan main yang telah dibentuk. Sebenarnya komitmen tidak hanya sekedar perwujudan tekad terhadap tujuan tetapi juga adanya tindakan terhadap perilaku yang menyimpang. Penyimpangan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melemahkan komitmen. Manfaat dari adanya komitmen sosial adalah adanya tertib sosial untuk mencapai tujuan bersama. Pada model transformasi sosial yang dimobilisasi, tercapainya komitmen sosial adalah tujuan akhir dari model yang dikembangkan. Pada umumnya model2 transformasi sosial yang dikembangkan melalui beberapa program belum sampai pada tahapan pembentukan komitmen sosial.
Pada kasus program pemberdayaan masyarakat misalnya, transformasi berhenti hanya pada tahapan pembentukan kebiasaan dan kesepakatan yang bersifat sementara. Tetapi kita dapat mencatat beberapa program yang relatif berhasil misalnya lewat program PKK, BKKBN dan sebagainya. Indikator keberhasilan proses transformasi sosial terlihat ketika program berhenti berjalan tetapi masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya sebagimana ketika masih ada program, bahkan dengan pengembangan-pengembangan. Sebagai program, tentu saja PPK juga dihadapkan pada pilihan sulit seperti ini. Tantangannya tidak hanya sekedar tersedianya piranti aturan main yang matang, tetapi juga sejauh mana di masyarakat sudah terbentuk pola perilaku dan habitus sosial. Program bisa dimaknai sebagai stimulan/insentif model yang suatu saat akan berakhir. Sistem, prosedur, mekanisme, program PPK mendapat tantangannya ketika program/proyek berakhir, apakah semua itu telah berhasil terinternalisikan ke dalam masyarakat, membentuk kebiasaan, membentuk habitusnya ke depan.

11.3. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.

BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PPK, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada Agustus 2006.

Sesuai PP 72 tahun 2005, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD di atas dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya aset produktif yang dikelola UPK, akan tetapi meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar desa, pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat.

BKAD juga mempunyai potensi untuk menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitemen dalam Pedum PNPM, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan yang memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas. Lembaga komunitas sebagai basis kekuatan BKAD ke depan dapat terdiri dari RT/RW/dusun/jurong, nagari dsb. Dalam kaitan inilah maka BKAD dapat berfungsi untuk menggerakkan kembali semangat revitalisasi lembaga lokal/adat. Pendekatan pemberdayaan dalam CDD pada tahapan sekarang sudah mulai memadukan penguatan modal sosial dan menumbuhkan solidaritas sosial. Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial akan menggerakkan peningkatan kegiatan kerja sama, akses dan jaringan sosial, menggerakkan fungsi produksi dan reproduksi sosial dan sebaginya. Pada konteks inilah maka menumbuhkan kembali semangat budaya lokal menjadi tugas strategis BKAD.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan perencanaan pembangunan partisipatif, BKAD juga memerankan diri sebagai komponen penting unsur masyarakat yang terlibat dalam pembahasan perencanaan di forum SKPD.

Beberapa fungsi yang dijalankan oleh lembaga seperti Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan,Tim Monitoring, Tim Pemelihara, adalah fungsi-fungsi yang berjalan dengan relatif baik selama ada program. Pemikiran untuk menjaga keberlanjutan fungsi didasarkan pada dua peluang. Peluang pertama dari aspek keberlanjutan kelembagaan dan peluang kedua berasal dari potensi kerja sama program. Keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi di antaranya oleh ketersediaan perangkat peraturan yang relevan. PP 72/2005 mengamanatkan tentang penetapan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mewakili ciri utama untuk mengidentifikasi lembaga lokal yang pada umumnya dibentuk melalui proses mobilisasi. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup lembaga kemasyarakatan beberapa di antaranya adalah fungsi yang melekat pada lembaga bentukan program.

Dalam pengertian inilah maka fungsi-fungsi TPU, TPK, TM, TP, akan dikuatkan secara kelembagaan baik secara fungsi maupun legitimasi dalam kerangka lembaga kemasyarakatan desa. Secara fungsi keberadaan lembaga-lembaga ini dapat tetap bersifat sementara, justru untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sesuai kebutuhan, tetapi secara legitimasi melekat ke dalam lembaga permanen yang ada.

Secara gambar dapat dijelaskan sebagai berikut:

11.3.1. Fasilitasi pembentukan BKAD dengan langkah sebagai berikut :

a. Sosialisasi pembentukan BKAD pada MAD Sosialisasi.
Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada wakil-wakil masyarakat desa tentang badan kerja sama antar desa. Peserta terdiri dari wakil desa sebagaimana dalam ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh Fasilitator Kecamatan dibantu PjOK. Sebagai narasumber adalah Camat, TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten. Untuk kecamatan phase out fasilitasi akan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten/Pendamping UPK dibantu PJOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi dilakukan oleh Pendamping UPK/KM-Prov dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten setempat.

Agenda yang dibahas pada MAD sosialisasi meliputi pertama, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 72/2005 tentang Desa, dan PP 73/2005 tentang Kelurahan, SE Mendagri No 414.2/1402/PMD tahun 2006, serta peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa, dan kedua, rancangan integrasi BKAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya kesepahaman wakil-wakil desa untuk mendorong pembentukan BKAD. Dokumen kesepahaman ini tertuang dalam Berita Acara dengan dilampiri risalah dan daftar hadir.

b. Sosialisasi pembentukan BKAD pada MD Sosialisasi.
Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa tentang badan kerja sama antar desa yang telah disosialisasikan dalam MAD. Peserta sebagaimana tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh KPM-D/K dan atau Fasilitator Kecamatan. Sebagai narasumber adalah PJOK, Kades dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan.

Agenda yang dibahas pada sosialisasi meliputi pertama, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 72/2005 tentang Desa, dan PP 73/2005 tentang Kelurahan, SE Mendagri No 414.2/1402/PMD tahun 2006, serta peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintah desa, kedua, rancangan integrasi BKAD sesuai dengan amanat undang-undang dimaksud. Agenda khusus yang dibahas di MD adalah keputusan desa untuk membentuk/bergabung dalam BKAD. Keputusan ini tertuang dalam Berita Acara hasil musyawarah.

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya keputusan desa untuk membentuk BKAD. Dokumen keputusan termasuk dokumen persetujuan dari BPD tertuang dalam Berita Acara dengan dilampiri notulensi dan daftar hadir.

c. Pembentukan BKAD saat MAD Penetapan Usulan
MAD ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti keputusan MD sosialisasi pembentukan BKAD. Kegiatan ini dipandu oleh Fasilitator Kecamatan/Pendamping UPK dan dibantu oleh PJOK. Peserta terdiri dari wakil desa sebagaimana tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai narasumber adalah Camat, Kades dan Fasilitator Kabupaten. Untuk kecamatan phase out fasilitasi akan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten/Pendamping UPK dibantu PJOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi dilakukan oleh Pendamping UPK/KM-Prov dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten setempat.

Agenda pembahasan pada MAD adalah pertama, laporan hasil keputusan MD tiap-tiap desa yang berkaitan dengan pembahasan pembentukan BKAD. Kedua, pengumuman pembentukan BKAD Kecamatan... (nama kecamatan) tertuang dalam berita acara. Ketiga, pemilihan dan pembentukan pengurus BKAD. Pengurus BKAD dapat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk fungsi-fungsi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan musyawarah. Keempat, fasilitasi penyusunan AD/ART BKAD yang melibatkan peserta wakil-wakil desa. Fasilitasi ini harus memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pembentukan BKAD ini, terhadap kecamatan yang tidak ada Fasilitator Kecamatan, fasilitasi pembentukan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten.

11.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD:

BKAD PNPM Mandiri Perdesaan Dasar Pembentukan:
1. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
3. SE Mendagri tentang Pelestarian dan Pengembangan Hasil-Hasil PPK

Petunjuk Pelaksanaan dan Referensi:
1. Panduan Penataan Kelembagaan PNPM-PPK
2. PTO PNPM-PPK
3. Modul Pembentukan BKAD
4. Bahan Bacaan Kelembagaan
5. Materi Pengembangan Lapangan

Tujuan Umum Pembentukan: untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil PPK meliputi hasil kegiatan, sistem, lembaga, dan asset produktif.

No. Lingkup Tugas Umum serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kompetensi BKAD
1 Manajemen Pembangunan Partisipatif

1. Meningkatkan kualitas musyawarah-musyawarah yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun antar desa.
2. Melakukan pengelolaan hasil-hasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan partisipatif.
3. Menjembatani terwujudnya penggalian gagasan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar desa.
4. Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih partisipatif.
5. Memotivasi dan mendorong kelompok RTM agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.
6. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif.
7. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan.
8. Menjaga sistem, mekanisme, aturan main, dan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.
9. Mendorong lahirnya perdes partisipatif berkaitan dengan kelembagaan, dan hasil-hasil pembangunan partisipatif.
10. Menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.

1. Mampu melakukan pengelolaan musyawarah masyarakat.
2. Mempunyai kemampuan mengorganisir dan mengembangkan masyarakat.
3. Memahami proses penggalian gagasan masyarakat.
4. Memahami syarat-syarat kelembagaan partisipatif.
5. Mampu mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat partisipatif.
6. Mempunyai kecakapan memotivasi RTM untuk lebih terlibat dalam kegiatan.
7. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku di desa dan antar desa.
8. Mempunyai kemampuan melakukan supermonev-pel di lapangan.
9. Mempunyai pemahaman yang utuh terhadap model pembangunan partisipatif
10. Mempunyai kecakapan fasilitasi perdes partisipatif.
11. Mempunyai kemampuan menjalin dan membina kerja sama dengan pihak ketiga.
2 Manajemen Kegiatan Antar Desa

1. Memfasilitasi pembahasan, perumusan, dan penyusunan kesepakatan-kesepakatan kerja sama antar desa.
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa.
3. Melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya antar desa.
4. Melakukan kelola informasi potensi desa-desa dalam lingkup wilayahnya.
5. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa.
6. Memfasilitasi keberlanjutan fungsi-fungsi kelembagaan desa dan antar desa dalam pengelolaan kegiatan dan kerja sama antar desa.
7. Mengelola informasi masyarakat antar desa untuk menumbuhkan semangat transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama.
8. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan antar desa dalam kaitan pengelolaan kegiatan antar desa.
9. Mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar desa.

1. Mempunyai kecakapan fasilitasi kesepakatan kerja sama antar desa.
2. Mempunyai kemampuan melaksanakan kerja sama antar desa.
3. Mampu melakukan identifikasi potensi desa.
4. Mempunyai kecakapan mengelola informasi potensi desa hasil identifikasi.
5. Mempunyai kecakapan menangani perselisihan dan masalah antar desa.
6. Mampu mendorong berfungsinya lembaga desa dan antar desa dalam kaitan kerja sama antar desa.
7. Mampu mengelola sistem informasi untuk masyarakat.
8. Mempunyai kemampuan mengorganisir kegiatan pelestarian kegiatan.
3 Manajemen Aset Produktif

1. Memfasilitasi terbentuknya kerja sama dengan pihak ketiga dalam kaitan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal, teknologi tepat guna.
2. Mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang andal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola teknis program.
3. Membantu dan mendorong fasilitasi akses sumber bantuan bagi kelompok/lembaga usaha masyarakat baik produksi, distribusi maupun pemasaran.
4. Mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi lokal.
5. Melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelaku-pelaku ekonomi di wilayahnya.
6. Mendorong pengembangan BP-UPK sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan UPK yang andal dan dapat dipercaya.
7. Mendorong pengembangan lembaga penunjang UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
8. Meningkatkan efektivitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.

1. Mempunyai kemampuan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Mampu menyusun rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam kaitan sebagai lembaga keuangan mikro dan pengelola teknis program.
3. Mampu melakukan akses ke sumber bantuan sesuai dengan kebutuhan.
4. Mampu memfasilitasi pembentukan kelompok/lembaga ekonomi masyarakat.
5. Mampu melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelaku-pelaku ekonomi di wilayahnya.
6. Mampu meningkatkan mutu pemeriksaan dan pengawasan keuangan oleh BP-UPK.
7. Mampu mendorong berfungsinya lembaga penunjang sesuai kebutuhan.
8. Mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan sanksi lokal.

4 Pengelola program PNPM maupun pihak ketiga

1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Memotivasi pelaku-pelaku kecamatan dan desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan.
4. Mendorong kualitas partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
5. Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program.
6. Mengkoordinasikan tugas pemantauan kegiatan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi.
7. Mengkoordinasikan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan teknis program.
8. Meningkatkan kinerja tim pelestarian yang telah terbentuk dan mendorong pihak desa untuk mengembangkan kegiatan pelestarian hasil-hasil kegiatan.
9. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja pengelolaan program, baik pengelolaan teknis oleh UPK maupun lembaga lainnya.

1. Mempunyai kemampuan memimpin, manajerial, dan evaluasi terhadap kegiatan dan pelaku-pelaku kegiatan.
2. Mempunyai kecakapan sosialisasi, fasilitasi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
3. Mempunyai kemampuan advokasi kebijakan publik.
4. Mempunyai kemampuan komunikasi publik lesan dan tulisan secara memadai.

11.4. Unit Pengelola Kegiatan

Penataan kelembagaan UPK merupakan upaya untuk memperkuat aspek-aspek kelembagaan berkaitan dengan perkuatan legalitas dan standar prosedur operasional. Strategi ini dilakukan karena keberadaan UPK masih bersifat ad hoc. Kedepan UPK menjalankan dan mengembangkan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi pengembangan partisipasi masyarakat, serta penguatan dan pembinaan kelompok. Kedudukan UPK perlu dikuatkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku dalam kaitan hubungan dengan kelembagaan desa dan antar desa lainnya, bahkan kerja sama dengan pihak lain.

Strategi penataan UPK ini untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, serta Surat Edaran Mendagri nomor 414.2/1402/PMD tahun 2006 perihal Pelestarian dan Perlindungan Hasil-Hasil PPK.

11.4.1. Tujuan Penataan UPK
Penataan Kelembagaan UPK bertujuan untuk memperkuat legalitas dan operasional UPK agar mampu mengembangkan diri sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi pengembangan partisipasi masyarakat, serta penguatan dan pembinaan kelompok.

11.4.2. Strategi Penataan UPK
Strategi penataan kelembagaan UPK yang dilakukan meliputi :
a. Pelembagaan UPK PNPM Mandiri Perdesaan diarahkan kepada kesepakatan kerja sama antar desa melalui BKAD, hubungan UPK dengan lembaga lembaga lain di desa dan antar desa, dan penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya.
b. UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran, chanelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya.

11.4.3. Langkah-Langkah Penataan UPK
Langkah-langkah penataan kelembagaan yang dilakukan terdiri dari :

a. Penyusunan Standar Prosedur Operasional
Standar Prosedur Operasional adalah dokumen yang terdiri dari standar organisasi, standar pengelolaan, standar penanganan, standar pembinaan kelembagaan UPK dan lembaga pendukung UPK sesuai uraian tugas yang dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar Prosedur Operasional disusun oleh UPK dan lembaga pendukung UPK, mengacu pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan, disetujui oleh BKAD/MAD serta ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa. Terhadap keseluruhan proses ini, akan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan.

Standar Prosedur Operasional digunakan sebagai dokumen yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan kegiatan pembinaan, pengawasan dan kerja sama.

Dengan adanya Standar Prosedur Operasional maka secara kelembagaan UPK telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Standar Prosedur Operasional meliputi:

- Standar Organisasi UPK dan lembaga pendukung, terdiri dari :
1) Uraian tugas dan fungsi,
2) Sistem pembayaran gaji, insentif, dan bonus dari surplus,
3) Sistem perekrutan dan perjanjian kerja pengurus,
4) Sistem pelaporan kerja,
5) Sistem evaluasi kinerja pengurus,
6) Prosedur pemutusan hubungan kerja UPK,
7) Sistem Sanksi atas pelanggaran,
8) Mekanisme perubahan aturan.

- Standar Pengelolaan Perguliran UPK, menjelaskan dan mengatur tentang :
1) Prosedur pinjaman (persyaratan kelompok, prosedur permohonan pinjaman, verifikasi, keputusan, akad pinjaman, pencairan pinjaman dan sistem pelunasan).
2) Skema pinjaman (tingkat bunga, jangka waktu, sistem angsuran, pemberian IPTW).
3) Sanksi-sanksi (pemberian penalti bagi kelompok penunggak, pemberian penalti bagi desa dan sebagainya).
4) Pembagian surplus (dialokasikan untuk cadangan modal, insentif pengurus, dana pendidikan, dan lain-lain).
5) Sistem pengendalian (pemantauan, pelaporan dan evaluasi).

- Standar Pelaksana Program :
Dalam menjalankan peran sebagai pelaksana program partisipatif, UPK taat kepada prinsip, mekanisme, dan proses kegiatan sebagaimana tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Penyusunan Standar Pelaksanaan Program mengacu kepada PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan kebijakan program lain (yang dipastikan akan menggunakan kelembagaan UPK).
Standar pelaksanaan program terdiri dari:
1) Sistem pencairan dana,
2) Sistem penyaluran dana,
3) Sistem pengadministrasian penggunaan dana,
4) Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana,
5) Sistem supervisi dan pembinaan TPK dalam hal administrasi dan pelaporan,
6) Sistem pengarsipan dokumen,
7) Sistem pengelolaan data/baseline data RTM, kelompok pemelihara, kelompok simpan pinjam, dan kelompok ekonomi produktif.

- Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah
Standar Penanganan Pinjaman bermasalah dibutuhkan sebagai pedoman penanganan pinjaman yang belum dikembalikan secara penuh sesuai dengan target yang disepakati oleh kelompok dengan UPK dengan kriteria sebagai berikut:
1) Tunggakan angsuran di atas 3 bulan untuk pinjaman yang diangsur setiap bulan.
2) Tunggakan angsuran di atas 4 bulan untuk pinjaman yang diangsur per triwulan.
3) Tunggakan angsuran di atas 7 bulan untuk pinjaman yang diangsur per 6 bulan.
4) Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok (kelompok bubar, konflik pengurus dan sebagainya).

- Standar Pengelolaan Kelompok
Berkaitan dengan jenis kelompok :
1) Kelompok Simpan Pinjam: adalah kelompok yang mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota.
2) Kelompok Usaha Bersama: adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok.
3) Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh setiap anggota.

Berkaitan dengan pengembangan kelompok :
1) UPK melaksanakan identifikasi keberadaan kelompok di seluruh kecamatan, baik yang sedang memanfaatkan pinjaman maupun yang tidak.
2) Menggolongkan tingkat pertumbuhan kelompok, didasarkan atas kriteria kelayakan kelompok.
3) Identifikasi kebutuhan penguatan kelompok (sesuai hasil pendataan tingkat pertumbuhan kelompok).
4) Melaksanakan pendampingan penguatan dan pengembangan kelompok.

Berkaitan dengan arah perlakuan kelompok :
1) Kelompok penyalur akan difasilitasi agar berkembang menjadi kelompok pengelola,
2) Kelompok potensial diperkuat menjadi kelompok layak pinjaman dana bergulir.
3) Kelompok aneka usaha difasilitasi menjadi kelompok simpan pinjam.
4) Kelompok UEP non simpan pinjam difasilitasi menjadi kelompok usaha bersama.
5) Kelompok simpan pinjam difasilitasi meningkatkan tabungan tanggung renteng, menyusun rencana usaha dan mengajukan permohonan pinjaman ke UPK.

11.4.4. Hubungan Kelembagaan UPK
Hubungan kelembagaan UPK dengan lembaga-lembaga desa dan antar desa diatur di dalam AD-ART BKAD. Hal-hal yang diatur dalam kerangka hubungan kelembagaan itu adalah :
a. Kegiatan BKAD meliputi mandat musyawarah, pengelola operasional, badan pemeriksa UPK, lembaga penunjang UPK.
b. Hubungan BKAD dengan UPK.
c. Hubungan BKAD dengan Pemeriksa UPK.
d. Hubungan BKAD dengan Lembaga Pendukung.
e. Hubungan UPK dengan Pengelola Kegiatan Desa.
f. Hubungan UPK dengan Tim Verifikasi.
g. Hubungan UPK dengan Tim Penulis Usulan.
h. Hubungan UPK dengan Tim Pengelola Kegiatan.
i. Hubungan UPK dengan Tim Pemelihara Desa.
j. Hubungan UPK dengan Kelompok UEP dan SPP.
k. Hubungan UPK dengan Pokmas Lainnya (misalnya: pasar desa, air bersih dan sebagainya)

Dalam melakukan penyusunan AD-ART BKAD sebagaimana dimaksud di atas, perlu memperhatikan ketentuan dasar sebagai berikut :
a. Memperhatikan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, karakteristik lokal, dan pengalaman selama ini,
b. Memuat sekurang-kurangnya status definisi dan kepemilikan, keanggotaan dan keterwakilan, hubungan antar kelembagaan, kewenangan mengambil keputusan, bentuk-bentuk keputusan, serta sasaran yang harus dicapai.
c. Menjelaskan definisi dan kepemilikan berisi ketentuan umum, nama tempat dan kedudukan, serta azas BKAD.
d. Menjelaskan keanggotaan dan keterwakilan berisi keanggotaan, kepengurusan dan masa bakti.
e. Pencapaian sasaran harus bisa menjabarkan visi dan misi BKAD.
f. Bab tentang ketentuan umum berisi pasal tentang status kepemilikan, keanggotaan, cara mengambil keputusan, serta kewenangan BKAD.
g. Bab tentang nama, tempat kedudukan berisi nama dan alamat kedudukan BKAD.
h. Bab tentang azas BKAD berisi azas idiil dan azas operasional.
i. Bab tentang keanggotaan berisi pasal tentang status, hak dan kewajiban anggota.
j. Bab tentang kepengurusan berisi pasal tentang syarat-syarat, mekanisme pemilihan, serta masa bakti.
k. Bab tentang hubungan kelembagaan berisi pasal-pasal hubungan BKAD dengan UPK, Pemeriksa UPK, Lembaga Pendukung UPK, dan lain-lain.
l. Bab tentang pengambilan keputusan berisi pasal tentang jenjang keputusan dan bentuk-bentuk keputusan dan bentuk-bentuk kerja sama.
m. Bab tentang visi menjabarkan tentang peran partisipasi dengan cara kerja sama untuk menciptakan kemandirian dan kesejateraan bersama sesuai potensi dan karakteristik lokal.
n. Bab tentang misi menjabarkan keputusan partisipatif pada proses pembangunan dengan melakukan kerja sama.
o. Isi bab dan pasal-pasal sesuai dengan ketentuan ini dapat dibahas, dirumuskan di tiap kecamatan dengan difasilitasi oleh fasilitator kecamatan.
p. Dengan memperhatikan karakteristik lokal dan sesuai dengan pokok-pokok ketentuan dasar AD/ART ini, muatan tiap-tiap kecamatan tidak selalu sama.
q. Penyusunan rancangan AD/ART ini setelah selesai ditetapkan menjadi AD/ART BKAD dengan keputusan Musyawarah Antar Desa.
r. Keputusan AD/ART BKAD dikeluarkan dengan berita acara keputusan yang disahkan dengan surat penetapan Camat, SK Bupati.

Standar Operasional setiap kelembagaan BKAD diatur dengan suatu standar kerja teknis masing-masing yang ditetapkan oleh BKAD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Dalam gambar hubungan kelembagaan itu sebagai berikut :

11.5. Pelaporan Kategori Tingkat Perkembangan
Perkembangan di lapangan pada umumnya telah cukup baik dalam merespons kebijakan penataan kelembagaan. Untuk itu diperlukan pengkategorian terhadap tingkat perkembangan lembaga pengelola yang ada. Pengkategorian juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan nasional dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat lokal. Beberapa manfaat lain adalah sebagai bahan kajian kebijakan kelembagaan, untuk mengetahui tingkat perkembangan implementasi kebijakan, mengukur kekuatan aspek kelembagaan, memandu tahapan pendampingan kelembagaan. Kategori tingkat perkembangan lembaga di desa dan antar desa adalah penilaian terhadap perkembangan kelembagaan pada aspek perkembangan kegiatan dan aturan main.

Formulir Kategori Tingkat Perkembangan Kelembagaan
Kategori tingkat perkembangan kelembagaan dibuat dengan menggunakan instrumen berupa formulir isian berjenjang, terdiri dari rekap kabupaten kabupaten, rekap provinsi, dan rekap nasional, masing-masing untuk lembaga pengelola BKAD, UPK, dan BP-UPK.
Formulir rekap kabupaten diisi oleh F-Kab berdasarkan data yang diperoleh dari F-Kec. F-Kab bersama P-UPK harus dapat memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai fakta lapangan. Data formulir ini wajib dilakukan pemutakhiran setiap 2 bulan sekali dan disampaikan kepada KM Prov paling lambat tanggal 10.
Formulir rekap provinsi diisi oleh KM Prov dan atau MIS Prov berdasarkan data yang diperoleh dari F-Kab. KM Prov dibantu FMS Prov harus dapat memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai fakta lapangan. Data formulir ini wajib dilakukan pemutakhiran setiap 2 bulan sekali, serta disampaikan kepada KM Nas/up Sp Kelembagaan Lokal KM Nas paling lambat tanggal 21.
Formulir rekap nasional diisi oleh Sp KL KM Nas berdasarkan data yang diperoleh dari KM Prov. Sp KL KM Nas dapat memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai fakta lapangan dengan melakukan uji petik lapangan.

PTO Penjelasan 10

2010-10-02T18:31:00.001-07:00

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pengertian dana bergulir dalam penjelasan ini adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPM-PPK, PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat. Dengan berbagai penguatan perangkat/instrumen pengelolaan dan model pendampingan dalam program memberikan dampak yang menunjukkan hasil pengelolaan dana bergulir yang transparan dan mempunyai akuntabilitas.
Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan usaha.

Pada beberapa lokasi UPK telah dipercaya sebagai penyalur dan pengelola dana microfinance dari pemerintah, pemerintah daerah maupun dunia usaha dengan pedoman yang sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah atau dunia usaha tersebut, sehingga dalam mendukung pengembangan UPK memerlukan panduan yang sesuai dengan program (PPK, PNPM-PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan) agar pelestarian program dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan.

Pada lokasi yang tidak menerima lagi BLM PNPM-Mandiri Perdesaan dan tidak mendapatkan pendampingan atau mempunyai program lain maka dengan tujuan untuk pelestarian kegiatan pengelolaan dana bergulir maka Penjelasan PTO ini dapat digunakan sebagai acuan.

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM – Mandiri Perdesaan bertujuan:
a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
b. Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan) yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan);
c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
d. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
e. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Adapun sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir PNPM – Mandiri Perdesaan adalah :
a. Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
b. Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
c. Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut:

a. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir
Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengaraah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program. Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat keluar lokasi wilayah. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usaha pada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan oleh UPK.

b. Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM.
Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.

c. Pelestarian Prinsip Pengelolaan
Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM – Mandiri Perdesaan.

d. Pelestarian Kelembagaan
Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM – Mandiri Perdesaan seperti: UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

e. Pengembangan Kelompok
Dalam pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM. Misalnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan UPK dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW).

10.1. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM hal ini di dasari oleh beberapa kondisi di antaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Perbedaan karakteristik tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program.

10.1.1. Kelembagaan Pengelola
Kelembagaan pengelola dana bergulir yang harus ada paling tidak sebagai berikut:
a. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
BKAD merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan melalui MAD.

b. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk mengelola kegiatan dana bergulir .

c. Tim Verifikasi (TV)
TV adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD.

d. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
BP-UPK adalah lembaga yang dibentuk BKAD atau MAD untuk melakukan monitoring , supervisi dan pengawasan kepada UPK.

e. Tim Penyehatan Pinjaman
Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah . Tim ini bersifat ad-hoc sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD atau MAD.

10.1.2. Ketentuan Pendanaan
Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari pengembalian dana BLM kegiatan pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPM – PPK. Ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut :
a. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
c. Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM;
d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap;
e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
f. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;
g. Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya;
h. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar pinjaman diwilayah masing-masing;
i. Kelompok dapat diberikan IPTW sebagai stimulan.

10.1.3. Tahapan Pengelolaan
Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.

b. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

c. Verifikasi oleh Tim Verifikasi
Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

d. Keputusan Pendanaan
Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

10.1.4. Penetapan Persyaratan
Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
a. Persyaratan Kelompok :
- Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran minimal kategori Kelompok Berkembang.
- Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan :
1) Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya
2) Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya.
3) Jika mempunyai catatan tunggakan di atas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75 % dari pinjaman sebelumnya
- Kelompok executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan chanelling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan executing (dikelola secara mandiri).

b. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan :
- Besaran jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar untuk pinjaman untuk lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.
- Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (sliding rate) atau tetap (flat rate).

c. Jangka waktu pinjaman sebagai berikut :
- Untuk kelompok penyalur (chanelling) maksimal 18 bulan.
- Untuk kelompok pengelola (executing) maksimal 36 bulan.

d. Jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok yaitu :
- Kelompok penyalur (chanelling) paling tidak 2 kali angsuran dalam 12 bulan.
- Kelompok pengelola (executing) dapat diberikan pola sebagai berikut :
(1) Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan dan jasa pinjaman dibayar setiap bulan;
(2) Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan.
(3) Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, atau bulanan)

e. Penetapan Daftar Tunggu Kelompok
Usulan kegiatan pinjaman yang belum terdanai baik dari BLM maupun dana perguliran dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

10.1.5. Efektivitas Perguliran
Untuk membentuk pola perguliran yang efektif dan sesuai dengan cakupan wilayah, maka perguliran dapat dilakukan di wilayah kecamatan atau di wilayah desa untuk UPK yang secara operasional tidak dapat dilakukan pada tingkat kecamatan berdasarkan keputusan BKAD atau MAD dengan mempertimbangkan anggaran biaya UPK, perkiraan pendapatan jasa pinjaman, tingkat pengembalian dan cakupan wilayah dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang akan dikeluarkan dalam satu periode mendatang (dalam satu tahun). BP-UPK harus melakukan evaluasi anggaran biaya apakah realistis sebelum melakukan persetujuan MAD atau BKAD. Anggaran biaya ini akan menjadi beban pendanaan UPK sehingga dapat diketahui apakah UPK mampu mendanai anggaran tersebut dikaitkan dengan mekanisme dalam pelestarian dan pengembangan dana bergulir. Jika (secara wajar) UPK dinilai tidak mampu maka harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan efisiensi, misalnya :
- Jumlah pengurus tidak harus tiga orang, bisa satu atau dua orang tetapi penentuan tetap oleh MAD atau BKAD.
- Tidak harus mempunyai kantor tersendiri yang memerlukan biaya operasional atau (jika memungkinkan) mendapatkan fasilitas secara cuma-cuma dari pihak kecamatan.
- Tidak mendanai pertemuan-pertemuan yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan dana bergulir.

b. Estimasi Pendapatan
Adalah rencana pendapatan yang akan diterima oleh UPK baik yang bersifat pendapatan operasional maupun non-operasional. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan perkiraan pendapatan adalah :
- Perkiraan pendapatan jasa pinjaman yang rasional artinya dengan melakukan evaluasi rencana pendapatan dari saldo pinjaman yang produktif (pengembaliannya lancar). Kesalahan yang sering terjadi pada saat membuat estimasi pendapatan jasa pinjaman adalah estimasi pendapatan dihitung berdasarkan saldo pinjaman yang ada secara keseluruhan sehingga menjadi terlalu besar.
- Perkiraan pendapatan non-operasional misalnya bunga tabungan dengan menghitung estimasi rata-rata pengendapan dana di bank.

c. Tingkat Pengembalian
Adalah realisasi pengembalian dibandingkan dengan target pengembalian, hal ini perlu dipertimbangkan karena berkaitan langsung dengan perputaran permodalan dan pendapatan jasa pinjaman. Pertimbangan tingkat pengembalian ini juga dapat digunakan sebagai data historis kelompok atau desa dalam kaitannya dengan target perguliran atau sanksi lokal.

d. Cakupan wilayah
Adalah wilayah pelayanan dan pembinaan UPK kepada kelompok yang menyangkut pertimbangan :
- Jarak antara lokasi UPK dengan lokasi pelayanan.
- Kondisi geografis.
- Tingkat kesulitan pencapaian lokasi.
- Tingkat biaya untuk mencapai lokasi.
- Tingkat keamanan wilayah.

10.1.6. Penentuan Wilayah Perguliran
Dengan mempertimbangkan efektivitas perguliran tersebut di atas MAD atau BKAD dapat menentukan pola perguliran yang sesuai sebagai berikut:

a. Perguliran Wilayah Kecamatan
Perguliran di tingkat kecamatan dapat dilakukan oleh UPK jika secara kemampuan pendanaan operasional mendukung, potensi pendapatan mencukupi dan cakupan wilayah pelayanan memungkinkan. Penetapan pola perguliran ini oleh MAD atau BKAD dengan ketentuan di antaranya:
- Mengacu pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir dan aturan pokok perguliran yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
- Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi bersama dengan UPK
- Kelompok penerima pinjaman telah diverifikasi dan diputuskan oleh MAD atau BKAD baik secara langsung atau dengan menggunakan pola daftar tunggu.
- Penyaluran pinjaman langsung dari UPK ke kelompok dan pengembalian pinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.
- Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman.

b. Perguliran Di Wilayah Desa
Perguliran di wilayah desa adalah pemanfaatan dana bergulir yang dikelola di tingkat desa atau gabungan beberapa desa/kelompok. Keputusan tentang perguliran di wilayah desa dilakukan dalam MAD dengan mempertimbangkan pendapatan jasa pinjaman, anggaran biaya operasional, cakupan wilayah, kondisi dana yang ada, tingkat pengembalian pinjaman, dan pertimbangan yang mendukung lainnya. Jika MAD memutuskan pola perguliran wilayah desa, pengelolaannya dapat dilakukan oleh UPK wilayah desa atau oleh forum perguliran yang dibentuk MAD atau BKAD. MAD atau BKAD dapat menunjuk/menentukan kelompok executing yang dianggap memenuhi persyaratan dan mampu. Mekanisme perguliran di wilayah desa dengan pengelolaannya harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- Mengacu pada dasar- dasar pengelolaan dana bergulir;
- Memenuhi ketentuan pendanaan;
- Dilakukan Verifikasi atas usulan kelompok;
- Persetujuan pendanaan kelompok oleh forum perguliran;
- Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MAD atau BKAD

c. Perguliran di Wilayah Pemekaran
Perguliran di wilayah pemekaran dapat dilakukan sebagai berikut:
- Jika pada wilayah pemekaran telah terbentuk UPK yang dapat menjalankan secara operasional sesuai dengan ketentuan program baik dalam kelembagaan, pendanaan operasional secara mandiri, kapasitas pengurus memenuhi persyaratan dan sebagainya maka wilayah perguliran secara terpisah dapat diputuskan oleh MAD kecamatan awal (induk). Keputusan MAD juga harus mencakup pembagian pinjaman pada kecamatan pemekaran. Selanjutnya pada kecamatan pemekaran membentuk BKAD sesuai dengan ketentuan program.
- Jika pada wilayah pemekaran belum terbentuk UPK yang dapat menjalankan secara operasional maka perguliran masih dilakukan pada kecamatan awal (induk) dengan ketentuan MAD tetap sesuai kondisi kecamatan awal dengan seluruh perwakilan desa. BKAD merupakan kerja sama antar desa yang lintas kecamatan dan UPK melayani wilayah lintas kecamatan. Pada pola ini tidak diperlukan pembagian pinjaman.

10.1.7. Kelembagaan UPK
a. UPK merupakan pengelola dana bergulir yang berasal dari program (PPK, PNPM-PPK dan PNPM-Mandiri Perdesaan) dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan BKAD atau MAD yang mengacu pada tujuan dan prinsip program.

b. Pengurus UPK adalah masyarakat yang telah dipilih dan terlibat secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Paling tidak pengurus UPK satu orang. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan dengan kebutuhan cakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas.

c. Dalam pengelolaan dana bergulir UPK, didukung oleh lembaga pendukung paling tidak oleh Tim Verifikasi dan Badan Pengawas – UPK dengan ketentuan kelembagaan dan operasional diatur dalam AD/ART BKAD. Pendanaan operasional bersifat pendanaan dukungan tugas bukan bersifat insentif yang tetap setiap bulan.

d. UPK setiap tahun anggaran diwajibkan menyampaikan rencana kerja dan pertanggungjawaban kepada BKAD atau MAD. Dalam rencana kerja wajib disampaikan Perencanaan Keuangan termasuk perencanaan pendapatan dan biaya.

e. Perencanaan pendapatan bukan perencanaan alokasi (pembagian porsi pendapatan) tetapi perhitungan perkiraan pendapatan dalam satu tahun sehingga tidak diperbolehkan dilakukan pembagian alokasi pendapatan sebelum diperhitungkan seluruh biaya dan risiko. Perencanaan pendapatan jasa pinjaman harus mempertimbangkan beberapa kondisi sebagai berikut:
- Estimasi pendapatan dari jumlah pinjaman produktif (Jumlah pinjaman saat ini dikurangi pinjaman kolektibilitas V dikurangi estimasi pengembalian ditambah estimasi perguliran baru);
- Tingkat Pengembalian Pinjaman rata-rata dalam tahun terakhir;
- Besaran persentase (%) jasa pinjaman.

f. Ketentuan pendanaan Operasional UPK berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
- Untuk lokasi yang mempunyai alokasi BLM maka pendanaan operasional UPK menggunakan dana operasional UPK yang berasal dari BLM terlebih dahulu selanjutnya jika masih dibutuhkan subsidi pendanaan operasional dapat menggunakan dana hasil pengelolaan dana bergulir.
- Biaya Honor/insentif Pengurus UPK ditentukan dengan pertimbangan kewajaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai referensi agar menggunakan rata-rata honor/insentif UPK pada suatu wilayah (misalnya kabupaten, regional kabupaten atau provinsi) dan ketersediaan anggaran operasional.
- Biaya Administrasi & Umum mencakup untuk pembelian supplies kantor, biaya sewa kantor, listrik, telefon dan sebagainya.
- Biaya transportasi bukan bersifat tunjangan tetap sehingga diberikan berdasarkan kehadiran kantor atau pelaksanaan tugas.
- Biaya Insentif penagihan dapat diberikan maksimal 5 % dari jasa pinjaman yang dapat ditagih untuk pinjaman kategori Kolektibilitas V. Untuk pinjaman lancar s/d Kolektibilitas IV tidak diberikan insentif karena merupakan tanggung jawab tugas pengurus UPK.
- Pendanaan pembelian inventaris dan aktiva tetap dengan pertimbangan kebutuhan operasional dan pertimbangan ketersediaan dana.
- Biaya Penghapusan Pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan realisasi penghapusan dan tidak diperbolehkan mengelola cadangan penghapusan secara terpisah (mengelola dana cadangan dengan melakukan pembebanan biaya tanpa adanya penghapusan pinjaman). Realisasi penghapusan pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya.
- Tidak diperbolehkan untuk memberikan insentif/honor/tunjangan apapun kepada aparat baik langsung maupun tidak langsung.
- Biaya Lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPK yang tidak termasuk biaya yang disebutkan tersebut di atas.
- Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % dari Pendapatan UPK.

g. Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan risiko pinjaman (sesuai dengan Laporan Kolektibilitas) mengacu ketentuan sebagai berikut :
- Perhitungan Surplus Operasional dibuat berdasarkan tutup buku secara tahunan, bagi UPK yang belum melakukan tutup buku secara tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian Surplus Operasional;
- Penambahan Modal minimal 50 % dari surplus tahunan;
- Bantuan Langsung RTM (mengacu daftar RTM) minimal 15 % dari surplus tahunan;
- Pengembangan kelembagaan yang mencakup penguatan status kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat maksimal maksimal 10% dari surplus tahunan. Ketentuan penggunaan ini diputuskan oleh MAD;
- Bonus Pengurus UPK maksimal yang lebih rendah daripada 5 % dari surplus atau maksimal 2 kali honor/insentif yang diterima setiap bulan;
- Nilai Surplus Operasional setelah dikurangi Bantuan Langsung RTM, Pembagian Pengembangan Kelembagaan, dan Bonus pengurus UPK merupakan Surplus Ditahan.

h. Ketentuan pendanaan kelembagaan pendukung UPK mengacu sebagai berikut :
- Pendanaan Tim Verifikasi Perguliran maksimal 0,5 % dari dana yang akan digulirkan dan dibebankan pada biaya lain-lain;
- Pendanaan Badan Pengawas UPK maksimal 5 % dari anggaran biaya tahunan UPK dan diberikan pada saat pelaksanaan Pengawasan UPK dan bukan bersifat insentif bulanan. Pembebanan biaya pada Biaya Lain-lain;
- Pendananan Tim Penyehatan Pinjaman maksimal 2 % dari nilai tunggakan di atas 6 bulan yang berhasil ditagih dan dibebankan pada biaya lain-lain;
- Pendanaan pemberian IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) dapat diberikan untuk pengembangan permodalan kelompok bukan untuk individu pengurus kelompok atau bukan untuk jasa penagihan. Pendanaan ini diberikan setelah kelompok melunasi seluruh kewajiban secara tepat waktu;
- Pendanaan Kelembagaan BKAD bersifat subsidi pendanaan kegiatan yang berasal dari surplus operasional UPK dan termasuk dalam pembagian surplus untuk Pengembangan Kelembagaan.

i. Ketentuan Penghapusan Pinjaman diatur sebagai berikut :
Penghapusan Pinjaman digolongkan dalam dua jenis penghapusan sebagai berikut :
- Hapus Buku adalah penghapusan pokok pinjaman dari pembukuan UPK sehingga tidak tampak dalam laporan keuangan Neraca Program. Masyarakat melalui UPK masih mempunyai hak tagih (pokok, jasa dan denda pinjaman yang tertunggak) pada peminjam sehingga UPK tetap melakukan pencatatan sebagai catatan administratif untuk melakukan penagihan atau pola penyelesaian lain sesuai dengan hasil ketentuan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah. Tujuan dari hapus buku ini adalah agar Laporan keuangan tidak dibebani oleh pinjaman yang tidak produktif. Sebagai akibat dalam penghapusan ini adalah Biaya Penghapusan yang akan berdampak pada perolehan laba maupun kumulatif laba ditahan. Dengan dilakukan hapus buku perhitungan jasa pinjaman tidak dibebankan lagi, namun demikian penyelesaian total tunggakan (pokok, jasa pinjaman dan denda) yang telah ada tetap harus diselesaikan oleh peminjam. Penyelesaian dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Terhadap kelompok yang dihapuskan dan individu yang tercatat sebagai pemanfaat yang tidak menyelesaikan kewajiban tidak diperkenankan sebagai pemanfaat pada perguliran selanjutnya dan UPK harus membuat sejenis daftar hitam (black list) kelompok dan peminjam yang disampaikan pada MAD atau BKAD.
- Hapus Mutlak adalah penghapusan pokok pinjaman dan hak tagih yang diakibatkan oleh force majeure (bencana alam, kerusuhan, dan sebagainya) atau meninggalnya pemanfaat. Masyarakat melalui keputusan MAD telah merelakan seluruh kewajiban untuk tidak ditagih lagi. Sebagai akibat dalam penghapusan ini adalah Biaya Penghapusan yang akan berdampak pada perolehan laba maupun kumulatif laba ditahan.

Syarat yang harus diperhatikan dalam penghapusan pinjaman:
- Pinjaman yang akan dihapuskan merupakan pinjaman bermasalah yang telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pola Penanganan Pinjaman Bermasalah. Realisasi penghapusan pokok pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya.
- Ketentuan penghapusan mempertimpangkan surplus yang telah diperoleh agar tetap terjadi pelestarian permodalan (pokok pinjaman awal yang diterima pada wilayah tersebut).
- Penghapusan pinjaman akibat force majeure (misalnya: bencana alam, kerusuhan dan sebagainya) yang memerlukan pendanaan yang akan mengurangi pokok pinjaman awal maka ketentuan penghapusan harus melibatkan keputusan pemerintah atau pemerintah daerah dengan membentuk Tim Khusus untuk melakukan evaluasi rencana penghapusan tersebut.
- Mekanisme keputusan pada tingkat kecamatan mengacu pada hasil pengelolaan pinjaman bermasalah.
- Perkembangan laporan pinjaman hapus buku tetap harus dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh UPK kepada masyarakat melalui MAD atau BKAD.
- Dokumen hapus mutlak harus tetap disimpan oleh UPK dan merupakan dokumen program.

j. Pengelolaan Hadiah Bank dengan ketentuan:
- Hadiah yang diperoleh dari rekening yang dikelola oleh UPK merupakan hak masyarakat bukan hak pengurus UPK karena dana di rekening merupakan dana masyarakat.
- Penentuan penggunaan hadiah diputuskan melalui MAD .
- Jika hadiah berupa barang dan ditetapkan akan digunakan sebagai inventaris UPK maka dilakukan perhitungan nilai hadiah dan disetarakan dengan harga perolehan kemudian dicatat (dibukukan) sebagai pendapatan lain-lain senilai harga perolehan (nilai perolehan) yang disepakati selanjutnya atas inventaris tetap dilakukan penyusutan.
- Jika diperlukan biaya dalam perolehan tersebut maka diperhitungkan dalam nilai perolehan.
- Jika hadiah diputuskan untuk dijual maka diakui seluruhnya sebagai pendapatan lain-lain.

k. Pengendalian
- Pengendalian kelembagaan mengacu pada Penjelasan tentang Kelembagaan sehingga bagi lokasi yang telah mempunyai jenis dan bentuk kelembagaan yang tidak sesuai dengan Penjelasan tersebut segera melakukan penyesuaian pada kesempatan Musyawarah Antar Desa PNPM-Mandiri Perdesaan. Fasilitator tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan fasilitasi penataan kelembagaan dan proses penyesuaian yang sesuai dengan ketentuan program.
- Jika fasilitator (kecamatan dan kabupaten), P-UPK, specialis (provinsi dan nasional) , dan tim koordinasi (kabupaten, provinsi dan pusat) dalam supervisi, monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan dana bergulir menemukan yang hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan program atau mengancam pelestarian dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang mengarah kepada perbaikan (misalnya : penghentian operasional sementara sampai ada upaya perbaikan yang sesuai ketentuan program, atau penggantian pengurus UPK).
- Fasilitator kecamatan dan kabupaten mempunyai tanggung jawab melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan aturan/ketentuan sesuai dengan program yang telah dibuat oleh masyarakat melalui perangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam perlindungan aturan/ketentuan tidak diperbolehkan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur hal-hal yang teknik operasional yang merupakan hak/porsi keputusan masyarakat namun demikian untuk mencegah keputusan masyarakat yang dianggap dapat merugikan pelestarian agar diberikan ketentuan/kebijakan batasan-batasan yang wajar. (misalnya: maksimal honor pengurus UPK, tidak diperbolehkan pendanaan insentif/honor/tunjangan kepada Camat/Kepala Desa/Perangkat pemerintah daerah lainnya dalam kaitan dengan pembinaan)

10.2. Pemetaan UPK

UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) – PNPM Mandiri Perdesaan yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana/prasarana, pendidikan, kesehatan, dan SPP (dana bergulir). Dalam perkembangannya untuk mengelola dana bergulir UPK mempunyai kondisi yang berbeda pada tiap wilayah, namun demikian kondisi yang berbeda tersebut dapat diidentifikasi dan dipetakan untuk kebutuhan pendampingan selanjutnya. Dengan demikian Hasil Pemetaan UPK digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi UPK dalam mengelola dana bergulir sesuai dengan PPK untuk persiapan PNPM Mandiri Perdesaan. Pemetaan dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan diverifikasi dan divalidasi oleh Fasilitator Kabupaten.

10.2.1. Ruang Lingkup Pemetaan
Pemetaan UPK yang mengelola dana bergulir dilakukan pada 3 (tiga) aspek kondisi UPK yaitu 1) Aspek Risiko Pinjaman; (2) Aspek Produktivitas: dan (3) Aspek Kualitatif Pengelolaan dengan ketentuan pemetaan mengacu pada langkah sebagai berikut :
a. Aspek Risiko Pinjaman (Kolektibilitas)
Aspek risiko pinjaman atau kolektibilitas menunjukkan kualitas pinjaman yang dikaitkan dengan jumlah tunggakan di atas 6 bulan dibandingkan dengan total saldo pinjaman.

; dimana:

R = Resiko Pinjaman; T = Total Tunggakan di atas 6 bulan;
dan S = Total Saldo Pinjaman

Tabel: Penilaian Indikator Kualitas Pinjaman

Sisa/Saldo Pinjaman (Nilai = 3) (Nilai = 2) (Nilai = 1)
lebih dari Rp.1 milyar kurang dari 50 % antara
50 % s/d 70 % lebih dari 70 %
lebih dari Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar kurang dari 40 % antara
40 % s/d 60 % lebih dari 60 %
lebih dari Rp.100 juta s/d Rp.500 juta kurang dari 30 % antara
30 % s/d 50 % lebih dari 50 %
kurang dari Rp.100 juta kurang dari 10 % antara
10 % s/d 40 % lebih dari 40 %

Contoh:
Jika dalam suatu kecamatan ada pinjaman sebesar Rp.600 juta dengan hasil perhitungan risiko pinjaman 50 % maka kecamatan tersebut memiliki Nilai : 2 .

b. Aspek Produktivitas/Potensi Pendapatan
Penilaian aspek produktivitas menunjukkan potensi pendapatan jasa pinjaman dikaitkan dengan jumlah saldo pinjaman di masyarakat yang mempunyai potensi produktif serta nilai dana bergulir yang ada di kas dan bank. Pinjaman yang dianggap masih mempunyai potensi produktif adalah pinjaman lancar sampai dengan yang menunggak maksimal 6 bulan.
Tabel: Penilaian Potensi Pendapatan
No. Penilaian Sisa pinjaman produktif ditambah dana perguliran
1. nilai = 3 lebih dari Rp.500 juta
2. nilai = 2 antara Rp.100 juta s/d Rp.500 juta
3. nilai = 1 kurang dari Rp.100 juta

Contoh : Sisa pinjaman di kecamatan yang dianggap produktif adalah Rp.300 juta, dana tunai yang ada di kas sebesar Rp.15 juta serta dana di bank masih terdapat saldo sebesar Rp.190 juta. Nilai dana produktif yang dikelola sebesar : Rp.300 juta+Rp.15 juta+Rp.190 juta = Rp 505 juta. Sesuai tabel di atas, maka kecamatan tersebut mempunyai nilai = 3.

10.2.2. Aspek Kualitatif Pengelolaan
Tabel: Penilaian Aspek Kualitatif Pengelolaan
Indikator (Nilai = 3) (Nilai = 2) (Nilai = 1)
Penanganan Masalah Dana Tidak ada masalah dana; atau Penanganan masalah berhasil sehingga dana diamankan. Penangan masalah telah dilakukan tetapi masih belum berhasil. Ada masalah tetapi tidak ditangani.
Kualitas Administrasi Administrasi cukup lengkap untuk pembuatan laporan dan pengelolaan kegiatan UPK. Terdapat kesulitan dalam pembuatan laporan atau pengelolaan UPK karena administrasi kurang lengkap atau akurat. UPK tidak mampu membuat laporan dan tidak mampu mengelola kegiatannya karena administrasi sangat lemah (atau tidak ada)
Aktivitas Pengurus UPK Pengurus UPK sering dan secara rutin melakukan kegiatan di kantor UPK Pengurus UPK kadang-kadang tidak hadir di kantor UPK pada saat harus hadir. Pengurus UPK tidak melakukan kegiatan di kantor UPK.
Prinsip PPK Dalam Perguliran Prinsip program masih diperhatikan dalam proses perguliran dan manajemen, termasuk transparansi dan berpihak pada orang miskin. Kadang-kadang prinsip program kurang diperhatikan dalam proses perguliran. Prinsip program sudah tidak diperhatikan oleh UPK.
Prosedur PPK Dalam Perguliran Prosedur program masih diikuti dalam proses perguliran dan manajemen, termasuk musyawarah perguliran, pemilihan pengurus, dan pembuatan laporan. Kadang-kadang prosedur program tidak diikuti dalam proses perguliran dan manajemen UPK. Prosedur program pada umumnya tidak diikuti lagi.
Dukungan Aparat Kecamatan Aparat mendukung kegiatan UPK dan melakukan pemantauan, pembinaan, dan fasilitas. Aparat cenderung membiarkan kegiatan UPK. Aparat tidak mendukung pelestarian pinjaman atau melakukan intervensi yang negatif.

Dalam penilaian Aspek Kualitatif Pengelolaan tiap indikator diberikan score seperti tabel di atas. Dari masing-masing score per indikator dijumlahkan. Hasil penjumlahan kemudian dibagi dengan 6 (enam) sehingga menghasilkan score rata-rata.

10.2.3. Hasil dan Kategori Pemetaan
a. Hasil pemetaan
Hasil Pemetaan adalah penjumlahan score yang diperoleh dari setiap aspek penilaian, yaitu: aspek kolektibilitas, aspek produktivitas, dan aspek kualitas pengelolaan. Selanjutnya dari hasil penilaian tersebut ditambahkan dengan nilai pinjaman yang ada di UPK, dibuatkan Kategorisasi UPK.

b. Kategori Hasil Pemetaan UPK
Berdasarkan hasil pemetaan, UPK dapat dikategorikan menjadi:
1. Kategori A: adalah UPK yang mempunyai pinjaman lebih dari Rp 300 Juta dengan hasil pemetaan lebih dari 6.
2. Kategori B: adalah UPK yang mempunyai pinjaman sampai dengan Rp 300 Juta dengan hasil pemetaan lebih dari 6.
3. Kategori C: adalah UPK yang mempunyai pinjaman lebih dari Rp 300 Juta dengan hasil pemetaan sampai dengan 6.
4. Kategori D: adalah UPK yang mempunyai pinjaman sampai dengan Rp 300 Juta dengan hasil pemetaan sampai dengan 6.

Hasil pengkategorisasian ini digunakan sebagai dasar kebutuhan penguatan terhadap UPK untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. UPK kategori A dan B adalah UPK yang potensial merupakan UPK yang dianggap siap dikembangkan menjadi pengelola dana bergulir. Sedangkan UPK kategori C dan D masih kurang potensial memerlukan penyehatan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Perlu dilakukan fasilitasi penyehatan kelembagaan meliputi :
- Memfungsikan kembali UPK
- Membentuk dan memfungsikan Badan Pengawas
- Membentuk Tim Penyehatan Pinjaman
b. Peningkatan aspek kualitatif dalam pengelolaan meliputi penanganan masalah dana, kualitas administrasi, aktivitas pengurus, prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan dalam perguliran serta dukungan aparat kecamatan.
c. Penyehatan pinjaman ke arah perbaikan kolektibilitas dan produktivitas dengan cara membuat Tim Penyehatan yang berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Pinjaman Bermasalah yang telah disepakati.

10.3. Penilaian Kesehatan UPK

Kelembagaan UPK dalam tahapan internalisasi (PPK I dan PPK II) telah mengalami perubahan dari Unit Pengelola Kegiatan (PPK I) sebagai Unit Pengelola Keuangan dan pada PPK II dan PPK III menjadi Unit Pengelola Kegiatan. UPK bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pengelolaan dana bergulir.

Khusus UPK pengelola dana bergulir dilakukan pemetaan UPK dengan tujuan sebagai dasar untuk menentukan pola penguatan dan mengetahui potensi pengembangan kegiatan micro finance yang sesuai dengan kondisi UPK. Dengan demikian pemetaan bukan sebagai penilaian yang bersifat penilaian kondisi pengelolaan (rating) tetapi sebagai hasil identifikasi UPK untuk penguatan selanjutnya.

Pada PPK III kelembagaan UPK dalam tahapan institusionalisasi (pelembagaan) diarahkan sebagai lembaga pelaksana pengelola program untuk masyarakat selain pengelola kegiatan pendanaan usaha skala mikro (microfinance) dan dalam tahap ini PPK juga memberikan dukungan penguatan melalui Konsultan Pendamping UPK yang memberikan penguatan dalam hal : (1) Kelembagaan UPK dan kelembagaan pendukung untuk bertujuan menjadi lembaga yang mempunyai akuntabilitas; (2) Penguatan Pengelolaan Keuangan bertujuan meningkatkan kapasitas sebagai pengelola keuangan yang transparan untuk berbagai pendanaan program; (3) Penguatan Pengelolaan Pinjaman bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dana bergulir yang mempunyai akuntabilitas yang baik; (4) Pengembangan Jaringan bertujuan untuk membuka jaringan berbagai program masyarakat dari berbagai sumber penyedia program. Pengembangan jaringan akan dapat berjalan dengan baik jika kelembagaan UPK sudah dianggap memadai atau akuntabel, sehingga proses penguatan yang menjadi prioritas adalah Penguatan Kelembagaan, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Pinjaman. Sebagai upaya penyiapan pengembangan jaringan tersebut maka diperlukan penilaian terhadap hasil penguatan yang telah dilakukan. Penilaian yang dimaksud adalah Penilaian Kesehatan UPK (Rating).

10.3.1. Pengertian
Penilaian kesehatan UPK adalah proses penilaian yang dilakukan terhadap UPK dalam hal : kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan pinjaman yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan kelembagaan program.

10.3.2. Tujuan
Tujuan Penilaian Kesehatan UPK adalah :
a. Untuk mengetahui tingkat kesehatan (rating) UPK dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan kelembagaan.
b. Untuk membuat kategorisasi penilaian UPK yang standar secara nasional dan sesuai dengan kelembagaan program.
c. Untuk memberikan informasi yang standar tentang kondisi UPK kepada pihak lain yang akan bekerja sama atau membentuk jaringan dengan UPK.

10.3.3. Ruang Lingkup Penilaian
Proses penilaian kesehatan dilakukan dengan melakukan pengujian aspek-aspek yang dianggap mendukung dalam pengelolaan program pelestarian , meliputi :
a. Aspek kelembagan : melakukan penilaian apakah kelembagaan UPK dan pendukung mempunyai sistem/aturan yang memadai untuk pengelolaan program dan pelestarian, mempunyai kapasitas SDM yang mendukung, proses yang transparan, dan hasil akuntabel. Penilaian kelembagaan ini tidak hanya lembaga UPK saja tetapi termasuk lembaga pendukung yang menjamin operasionalisai UPK yang meliputi :
- MAD/BKAD sebagai pemegang keputusan tertinggi masyarakat dalam menentukan kebijakan UPK;
- Tim Verifikasi sebagai lembaga pendukung untuk proses perencanaan kegiatan;
- Badan Pengawas UPK sebagai lembaga pengawas secara operasional UPK.

Dengan dilakukannya penilaian kelembagaan pendukung tersebut diharapkan akan memberikan standar kelembagaan UPK yang memadai dalam kaitan dengan pengelolaan program dan pelestarian program baik yang berasal dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain.

b. Aspek Keuangan : melakukan penilaian sistem/aturan pengelolaan keuangan yang mencakup proses perencananan, pelaporan dan hasil (performance) pengelolaan. Dalam penilaian aspek ini menekankan kesiapan UPK dalam mengelola keuangan program apapun atau proyek apapun dikemudian hari, karena penilaian didasarkan pada pengelolaan transaksi keuangan yang normatif dengan standar minimal.

c. Aspek Pengelolaan Pinjaman : melakukan penilaian sistem/aturan perguliran, kondisi permodalan dan hasil (performance) pengelolaan pinjaman. Hasil penilaian aspek ini memberikan indikasi tentang kesiapan UPK dalam mengelola kegiatan pinjaman baik secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat diketahui prospek pinjaman yang dikelola pada masa mendatang.

Setiap aspek akan dirinci dengan indikator-indikator penilaian yang sesuai dengan tujuan dan prinsip PNPM - MANDIRI PERDESAAN dengan tabel aspek penilaian sebagai berikut :

Aspek Penilaian Jumlah Indikator Nilai Maksimal Bobot Penilaian
Kelembagaan UPK 10 30 30 %
Kelembagaan Pendukung UPK 20 60 25 %
Pengelolaan Keuangan 20 60 25 %
Pengelolaan Pinjaman 10 30 20 %

10.3.4. Penilaian Indikator
Penilaian indikator adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penilaian masing-masing aspek penilaian: kelembagaan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman dengan memberikan nilai 3 (tiga) jika indikator dinilai baik; diberikan nilai 2 (dua) jika indikator dinilai cukup; dan diberikan nilai 1 (satu) jika indikator dinilai kurang. Hasil penilaian ditulis dalam masing-masing tabel penilaian indikator (terlampir). Hasil Penilaian Indikator disebut Total Nilai. Langkah-langkah penilaian indikator sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan :
- Kelembagaan UPK :
(1) Lakukan penilaian struktur organisasi UPK apakah memadai dan sesuai dengan kondisi wilayah.
(2) Lakukan penilaian kepada pengurus dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pengurus tentang pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(3) Lakukan penilaian kepada pengurus dengan cara melakukan wawancara langsung tentang pemahaman: pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, pengembangan kelembagaan UPK, pengembangan kelompok dan pengembangan jaringan UPK dan Kelompok.
(4) Lakukan penilaian apakah Kelembagaan UPK mempunyai hari kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
(5) Lakukan penilaian apakah Kelembagaan UPK mempunyai rencana kerja yang mendukung.
(6) Lakukan penilaian apakah kelembagaan UPK mempunyai sistem pengelolaan dokumen yang mendukung.
(7) Lakukan penilaian apakah kelembagaan UPK mempunyai papan informasi/media lain yang mendukung dan transparan.

- Kelembagaan MAD atau BKAD
(1) Lakukan penilaian mekanisme dan pola perwakilan mendukung prinsip program terutama transparan dan keberpihakan kepada orang miskin.
(2) Lakukan penilaian aturan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan anggota.
(3) Lakukan penilaian dengan wawancara kepada pengurus dan anggota apakah memahami fungsi dan tanggung jawab.
(4) Lakukan penilaian apakah AD/ART yang dibuat sesuai dengan tujuan dan prinsip program.

- Kelembagaan Badan Pengawas UPK
(1) Lakukan penilaian mekanisme seleksi, penetapan dan penggantian anggota/ketua dilakukan secara transparan dan akuntabel dan dibuat secara tertulis.
(2) Lakukan penilaian dengan wawancara langsung apakah anggota dan ketua memahami tugas dan tanggung jawab.
(3) Lakukan penilaian apakah mempunyai mekanisme kerja yang jelas dan dibuat secara tertulis.
(4) Lakukan penilaian tentang mekanisme pelaporan apakah sudah transparan dan akuntabel.

- Kelembagaan Tim Verifikasi
(1) Lakukan penilaian mekanisme seleksi, pemilihan dan penggantian dilakukan secara transparan, akuntabel dan dibuat tertulis.
(2) Lakukan penilaian dengan wawancara langsung apakah anggota dan ketua memahami tugas dan tanggung jawab.
(3) Lakukan penilaian mekanisme kerja jelas dan dibuat secara tertulis.
(4) Lakukan penilaian tentang hasil verifikasi apakah akuntabel.

- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
(1) Apakah AD/ART ditetapkan dengan MAD.
(2) Lakukan penilaian apakah AD/ART memuat pasal-pasal yang mendukung pelestarian dan pengembangan dana/kegiatan.
(3) Lakukan penilaian apakah AD/ART berpihak pada masyarakat miskin.
(4) Lakukan penilaian apakah memuat pasal-pasal hak dan kewajiban dan perlindungan kepada pengurus UPK secara wajar.
(5) Lakukan penilaian apakah AD/ART sesuai tujuan dan prinsip program.
(6) Lakukan penilaian apakah AD/ART memuat pasal-pasal yang mengatur kelembagaan UPK dan kelembagaan pendukung sesuai dengan tujuan dan prinsip program.
(7) Lakukan penilaian apakah AD/ART disebarluaskan secara transparan.
(8) Lakukan penilaian apakah AD/ART berfungsi dan diterapkan secara bertanggung jawab.

b. Aspek Keuangan
- Aturan Pengelolaan Keuangan
(1) Lakukan penilaian apakah UPK mempunyai perencanaan keuangan secara tertulis yang memadai.
(2) Lakukan penilaian apakah UPK mempunyai administrasi yang memadai dan dilakukan dengan tertib.
(3) Lakukan penilaian apakah UPK mempunyai Pelaporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan memadai.

- Rasio Pendapatan
(1) Jumlah pendapatan jasa pinjaman dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan rata-rata pada saldo pinjaman akhir bulan dalam satu tahun.
(2) Jumlahkan total pendapatan (operasional dan non-operasional) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman pada akhir bulan dalam satu tahun.

- Rasio Biaya
(1) Jumlahkan biaya operasional dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman pada akhir bulan dalam satu tahun.
(2) Jumlahkan total biaya (operasional dan non-operasional) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman pada akhir bulan dalam satu tahun.
(3) Jumlahkan biaya operasional dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan total jasa pinjaman pinjaman dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun)
(4) Jumlahkan total biaya (operasional dan non-operasional) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan total pendapatan (operasional dan non-operasional) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

- Rasio Laba/Surplus
(1) Hitunglah laba/surplus operasional (total pendapatan operasional dikurangi dengan total biaya operasional) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman akhir bulan dalam satu tahun.
(2) Hitunglah laba/surplus akhir (total pendapatan dikurangi dengan total biaya) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi rata-rata saldo pinjaman dalam satu tahun.
(3) Hitunglah laba/surplus akhir (total pendapatan dikurangi dengan total biaya) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun) kemudian dibagi total pendapatan (operasional dan non-operasional) dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

- Likuiditas
Berikan penilaian apakah UPK dapat memenuhi pendanaan perguliran sesuai dengan rencana dan memenuhi biaya operasional secara normal dalam tiga bulan terakhir.

- Efektifitas Pengelolaan Dana
(1) Hitunglah rata-rata saldo kas dana perguliran pada akhir bulan selama tiga bulan kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman akhir bulan dalam tiga bulan.
(2) Hitunglah rata-rata saldo bank perguliran pada akhir bulan selama tiga bulan kemudian dibagi dengan rata-rata saldo pinjaman akhir bulan dalam tiga bulan.
(3) Hitunglah nilai pembelian inventaris (harta tetap) dalam satu tahun dibagi dengan laba/surplus dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

- Resiko Pinjaman
(1) Hitunglah nominal risiko pinjaman (laporan kolektibilitas) dibagi dengan total pendapatan dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).
(2) Hitunglah total realisasi biaya penghapusan dalam satu tahun kemudian dibagi dengan risiko pinjaman.
(3) Hitunglah total realisasi biaya penghapusan dalam satu tahun kemudian dibagi dengan total pendapatan dalam satu tahun (disetarakan dalam satu tahun).

- Alokasi laba/surplus.
Hitunglah persentase laba/surplus yang ditahan untuk tambahan modal dibagi dengan total laba/surplus.

c. Pengelolaan Pinjaman

- Aturan Perguliran.
(1) Lakukan penilaian apakah aturan perguliran tertulis dan pelaksanaan sesuai dengan prinsip dan tujuan program.
(2) Lakukan penilaian apakah aturan perguliran tertulis memuat persyaratan kelayakan kelompok dan diterapkan secara benar.
(3) Lakukan penilaian apakah aturan perguliran tertulis memuat aturan jasa pinjaman, jangka waktu dan jadwal angsuran dan diterapkan secara benar.
(4) Lakukan penilaian apakah aturan perguliran tertulis memuat aturan pengelolaan pinjaman bermasalah dan diterapkan secara benar.

- Hasil Pengelolaan.
(1) Jumlahkan seluruh saldo pinjaman dengan dana perguliran (kas dan bank) saat penilaian dibagi dengan pinjaman dan dana perguliran tahun lalu.
(2) Periksa data jumlah kelompok peminjam/pemanfaat saat penilaian dibagi dengan jumlah kelompok peminjam/pemanfaat tahun lalu. Hitung tingkat pengembalian sesuai dengan Laporan Perkembangan Pinjaman terakhir.
(3) Hitung rasio risiko pinjaman sesuai dengan Laporan Kolektibilitas terakhir.

10.3.5. Nilai Kesehatan
Proses penilaian sampai dengan mendapatkan nilai kesehatan dengan melakukan tahapan sebagai berikut :
a. Melakukan penilaian indikator kemudian menjumlahkan untuk masing-masing aspek penilaian. Hasil penjumlahan tiap-tiap aspek dimasukkan dalam tabel Total Nilai pada masing-masing aspek penilaian.
b. Perhitungan Nilai Konversi dilakukan dengan membagi Total Nilai dengan Nilai Maksimal dan hasilnya dikalikan dengan angka 100.
c. Perhitungan Nilai Akhir dilakukan dengan mengalikan Nilai Konversi dengan Bobot Penilaian masing-masing aspek penilaian.
d. Perhitungan Nilai Kesehatan dengan menjumlahkan Nilai Akhir masing-masing aspek penilaian.

10.3.6. Tabel Penilaian Kesehatan UPK
Penilaian Kesehatan UPK ditunjukkan dalam lembar-lembar penilaian UPK berikut:

Lembar 1. LEMBAR PENILAIAN KELEMBAGAAN UPK

Aspek Penilaian Baik cukup kurang Nilai
nilai = 3 nilai = 2 nilai = 1
kapasitas pengurus 1 memahami dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap pengurus Ya sebagian tidak
2 pemahaman pengurus tentang aturan pengolaan keuangan Ya sebagian tidak
3 pemahaman pengurus tentang aturan pengolaan pinjaman Ya sebagian tidak
4 pemahaman pengurus tentang pengembangan kelembagaan UPK Ya sebagian tidak
5 pemahaman pengurus tentang pengembangan kelompok Ya sebagian tidak
6 pemahaman pengurus tentang pengembangan jaringan kelompok dan UPK Ya sebagian tidak
operasional UPK 7 aktivitas hari kerja memadai sesuai dengan kebutuhan Ya tidak
8 mempunyai rencana kerja yang jelas dan tertulis Ya tidak
9 mempunyai sistem pengelolaan dokumen yang baik Ya tidak
10 mempunyai papan informasi dan media lainnya yang mendukung dan transparan Ya tidak
total nilai

Lembar 2. LEMBAR PENILAIAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG UPK

Aspek Penilaian baik cukup kurang Nilai
nilai = 3 nilai = 2 nilai = 1
Musyawarah Antar Desa/ BKAD 1 mekanisme dan pola perwakilan mengakomodasi masyarakat miskin ya tidak -
2 aturan pengangkatan dan pemberhentian pengurus diatur dalam AD/ART ya tidak -
3 pengurus dan anggota memahami fungsi dan tanggung jawab ya sebagian tidak -
4 AD/ART sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip program. ya tidak
Badan Pengawas UPK 5 mekanisme seleksi, penetapan dan penggantian BP - UPK secara tertulis ya tidak -
6 anggota dan ketua mempunyai pemahaman tugas dan tanggung jawab ya sebagian tidak -
7 mempunyai mekanisme kerja yang jelas dan tertulis ya tidak -
8 mempunyai mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel ya tidak -
Tim Verifikasi 9 mempunyai mekanisme seleksi, penetapan dan penggantian secara tertulis ya tidak -
10 anggota dan ketua mempunyai pemahaman tugas dan tanggung jawab ya sebagian tidak -
11 mempunyai mekanisme kerja yang jelas dan tertulis ya tidak -
12 hasil penilaian tim dapat dinilai wajar, transparan dan akuntabel ya sebagian tidak -
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 13 ditetapkan dengan musyawarah antar desa ya tidak -
14 memuat pasal-pasal yang mendukung pelestarian dan pengembangan dana/kegiatan ya sebagian tidak -
15 pasal-pasal berpihak dan melindungi masyarakat miskin ya tidak -
16 memuat hak dan kewajiban / perlindungan kepada pengurus UPK ya tidak -
17 memuat aturan yang sesuai dengan tujuan, asas, prinsip dan mekanisme program. ya tidak -
18 memuat dan mengatur seluruh kelembagaan yang mendukung upk ya tidak -
19 ad/art disebarluaskan secara transparan ya tidak -
20 AD/ART berfungsi dan diterapkan secara bertanggung jawab ya tidak -
total nilai -

Lembar 3. LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

Aspek Penilaian baik cukup kurang nilai
nilai = 3 nilai = 2 nilai = 1
Aturan Pengelolaan Keuangan mempunyai perencenaan keuangan secara tertulis ya tidak -
mempunyai administrasi yang memadai dan dilakukan dengan tertib ya tidak -
mempunyai pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan memadai ya tidak -
Rasio Pendapatan pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman (periode 1 tahun) lebih dari 20 % 10% s/d 20 % kurang dari 10 % -
total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman (periode 1 tahun) lebih dari 30 % 20% s/d 30 % kurang dari 20 % -
Rasio Biaya biaya operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman (periode satu tahun) kurang dari 25 % 25% s/d 50% lebih dari 50% -
total biaya terhadap rata-rata saldo pinjaman (periode tahun) kurang dari 30 % 30% s/d 50% lebih dari 50% -
total biaya operasional terhadap pendapatan jasa pinjaman/tahun kurang dari 50 % 50% s/d 75% lebih dari 75% -
total biaya terhadap total pendapatan/tahun kurang dari 60 % 60% s/d 80% lebih dari 80% -
Rasio Laba / Surplus laba/surplus operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman /tahun lebih dari 20% 10% s/d 20 % kurang dari 10% -
laba/surplus akhir terhadap rata-rata saldo pinjaman lebih dari 10% 5% s/d 10 % kurang dari 5%
laba/surplus akhir terhadap total pendapatan lebih dari 15% 10% s/d 15 % kurang dari 10% -
Likuiditas mampu memenuhi rencana penyaluran pinjaman dan operasional 3 bulan terakhir ya tidak -
Efektivitas Pengelolaan Dana rasio rata-rata saldo kas terhadap rata-rata saldo pinjaman kurang dari 3 % 3% s/d 5% lebih dari 5% -
rasio rata-rata saldo bank terhadap rata-rata saldo pinjaman kurang dari 10 % 10% s/d 20% lebih dari 20% -
rasio nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional dalam 1 tahun kurang dari 5 % 5% s/d 10% lebih dari 10% -
Risiko Pinjaman rasio risiko pinjaman dibandingkan dengan pendapatan satu tahun kurang dari 25 % 25% s/d 50 % lebih dari 50% -
rasio realisasi biaya penghapusan terhadap risiko pinjaman kurang dari 25 % 25% s/d 50 % lebih dari 50% -
rasio realisasi biaya penghapusan pinjaman terhadap pendapatan kurang dari 5 % 5% s/d 10% lebih dari 10% -
Alokasi Keuntungan rasio alokasi tambahan modal terhadap keuntungan lebih dari 50% 25% s/d 50 % kurang dari 25% -
total nilai

Lembar 4. LEMBAR PENILAIAN ASPEK PENGELOLAAN PINJAMAN

Aspek Penilaian baik cukup kurang nilai
nilai = 3 nilai = 2 nilai = 1
Muatan Dalam Aturan Perguliran dan Penerapan kesesuaian aturan dan mekanisme dengan tujuan, prinsip PNPM - Mandiri Perdesaan ya tidak -
memuat dan menerapkan persyaratan kelayakan kelompok ya tidak -
memuat dan menerapkan aturan jasa pinjaman, jangka waktu, dan jadwal angsuran ya tidak
memuat dan menerapkan mekanisme verifikasi yang memadai dan transparan ya tidak
memuat dan menerapkan aturan pengelolaan pinjaman bermasalah ya tidak -
memuat dan menerapkan prinsip pengelolaan pinjaman yang transparan ya tidak -
Hasil Pengelolaan pertumbuhan permodalan per tahun lebih dari 10 % 5 % s/d 10 % kurang dari 5 % -
pertambahan jumlah kelompok /pemanfaat lebih dari 10 % 5 % s/d 10 % kurang dari 5 % -
tingkat pengembalian lebih dari 80 % 60 % s/d 80 % di bawah 60 % -
rasio kolektibilitas pinjaman (risiko pinjaman ) s/d 20 % 20 % s/d
40 % lebih dari 40 % -
total nilai -

Lembar 5a. NILAI KESEHATAN

Aspek Penilaian total nilai
(a) nilai maksimal
(b) nilai konversi
c = (a/b) x 100 bobot penilaian
(d) nilai akhir
e = c x d

Penilaian Kelembagaan UPK 30 30%
Penilaian Kelembagaan Pendukung UPK 60 25%
Penilaian Pengelolaan Keuangan 60 25%
Penilaian Pengelolaan Pinjaman 30 20%

nilai kesehatan

Lembar 5b. KATEGORI KESEHATAN

Kategori Nilai
Sehat Lebih dari 80
Cukup Sehat antara 60 s/d 80
Tidak Sehat Kurang dari 60

10.4. Fasilitasi Kelompok

Fasilitasi kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan dalam kaitan dengan penguatan kelompok, penguatan kelembagaan dan penguatan kegiatan/usaha. Kegiatan fasilitasi dapat dilakukan baik secara langsung (misalnya: menghubungkan pembeli produk yang dihasilkan, memberikan pelatihan administrasi, dan sebagainya) maupun tidak langsung (memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penguatan kelompok misalnya : memberikan informasi lembaga pelatihan yang berhubungan dengan usaha atau memberikan informasi penyedia modal, dan sebagainya).

10.4.1. Kategori Kelompok.
Kategori kelompok sasaran kegiatan dana bergulir adalah kategori kelompok pemanfaat berdasarkan:

a. Kategori Faktor Pemersatu (faktor pengikat) kelompok
Kelompok berdasarkan faktor pemersatu kelompok dibedakan menjadi :
- Kegiatan Ekonomi adalah kelompok terbentuk dengan alat pemersatu kegiatan ekonomi, misalnya mengelola usaha secara bersama.
- Kegiatan Kemasyarakatan adalah kelompok terbentuk dengan alat pemersatu kegiatan sosial atau kemasyarakatan, misalnya kegiatan arisan, pengajian, kebaktian dan sebagainya.
- Geografis/Wilayah adalah kelompok yang terbentuk dengan alat pemersatu yaitu lokasi geografis.

b. Kategori Jenis Kelompok
Pembedaan jenis kelompok berdasarkan kegiatan usaha kelompok yang telah dilakukan dibedakan menjadi :
- Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok pelaku usaha yang usahanya dikelola secara individu masing-masing dan tergabung sebagai kelompok pemanfaat BLM dan dana bergulir. Misalnya kelompok usaha disekitar pasar..
- Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok pelaku usaha yang mengelola usaha dalam satu manajemen atau pengelolaan. Misalnya kelompok peternak sapi dan kelompok pengrajin.
- Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan simpanan dan pinjaman. Kelompok ini dibedakan menjadi Kelompok SPP dan Kelompok Campuran.

c. Kategori Perkembangan Kelompok
Pembedaan kategori kelompok bertujuan untuk menggolongkan kelembagaan kelompok berdasarkan perkembangan kelompok kesiapan kelompok dalam mengelola dana bergulir. Penilaian kategori kelompok dengan mempertimbangkan indikator-indikator : ikatan pemersatu, kegiatan kelompok, pengurus, aturan iuran dan administrasi pada kelompok. Tabel indikator dan nilai untuk melakukan kategorisasi sebagai berikut :

Tabel Indikator Perkembangan Kelompok

Indikator nilai = 1 nilai = 2 nilai = 3 nilai = 4

Ikatan Pemersatu ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi kurang dari satu tahun ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi antara satu tahun sampai tiga tahun ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi lebih dari 3 tahun
Kegiatan Anggota Untuk Tujuan Bersama belum mempunyai kegiatan secara rutin mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik mempunyai kegiatan secara rutin mempunyai kegiatan secara rutin dan terencana dengan baik

Pengurus belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota pengurus mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik.

Aturan Kelompok belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan mempunyai ad/art yang telah dilaksanakan dengan baik

Iuran Anggota belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok mempunyai iuran wajib dan simpanan sebagai modal usaha kelompok

Administrasi Kelompok
belum mempunyai administrasi secara tertulis
mempunyai administrasi tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung jawabkan mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung jawabkan

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut di atas dan memberikan nilai pada setiap indikator kemudian menjumlahkan nilai maka terhadap kelompok dapat dikategorisasi menjadi :

- Kelompok Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator sampai dengan 9 (sembilan).
- Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas)
- Kelompok Siap/Matang adalah jika hasil penjumlahan nilai indikator di atas 18 (delapan belas)

d. Kategori Fungsi Kelompok
Pembedaan fungsi kelompok bertujuan untuk menggolongkan kelembagaan kelompok berdasarkan fungsi pelayanan kepada pemanfaat atau masyarakat. Fungsi kelompok dibedakan menjadi :

- Kelompok Chanelling (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan yang ditetapkan oleh UPK.
- Kelompok Executing (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok kepada pemanfaat.

10.4.2. Penguatan Kelembagaan
a. Penguatan Berdasarkan Jenis Kelompok
Fasilitasi jenis kelompok difokuskan pada perubahan jenis Kelompok Aneka Usaha menjadi Kelompok Simpan Pinjam atau Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Aneka Usaha harus difasilitasi menjadi jenis Kelompok Simpan Pinjam atau Kelompok Usaha Bersama dengan langkah fasilitasi sebagai berikut :
- Melakukan identifikasi dan evaluasi kecenderungan aktivitas kegiatan atau usaha anggota yang tergabung dalam kelompok.
- Menentukan jenis kelompok berdasarkan hasil evaluasi kecenderungan
- Melakukan penguatan lanjutan jika disepakati segabai kelompok simpan pinjam sehingga memenuhi persyaratan sebagai lembaga executing.

b. Kategori Perkembangan Kelompok
Fasilitasi kategori kelompok diarahkan dengan tujuan peningkatan status kategori kelompok. Misalnya kelompok pemula menjadi kelompok berkembang, kelompok berkembang menjadi kelompok siap.

c. Fungsi Kelompok
Fasilitasi fungsi kelompok diarahkan pada penguatan kelembagaan Kelompok Simpan Pinjam dari Chanelling (penyalur) menjadi Executing (pengelola).Tujuan kelompok sebagai lembaga pengelola pinjaman adalah untuk memperkuat permodalan kelompok, memperluas pelayanan pinjaman masyarakat serta mempersingkat waktu proses pelayanan. Sebagai lembaga pengelola pinjaman, kelompok dapat melakukan pengelolaan dana bergulir secara mandiri. Kelompok dalam hal ini dapat melakukan seleksi pemanfaat pinjaman, penentuan jumlah angsuran, penentuan tingkat bunga, penentuan jadwal angsuran, dan penentuan persyaratan pinjaman.

10.4.3. Pengembangan Kegiatan/usaha Kelompok
Fasilitasi pengembangan kegiatan kelompok berdasarkan pada jenis kelompok yaitu Kelompok Simpan Pinjam sebagai pengelola pinjaman (executing) dan Kelompok Usaha Bersama. Kegiatan fasilitasi dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Kelompok Simpan Pinjam
- Penguatan Organisasi dengan fasilitasi Pembuatan AD/ART, fasilitasi Pembuatan SOP, dan sebagainya.
- Penguatan Pengelolaan Keuangan dengan fasilitasi penguatan administrasi dan pelaporan keuangan, fasilitasi peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan, fasilitasi peningkatan simpanan anggota, dan sebagainya.
- Penguatan Pengelolaan Pinjaman dengan fasilitasi pembuatan aturan dan mekanisme penyaluran pinjaman, fasilitasi penentuan persyaratan pinjaman, fasilitasi Pengelolaan Pinjaman Bermasalah, dan sebagainya.

b. Kelompok Usaha Bersama
- Penguatan Organisasi/manajemen dengan melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus dan anggota kelompok dalam organisasi ataupun manajemen.
- Penguatan Pengelolaan Usaha :
(a) Aspek Pemasaran yang mencakup kualitas produk, jaringan distribusi, strategi promosi, persaingan harga jual dan sebagainya.
(b) Produksi/Operasi yang mencakup masalah supply bahan baku, proses produksi (sistem, kapasitas sarana dan kapasitas sumber daya manusia) dan sebagainya.
(c) Pengelolaan keuangan : (i) berupa administrasi dan pelaporan keuangan; dan (ii) Peningkatan permodalan yang mencakup permodalan untuk pengambangan sarana/prasarana maupun modal kerja.

10.4.4. Pengembangan Jaringan
Fasilitasi pengembangan jaringan diarahkan pada pengembangan kegiatan atau usaha kelompok dengan penekanan pada penyediaan informasi-informasi kepada kelompok yang mendukung kegiatan/usaha yang mencakup informasi:
a. Bantuan Teknis misalnya: lembaga-lembaga pelatihan, instansi terkait penyedia pelatihan, lembaga swadaya masyarakat.
b. Permodalan misalnya: bank, lembaga keuangan, program-program bantuan.
c. Usaha misalnya: penyediaan bahan baku, jaringan pemasaran, diversifikasi usaha.

10.4.5. Perubahan Kelompok
Tujuan perubahan kelompok adalah meningkatan kualitas kelompok melalui proses sebagai berikut :

a. Penggabungan kelompok
Adalah pembentukan kelompok baru berdasarkan penggabungan lebih dari satu kelompok peminjam. Tujuan penggabungan kelompok baru agar kelompok menjadi lebih sehat dan lebih baik. Jika penggabungan kelompok ini dilakukan sesama kelompok peminjam maka harus mendapatkan persetujuan BKAD/MAD atau telah diatur dalam ketentuan perguliran yang disetujui oleh BKAD/MAD.

b. Pemekaran kelompok
Adalah pemecahan satu kelompok peminjam menjadi lebih dari satu. Tujuan pemekaran agar kelompok lebih sehat dan lebih baik. Pemecahan kelompok ini biasanya terjadi karena wilayah pelayanan.

c. Penambahan anggota kelompok
Adalah penambahan jumlah anggota kelompok dari yang sudah ada dengan tujuan membentuk kelompok yang lebih sehat dan menambah jumlah pemanfaat.

d. Pengurangan anggota kelompok
Adalah pengurangan jumlah anggota kelompok dari yang sudah ada dengan tujuan membentuk kelompok yang sehat dan berdasarkan ketentuan kesepakatan kelompok.

10.4.6. Ketentuan Khusus Kelompok Executing.

a. Persyaratan kelembagaan kelompok sebagai berikut :
1. Kelompok berbengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun
2. Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan/tanggung renteng berjalan baik.
3. Mempunyai aturan /AD-ART kelembagaan secara tertulis.
4. Mempunyai Aturan Pengelolaan Simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan dan sebagainya.
5. Mempunyai Aturan Pengelolaan Pinjaman yang mencakup persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu dan sebagainya.
6. Tunggakan pinjaman rata-rata maksimal 20 % dari pinjaman yang dikelola.
7. Maksimal pinjaman yang dikelola secara mandiri adalah 300 % dari simpanan dan modal yang ada di kelompok.

b. Mekanisme pengajuan dan pengendalian kelompok sebagai berikut :
1. Mempunyai persetujuan dari Kepala Desa/Lurah (pada lokasi domisili kelompok) untuk mengajukan sebagai kelompok executing dana bergulir yang dikelola oleh UPK dan akan digunakan untuk melayani masyarakat miskin atau anggota RTM di lokasi wilayah pelayanan kelompok atau anggota kelompok
2. Telah dilakukan Sertifikasi layak sebagai kelompok executing oleh Fasilitator Kabupaten atau Pendamping UPK. Pada lokasi yang tidak mempunyai pendampingan PNPM-Mandiri Perdesaan sertifikasi dilakukan oleh Asosiasi atau Forum UPK
3. Keputusan pendanaan dilakukan oleh MAD/BKAD
4. Kelompok melaporkan pemanfaatan dana yang dipinjam dari UPK kepada Kepala Desa/Lurah yang memberikan persetujuan dan UPK setiap bulan.
5. Kepala Desa/Lurah dan UPK melakukan evaluasi pemanfaatan dana dan jika ditemukan pelanggaran maka dapat mengajukan usulan penghentian sebagai kelompok executing kepada MAD/BKAD.

Alur pengembangan kelompok

10.5. Pengelolaan Pinjaman Bermasalah

Pinjaman bermasalah disebabkan oleh berbagai sumber masalah dan memerlukan penanganan yang sesuai. Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beberapa materi pola penyelesaian pinjaman bermasalah telah diterapkan di lapangan. Namun hasilnya masih belum optimal yang disebabkan terutama oleh tidak berfungsinya kelembagaan kelompok, terbatasnya pendanaan operasional, dan provokasi yang bersifat negatif.

Pada sisi lain pola penyelesaian pinjaman bermasalah disamaratakan pada semua pinjaman bermasalah tanpa dilakukan identifikasi, verifikasi maupun validasi penyebab permasalahan sehingga sering pola penyelesaian yang diterapkan tidak sesuai dengan penyebab permasalahan dan mengakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian.

Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian pinjaman bermasalah sering menghadapi kendala persyaratan aturan dan tahapan yang belum dipersiapkan sesuai dengan ketentuan sehingga sering dikembalikan dengan alasan belum memenuhi syarat dilanjutkan kasusnya, yang mengakibatkan masyarakat mempunyai keengganan untuk melakukan proses hukum.

10.5.1. Tujuan
Tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah adalah :
a. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha.
b. Menguatkan kelembagaan UPK dalam pengelolaan pinjaman yang mempunyai akuntabilitas sehingga diharapkan UPK menjadi lembaga pengelola pinjaman (microfinance instritution) yang dipercaya oleh berbagai pihak.
c. UPK mempunyai pola pengelolan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan kesepakatan lokal, diketahui secara transparan oleh masyarakat, pola penyelesaian sesuai dengan permasalahan, dan memberikan rasa keadilan.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dana yang tertanam pada pinjaman bermasalah merupakan hak masyarakat seluruh kecamatan sehingga terjadinya pinjaman bermasalah merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

10.5.2. Prinsip
Prinsip – prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah :
a. Hak dan kewajiban masyarakat.
Dana bergulir merupakan milik masyarakat sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk pelestarian pengembangan dana bergulir.

b. Transparansi
Pengelolan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas.

c. Kesesuaian
Pola penyelesaian pinjaman bermasalah harus sesuai dengan permasalahan yang mendasari serta sesuai dengan kemampuan masyarakat sampai dengan tingkat pemanfaat.

d. Kesepakatan
Penyelesaian pinjaman bermasalah merupakan kesepakatan kelompok dengan Tim Penyehatan atau UPK yang dibuat dengan beberapa tahapan secara transparan.
e. Kesadaran Hukum
Meningkatkan kesadaran hukum melalui advokasi yang sesuai dengan hak masyarakat dan pembelajaran proses hukum dan ADR (Alternative Dispute Resolution).

10.5.3. Pengertian Pinjaman Bermasalah
Dalam lembaga keuangan/bank, pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang aturannya ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan: manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, coverage jaminan dan sebagainya. Penilaian Tingkat Kolektibilitas tersebut sulit diterapkan pada program masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir dengan nasabah kelompok khususnya kegiatan pinjaman program karena selain pengguna tingkat kelompok (dengan berbagai jenis, usaha, fungsi dan tingkat perkembangan kelompok) masih terdapat beberapa faktor lainnya di antaranya : permodalan sulit dinilai, jaminan tidak ada, tidak ada “negative list” sektor usaha. Untuk menjembatani kebutuhan tentang definisi Pinjaman Bermasalah yang sesuai dengan program maka pinjaman bermasalah dibatasi berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada UPK dengan ketentuan adalah :

a. Tunggakan angsuran di atas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan.
b. Tunggakan angsuran di atas 4 bulan untuk jadwal pinjaman per triwulan.
c. Tunggakan angsuran di atas 7 bulan untuk jadwal pinjaman per 6 bulan.
d. Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok: kelompok bubar, konflik pengurus dan sebagainya.

Keempat hal tersebut memang belum memperhatikan hal-hal yang bersifat kondisi usaha baik kelompok ataupun individu pemanfaat. Identifikasi Pinjaman bermasalah berawal dari data pinjaman yang ada di UPK, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan Kolektibilitas. Hasil identifikasi sebagai instrument verifikasi dan validasi kondisi pada tingkat kelompok yang dilakukan oleh UPK dengan Tim Verifikasi.

10.5.4. Penggolongan Permasalahan
Permasalahan pinjaman bermasalah dapat dilakukan penggolongan penyebab pinjaman bermasalah sebagai berikut :
a. Permasalahan Kelembagaan Kelompok: adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh program sebagaimana mestinya yaitu :
- Permasalahan Tingkat Kelompok Peminjam yang disebabkan oleh bubarnya kelompok, pengurus tidak aktif, aktivitas kelompok tidak ada,dan sebaginya.
- Permasalahan Tim Verifikasi yang tidak berfungsi dengan semestinya dan mengakibatkan terjadinya kelompok fiktif, kelompok tidak ada usaha, dsb.
- Pengurus kelompok mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan.
- Pemanfaat dari kelompok Simpan Pinjam atau Aneka Usaha mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan.

b. Permasalahan micro-finance adalah permasalahan yang disebabkan oleh kemampuan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha/kegiatan maupun itikad pada tingkat kelompok/pemanfaat sehingga mengakibatkan pengembalian ke UPK terkendala dengan kondisi sebagai berikut :
- Kondisi keuangan atau usaha kelompok tidak mampu mengembalikan.
- Kondisi keuangan atau usaha pemanfaat tidak mampu mengembalikan .
- Kesalahan pada penentuan jadwal pengembalian yang tidak sesuai dengan siklus usaha kelompok maupun pemanfaat.

c. Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu:
- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh TPK,dsb sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui dana yang diterima saja.
- Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana ke pemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.
- Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebaginya.
- Adanya kelompok Fiktif.

d. Permasalahan Force Majeure adalah permasalahan diakibatkan oleh bencana alam, huru hara, perang dan kematian pemanfaat atau musibah yang bersifat bukan akibat dari kurangnya antisipasi risiko usaha. Contoh risiko usaha adalah gagal panen, ternak mati, perampokan, kebakaran lokasi usaha, dsb.

10.5.5. Mekanisme Pengelolaan
Mekanisme pengelolaan pinjaman bermasalah dengan tahapan sebagai berikut :
a. Identifikasi dan Laporan.
Identifikasi dilakukan sesuai dengan data kondisi kelompok peminjam yang ada di UPK berdasarkan : Kartu Pinjaman/Kredit, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan Kolektibilitas serta data pendukung lainnya ( misalnya : surat panggilan dan laporan penagihan oleh UPK) Berdasarkan data tersebut secara khusus UPK bersama dengan Badan Pengawas UPK membuat Laporan Pinjaman Bermasalah kepada BKAD /MAD. Selanjutnya atas dasar laporan tersebut jika diperlukan dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman.

b. Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman
Pertimbangan pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman ditentukan oleh jumlah pinjaman bermasalah dalam rupiah, jumlah kelompok, kemampuan pendanaan operasionalnya. Tim Penyehatan diperbolehkan melibatkan unsur pelaku-pelaku yang dianggap mampu menyelesaikan atau menyehatkan kondisi pinjaman dengan ketentuan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip dan tujuan program.

c. Penentuan Aspek dan Scoring Indikator Penilaian
Penentuan aspek dan indikator penilaian merupakan kesepakatan kebutuhan aspek-aspek yang harus dinilai oleh Tim Penyehatan Pinjaman sebagai acuan dalam menentukan kategorisasi kelompok pinjaman bermasalah secara transparan dan akuntabel sehingga penilaian aspek dapat secara obyektif.

10.5.6. Aspek Penilaian
Penentuan aspek penilaian merupakan langkah awal dalam melakukan kategorisasi kelompok yang sesuai dengan permasalahan kelompok sehingga diharapkan pola penyelesaian dapat diberikan sesuai dengan permasalahan kelompok masing-masing:
a. Aspek Penilaian Kelembagaan
Aspek penilaian kelembagaan ditekankan untuk melakukan penilaian fungsi kelembagaan kelompok yang mempengaruhi pengembalian pinjaman kepada UPK ini berdasarkan indikator-indikator kondisi dan fungsi kelompok. Contoh aspek penilaian kelembagaan (dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan) adalah :

- Kewajaran dalam Penggunaan Pinjaman dan Administrasi :
1) Apakah Pinjaman yang diterima digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan proposal yang diajukan?
2) Apakah kelompok melakukan administrasi dan pelaporan yang memadai dalam menggunakan pinjaman?

- Kepatuhan
1) Apakah dilakukan pembayaran-pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan minimal 2 kali angsuran kepada UPK?
2) Apakah pengurus kelompok menghadiri pertemuan-pertemuan pembinaan, pertemuan kelompok dalam rangka pengembalian pinjaman ?

- Kemauan Pengurus Kelompok
1) Apakah secara terbuka dan jujur kepada UPK mengungkapkan permasalahan-permasalahan dalam kaitannya dengan pengembalian ?
2) Apakah telah ada upaya yang serius oleh pengurus kelompok untuk mengembalikan Pinjaman ?
3) Apakah pengurus kelompok menunjukkan rasa bertanggung jawab atas permasalahan kelompok ?

b. Penilaian Aspek Kemampuan
Aspek penilaian kemampuan kelompok merupakan penilaian kondisi kelompok didasarkan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi hasil usaha/kegiatan dan kondisi keuangan. Secara garis besar indikator tersebut dibedakan menjadi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Contoh aspek penilaian kelembagaan (dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan) adalah sebagai berikut :
- Faktor-faktor Internal :
Merupakan penyebab kemampuan pengembalian yang berasal dari usaha yang didanai di antaranya:
1) Hasil Usaha dan permodalan kelompok: apakah hasil usaha dan permodalan kelompok secara keseluruhan dinilai mampu mengembalikan pinjaman ?
2) Manajemen: apakah pengelolaan usaha/kegiatan dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi usaha?
3) Apakah ada dukungan anggota (misalnya: ikatan tanggung renteng) dalam kelompok dikaitkan penyelesaian pinjaman ?
4) Apakah aktivitas/kegiatan kelompok mendukung pengembalian kepada UPK (misalnya adanya pertemuan dalam kaitan dengan usaha kelompok) ?

- Faktor-faktor Eksternal:
Merupakan penyebab kemampuan pengembalian yang berasal dari faktor eksternal usaha/kegiatan yang didanai oleh pinjaman :
1) Kondisi Pasar: apakah kondisi pasar mampu menyerap produk/jasa yang dihasilkan ?
2) Kondisi Lingkungan Sosial: apakah lingkungan kelompok mendukung berkembangnya usaha kelompok.
3) Kondisi Alam : apakah kondisi alam yang ada mendukung usaha yang dilakukan ?

c. Contoh Hasil Penilaian
Setelah menentukan aspek penilaian dan indikator penilaian langkah selanjutnya adalah menentukan pembobotan atau scoring indikator yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada contoh di atas dan menentukan pembobotan misalnya: nilai 3 jika indikator dinilai baik, nilai 2 jika indikator dinilai cukup, dan nilai 1 jika indikator dinilai kurang, maka contoh hasil indikator di atas sebagai berikut :

Kelembagaan :
Aspek Penilaian Indikator Penilaian Hasil Nilai
Kewajaran penggunaan pinjaman 3
administrasi 1
Kepatuhan pembayaran angsuran 2
kehadiran pertemuan 2

kemauan pengurus keterbukaan/transparansi 2
upaya serius 3
tanggung jawab 3
Total Nilai 16

Kemampuan :
Kriteria Penilaian Unsur Penilaian Hasil Nilai

faktor internal hasil usaha dan permodalan 2
manajemen 1
dukungan anggota 2
aktivitas/kegiatan kelompok 2

faktor eksternal kondisi pasar 2
lingkungan sosial 2
kondisi alam 2
Total Nilai 13

d. Contoh Bobot Hasil Penilaian
Dari penentuan penilaian dengan skala 1 sampai dengan 3 dengan mengacu contoh tersebut di atas Aspek Kelembagaan yang mempunyai jumlah indikator 7 (tujuh) mempunyai nilai minimal 7 dan maksimal 21, sedangkan Aspek Kemampuan dengan jumlah indikator 7 (tujuh) mempunyai nilai minimal 7 dan maksimal 21.

Dari hasil kemungkinan-kemungkinan nilai tiap aspek tersebut dapat digolongkan kedalam tingkatan BAIK maupun KURANG. Misalnya dalam contoh di atas tingkatan BAIK untuk Aspek Kelembagaan dengan nilai minimal adalah 15 dan untuk Aspek Kemampuan dengan nilai minimal adalah 15 , dan dinilai kurang jika hasil scoring tidak memenuhi nilai tersebut. Dengan mengacu contoh tersebut di atas maka hasil penilaian kelompok tersebut adalah Aspek Kelembagaan BAIK dan Aspek Kemampuan KURANG.

10.5.7. Penentuan Kategori Pinjaman Bermasalah
Setelah melakukan penentuan aspek penilaian, indikator penilaian, penentuan penilaian dan penggolongan hasil penilaian maka langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi pinjaman bermasalah dengan ketentuan :

a. Kategori A adalah pinjaman bermasalah kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan BAIK dan aspek Kemampuan BAIK. Kelompok katagori ini mungkin terjadi karena jadwal angsuran tidak sesuai dengan siklus usaha sehingga walaupun semua komponen baik tetapi masih tidak dapat mengembalikan biasanya kesalahan pada penentuan jadwal angsuran.

b. Kategori B adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan BAIK dan aspek Kemampuan KURANG. Kelompok katagori ini mungkin terjadi karena aspek kemampuan usaha baik pada tingkat pemaanfaat maupun kelompok mempunyai masalah atau permodalan kelompok tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, misalnya kelompok tidak mempunyai tabungan kelompok yang dapat digunakan sebagai dana talangan/sementara untuk membayar angsuran.

c. Kategori C adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan Kurang dan aspek Kemampuan BAIK. Kelompok katagori ini mungkin terjadi karena kapasitas pengurus atau peran pengurus yang tidak mendukung sehingga walaupun mempunyai potensi kemampuan yang baik tetapi tidak melunasi kewajiban.

d. Kategori D adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek Kelembagaan KURANG dan aspek Kemampuan KURANG. Kelompok katagori ini mungkin terjadi disebabkan terutama tidak berfungsinya Tim Verifikasi pada saat proses pendanaan sehingga tidak dapat melakukan antisipasi dengan baik.

e. Kategori E adalah pinjaman bermasalah akibat dari penyelewengan dana di antaranya: pemotongan pada saat pemberian, penyalahgunaan pengurus, kelompok/pemanfaat fiktif, dan sebagainya. Jika penyelewengan dilakukan oleh Pengurus UPK maka administrasi penyaluran atau pengembalian kelompok sesuai dengan yang diterima atau yang telah diangsur oleh kelompok sehingga kelompok tidak dibebankan akibat penyelewengan oleh Pengurus UPK tetapi jika penyelewengan dilakukan oleh pengurus kelompok maka tetap menjadi tanggungan kelompok, namun demikian tetap difasilitasi penyelesaian sampai tingkat kecamatan.

f. Kategori F adalah pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh adanya force majeure (musibah). Penentuan penyebab force majeure melalui pernyataan resmi pemerintah, pemerintah daerah atau dari lembaga yang berkompeten. Penentuan tingkat force majeure ini dapat ditetapkan pada tingkat kelompok maupun pemanfaat. Misalnya: jika musibah hanya terjadi pada beberapa anggota ataupun satu anggota maka perlakukan force majeure hanya pada yang terkena musibah saja bukan pada seluruh anggota kelompok.

10.5.8. Validasi
Validasi adalah proses pembuktian lapangan tentang kondisi kelompok sebenarnya sehingga UPK/Tim Penyehatan/Tim Verifikasi dapat melakukan penilaian dengan indikator yang telah ditetapkan sampai dengan penentuan kategori pinjaman A s/d F tersebut di atas. Laporan validasi adalah Hasil Kategori Pinjaman dengan beberapa catatan yang diperoleh dari lapangan pada saat proses validasi.

10.5.9. Penentuan Pola Penyelesaian
Pola Penyelesaian merupakan kajian yang terpenting dalam upaya penyelesaian Pinjaman Bermasalah setelah menentukan Kategori Pinjaman. Pola ini merupakan kesepakatan antara UPK/Tim Penyehatan/Tim Verifikasi dan kelompok peminjam sebelum diputuskan oleh MAD. Pola ini bertujuan memberikan rasa adil dan transparan atau dapat dikatakan sebagai kesepakatan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah. Pola Penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah:

a. Pola I dengan Penjadwalan Ulang adalah melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok. Dalam pola ini kemungkinan akan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah angsuran.

b. Pola II dengan Restrukturisasi Pinjaman adalah melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman, perubahan pola angsuran misalnya dari bulanan menjadi triwulan, perubahan jumlah angsuran dan juga dilakukan persyaratan pinjaman yang baru.

c. Pola III dengan Pengurangan Kewajiban adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian pokok dengan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan pokok dan jasa pinjaman. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab force majeure dengan memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman sampai dengan 100 %.

d. Pola IV : Kompensasi adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah dengan cara melakukan kompensasi harta. Pola ini diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan dana. Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan. Dalam kompensasi harta ini diutamakan adalah barang yang mudah dijual dan mempunyai nilai jual yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompensasi di antaranya adalah:

- Adanya kesepakatan tertulis antara UPK dengan individu yang menyalahgunakan dana, yang berisi bahwa telah terjadi penggunaan sejumlah dana, ketidaksanggupan mengganti dana secara tunai, dan bersedia melakukan kompensasi harta/barang yang dimilikinya (tercantum adanya pasal yang menyatakan bahwa barang/harta tersebut miliknya dan bebas sengketa) dengan sepengetahuan istri/suami atau keluarganya.
- Adanya pernyataan kuasa menjual barang (misalnya dengan cara lelang) tersebut dengan harga minimal (sesuai harga pasar yang wajar) dan hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan dana yang diselewengkan, jika hasil penjualan kurang dari dana yang diselewengkan maka kekurangan tetap sebagai kewajiban yang harus dilunasi oleh penyeleweng.
- Adanya batas waktu kompensasi untuk selanjutnya jika melewati batas waktu tersebut maka diselesaikan lewat jalur hukum.
- Jika harta yang dikompensasikan merupakan harta tetap (misalnya bangunan atau tanah) yang memerlukan peningkatan status kepemilikan maupun pengamanan yang bersifat yuridis maka agar dikonsultasikan kepada notaris.

e. Pola V : Aspek hukum/litigasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/kelompok yang tidak mempunyai itikad yang baik. Dalam melakukan proses hukum harus dikonsultasikan kepada ahli hukum apakah termasuk perkara pidana atau perdata.

10.5.10. Contoh Tabel Kategori dan Pola Penyelesaian
Contoh tabel ini merupakan kombinasi Pola Penyelesaian terhadap Kategori Pinjaman bermasalah, dimana penentuan tetap harus berdasarkan keputusan MAD/TIM Penyehatan, dalam tabel dibawah ini bersifat tawaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Tawaran Tabel Pola Penyelesaian sebagai berikut:

Kategori Pinjaman Alternatif Pola Penyelesaian
KATEGORI A I, II dan III
KATEGORI B I, II dan III
KATEGORI C I, II dan V
KATEGORI D IV dan V
KATEGORI E IV dan V
KATEGORI F I, II dan III

10.6. Pelaporan Kegiatan Dana Bergulir

10.6.1. Laporan Perkembangan Pinjaman
a. Tujuan
Tujuan laporan perkembangan pinjaman adalah untuk mengetahui perkembangan kegiatan pinjaman dari dana BLM maupun dana bergulir secara per bulanan. Indikator utama yang dapat dihasilkan secara langsung dari laporan ini adalah saldo pinjaman, tingkat pengembalian pinjaman dan jumlah tunggakan. Dengan demikian laporan ini menunjukkan hasil kegiatan pinjaman (SPP dan UEP).

b. Format Laporan
Format Laporan Perkembangan Pinjaman adalah sama mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional, kolom lokasi dilaporkan secara berjenjang tingkat kecamatan kolom lokasi menunjukkan desa-desa dalam kecamatan, tingkat kabupaten kolom lokasi menunjukkan kecamatan-kecamatan dalam kabupaten, tingkat provinsi kolom lokasi menunjukkan kabupaten-kabupaten dalam provinsi, dan tingkat nasional kolom lokasi menunjukkan provinsi sebagai berikut :

- Lokasi adalah lokasi yang dilaporkan.
- Alokasi Pinjaman yaitu menunjukkan seluruh alokasi pinjaman yang dilakukan pada wilayah yang dilaporkan. Alokasi pinjaman ini mencakup dana awal dan dana perguliran secara kumulatif sehingga dapat dikatakan sebagai indikator omzet pinjaman yang telah disalurkan pada wilayah tersebut.
- Target Pengembalian Kumulatif sampai dengan bulan ini yaitu target yang harus dicapai berdasarkan jadwal angsuran yang telah disepakati atas alokasi pinjaman. Target ini merupakan kumulatif target seluruh alokasi pinjaman pada wilayah tersebut.
- Realisasi Pengembalian sampai dengan bulan lalu adalah kumulatif pengembalian dari target pengembalian sampai dengan bulan ini sehingga indikator ini merupakan hasil pengembalian baik pokok maupun bunga sampai dengan bulan lalu.
- Realisasi Pengembalian sampai dengan bulan ini adalah jumlah angsuran yang diterima pada bulan ini baik pengembalian pokok maupun pendapatan bunga.
- Realisasi Pengembalian sampai dengan bulan ini adalah kumulatif seluruh pengembalian yang diterima baik pokok pinjaman maupun bunga sampai dengan bulan ini.
- Saldo Pinjaman adalah dana pinjaman yang masih beredar di masyarakat yang dapat dihitung dari jumlah alokasi pinjaman dikurangi oleh jumlah realisasi pengembalian sampai dengan bulan ini.
- Tingkat pengembalian (dalam %) adalah realisasi pengembalian sampai dengan bulan ini dibandingkan dengan target pengembalian kumulatif sampai dengan bulan ini.
- Tunggakan Pengembalian sampai dengan bulan ini adalah jumlah seluruh tunggakan yang masih ada di masyarakat dihitung dari target pengembalian kumulatif dikurangi dengan realisasi pengembalian sampai dengan bulan ini.

c. Fungsi Laporan Perkembangan Pinjaman
Fungsi Laporan Perkembangan Pinjaman berbeda dalam berbagai tingkatan wilayah dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Tingkat Kecamatan :
1) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan sanksi lokal baik pada tingkat desa maupun kelompok.
2) Dapat digunakan sebagai indikator potensi pendapatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan biaya UPK.
3) Dapat digunakan sebagai indikator pinjaman bermasalah.
4) Sebagai acuan supervisi FK

- Tingkat kabupaten :
1) Dapat digunakan sebagai acuan penilaian rata-rata pengembalian kecamatan dalam wilayah kabupaten.
2) Memberikan informasi kondusif atau tidak kondusif yang berkaitan dengan program - program dengan kegiatan penyaluran pinjaman.
3) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kategori ”kecamatan bermasalah”
4) Dapat digunakan sebagai Lokasi Percontohan bagi kecamatan yang dinilai baik.
5) Sebagai acuan supervisi fasilitator kabupaten
6) Sebagai bahan pertimbagan evaluasi kinerja FK dalam kegiatan pinjaman

10.6.2. Laporan Kolektibilitas Pinjaman
a. Tujuan
Tujuan Laporan Kolektibilitas Pinjaman adalah untuk mengetahui risiko pinjaman bukan berdasarkan risiko tunggakan tetapi risiko pinjaman basis kelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan kolektibilitas menunjukkan kualitas kelompok peminjam. Dalam laporan kolektibilitas satu kelompok hanya mempunyai satu tingkatan kolektibilitas.

b. Format Laporan
Format Laporan Kolektibilitas Pinjaman adalah sama mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional , kolom lokasi dilaporkan secara berjenjang tingkat kecamatan kolom lokasi menunjukkan desa-desa dalam kecamatan, tingkat kabupaten kolom lokasi menunjukkan kecamatan-kecamatan dalam kabupaten, tingkat provinsi kolom lokasi menunjukkan kabupaten-kabupaten dalam provinsi, dan tingkat nasional kolom lokasi menunjukkan provinsi sebagai berikut :
- Lokasi adalah lokasi yang dilaporkan.
- Saldo Pinjaman Bulan ini adalah jumlah pinjaman yang masih beredar di masyarakat dan harus sesuai dengan Laporan Perkembangan Pinjaman.
- Kolektibilitas I adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok lancar (tanpa tunggakan) untuk kolektibilitas ini dihitung risiko pinjaman di kelompok sebesar 1 % artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai risiko pinjaman sebesar 1 % dari saldo pokok yang ada di kelompok.
- Kolektibilitas II adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan satu sampai dua bulan untuk kolektibilitas ini dihitung risiko pinjaman di kelompok sebesar 10 % artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai risiko pinjaman sebesar 10 % dari saldo pokok yang ada di kelompok.
- Kolektibilitas III adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan tiga sampai empat bulan untuk kolektibilitas ini dihitung risiko pinjaman di kelompok sebesar 25 % artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai risiko pinjaman sebesar 25 % dari saldo pokok yang ada di kelompok.
- Kolektibilitas IV adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan lima sampai enam bulan untuk kolektibilitas ini dihitung risiko pinjaman di kelompok sebesar 50 % artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai risiko pinjaman sebesar 50 % dari saldo pokok yang ada di kelompok.
- Kolektibilitas V adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan di atas enam bulan untuk kolektibilitas ini dihitung risiko pinjaman di kelompok sebesar 100 % artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai risiko pinjaman sebesar 100 % dari saldo pokok yang ada di kelompok.
- Total merupakan total saldo pinjaman dan jumlah pinjaman tiap-tiap kolom kolektibilitas.
- Resiko Pinjaman adalah persentase risiko pinjaman sesuai dengan kategori kolektibilitas .
- Jumlah Pinjaman adalah total pinjaman kategori tiap-tiap kolektibilitas pinjaman.
- Jumlah Cadangan Risiko Pinjaman adalah perkalian antara risiko pinjaman dengan jumlah pinjaman pada tiap-tiap kolektibilitas.
- Rasio Cadangan Risiko Pinjaman adalah total jumlah cadangan risiko pinjaman dibagi dengan total jumlah pinjaman kemudian dikalikan 100 %

c. Fungsi Laporan Kolektibilitas
Fungsi Laporan Kolektibilitas di antaranya :
- Sebagai laporan pemetaan kualitas kelompok pada tiap-tiap lokasi.
- Sebagai acuan dalam fasilitasi penyehatan pinjaman.
- Rasio risiko pinjaman sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan tingkat bunga dan pembagian surplus usaha.
- Sebagai bahan dalam penentuan sanksi lokal.

10.6.3. Laporan Perkembangan Kelompok
a. Tujuan
Tujuan Laporan Perkembangan Kelompok adalah untuk mengetahui kondisi perkembangan seluruh kelompok yang masih aktif sebagai nasabah UPK (baik yang didanai dari sumber PPK maupun PNPM - Mandiri Perdesaan) dalam satu periode pelaporan yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan kebutuhan penguatan kelompok.

b. Format Laporan
Format Laporan Perkembangan Kelompok adalah sama mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional, kolom lokasi dilaporkan secara berjenjang tingkat kecamatan kolom lokasi menunjukkan desa-desa dalam kecamatan, tingkat kabupaten kolom lokasi menunjukkan kecamatan-kecamatan dalam kabupaten, tingkat provinsi kolom lokasi menunjukkan kabupaten-kabupaten dalam provinsi, dan tingkat nasional kolom lokasi menunjukkan provinsi sebagai berikut :
- Lokasi adalah lokasi yang dilaporkan
- Jumlah Kelompok Awal adalah jumlah seluruh kelompok (secara kumulatif) yang dinadai oleh BLM berdasarkan SPC dana BLM.
- Jumlah Kelompok yang dilayani saat Ini adalah jumlah kelompok yang masih menerima manfaat pada saat ini. Kelompok yang telah lunas tidak termasuk dalam laporan ini.
- Jenis Kelompok adalah jumlah tiap-tiap jenis kelompok yang sesuai dengan kategori/golongan jenis kelompok yang telah ditentukan. Jenis kelompok ini dibagi menjadi : kelompok aneka usaha (KAU), kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Simpan Pinjam (KSP) Campuran dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Jumlah jenis kelompok ini harus sama dengan jumlah kelompok yang dilayani saat ini.
- Tingkat Perkembangan Kelompok adalah data perkembangan kelompok berdasarkan katagori tingkat perkembangan yang sesuai dengan ketentuan. Tingkat perkembangan kelompok dibagi menjadi: pemula, berkembang dan mantap/siap. Jumlah tingkat perkembangan kelompok ini harus sama dengan jumlah kelompok yang dilayani saat ini.
- Fungsi Kelompok adalah data tentang fungsi kelompok yang dibedakan menjadi penyalur (chanelling) dan pengelola (executing) . Jumlah fungsi kelompok ini harus sama dengan jumlah kelompok yang dilayani saat ini.
- Peningkatan Jumlah Kelompok adalah jumlah kelompok yang dilayani saat ini dikurangi dengan jumlah kelompok awal.
- Pertumbuhan Jumlah Kelompok adalah peningkatan jumloah kelompok dibagi dengan jumlah kelompok awal dilkalikan 100 %.

c. Fungsi Laporan Perkembangan Kelompok
Fungsi Laporan Perkembangan Kelompok ini adalah sebagai berikut :
- Sebagai data base kondisi kelompok untuk kebutuhan fasilitasi pengembangan kelompok
- Sebagai indikator hasil fasilitasi kelompok
- Sebagai indikator pelayanan kegiatan pinjaman

10.6.4. Laporan Pinjaman Bermasalah
a. Tujuan
Tujuan Laporan Pinjaman Bermasalah adalah untuk mengetahui kelompok pinjaman yang bermasalah dalam satu periode pelaporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan penyehatan kelompok yang mempunyai pinjaman bermasalah.

b. Format Laporan
Format Laporan Perkembangan Kelompok adalah sama mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional, kolom lokasi dilaporkan secara berjenjang tingkat kecamatan kolom lokasi menunjukkan desa-desa dalam kecamatan, tingkat kabupaten kolom lokasi menunjukkan kecamatan-kecamatan dalam kabupaten, tingkat provinsi kolom lokasi menunjukkan kabupaten-kabupaten dalam provinsi, dan tingkat nasional kolom lokasi menunjukkan provinsi sebagai berikut :
- Lokasi adalah lokasi yang dilaporkan
- Jumlah Kelompok dalam wilayah.
- Jumlah Kelompok Bermasalah kolektibilitas di bawah 5.
- Jumlah Kelompok Bermasalah kolektibilitas 5.
- Jumlah Kelompok Bermasalah dengan penyebab permasalahan adalah kelembagaan
- Jumlah Kelompok Bermasalah dengan penyebab permasalahan adalah microfinance
- Jumlah Kelompok Bermasalah dengan penyebab permasalahan adalah penyalahgunaan
- Jumlah Kelompok Bermasalah dengan penyebab permasalahan adalah force majeure.
- Jumlah Pinjaman Bermasalah dengan kolektibilitas di bawah 5.
- Jumlah Pinjaman Bermasalah dengan kolektibilitas 5.
- Total Pinjaman Bermasalah

c. Fungsi Laporan Pinjaman Bermasalah
Fungsi Laporan Perkembangan Kelompok ini adalah sebagai berikut :
- Sebagai data base kondisi kelompok bermasalah yang digunakan acuan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah.
- Sebagai indikator kondisi kelompok bermasalah.
- Sebagai indikator kualitas pengelolaan kelompok

10.6.5. Laporan Jenis Usaha/Kegiatan Kelompok
a. Tujuan
Tujuan laporan jenis usaha kelompok adalah untuk mengetahui informasi tentang jenis usaha kelompok yang didanai sebagai bahan fasilitasi penguatan oleh berbagai pihak.

b. Format Laporan
Format Laporan Jenis Kegiatan/Usaha Kelompok adalah sama mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional, kolom lokasi dilaporkan secara berjenjang tingkat kecamatan kolom lokasi menunjukkan desa-desa dalam kecamatan, tingkat kabupaten kolom lokasi menunjukkan kecamatan-kecamatan dalam kabupaten, tingkat provinsi kolom lokasi menunjukkan kabupaten-kabupaten dalam provinsi, dan tingkat nasional kolom lokasi menunjukkan provinsi sebagai berikut :
- Lokasi adalah lokasi yang dilaporkan.
- Jumlah Kelompok yang dilayani saat ini adalah jumlah kelompok yang masih menikmati fasilitas pinjaman.
- Jenis Kegiatan/Usaha Kelompok adalah kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh kelompok dengan pembagian sebagai berikut :
- Kelompok Simpan Pinjam adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan Simpanan dan pengelolaan Pinjaman.
- Kelompok Usaha Bersama/Aneka Usaha adalah kelompok yang menjalankan kegiatan/usaha pada sektor riil. Khusus untuk jenis kelompok Aneka Usaha penggolongan jenis usaha didasarkan pada kecenderungan anggota/pemanfaat dalam menjalankan kegiatan/usahanya dan dibedakan menjadi :
1) Aneka Jasa adalah jenis kegiatan yang menghasilkan jasa. Misalnya: usaha bengkel, usaha salon, usaha warung makan.
2) Perdagangan Umum adalah jenis kegiatan perdagangan secara umum. Misalnya : perdagangan hasil bumi, perdagangan hasil perikanan, perdagangan hasil perkebunan, perdagangan sembako/kelontong.
3) Aneka Industri adalah jenis kegiatan/usaha yang memproses bahan baku menjadi barang jadi (siap dijual). Misalnya : kelompok kerajinan rumah tangga, kelompok pembuatan genting/batubata, kelompok pengolahan makanan.
4) Pertanian/perkebunan adalah kegiatan/usaha proses pertanian/perkebunan yang menghasilkan hasil-hasil pertanian/perkebunan. Misalnya : kelompok petani sayur, kelompok petani buah.
5) Peternakan adalah kegiatan/usaha dalam bidang peternakan. Misalnya : kelompok peternak sapi, kelompok peternak ayam.
6) Perikanan/kelautan adalah kegiatan/usaha dalam bidang perikanan baik dalam penangkapan maupun budidaya hasil perikanan. Misalnya : kelompok penangkap ikan, kelompok budidaya rumput laut, kelompok budidaya lele/udang.

- Fungsi Laporan Jenis Kelompok
Fungsi laporan jenis kegiatan/usaha kelompok adalah sebagai berikut :
1) Sebagai database jenis kegiatan kelompok untuk kepentingan fasilitasi pengembangan usaha.
2) Sebagai informasi untuk instansi sektoral dalam pengembangan jaringan program sektoral.
3) Memperkaya profil UPK dalam pengembangan kegiatan masyarakat.

10.6.6. Laporan Keuangan Khusus Kegiatan Dana Bergulir
Laporan keuangan Microfinance - UPK saat ini merupakan bentuk laporan keuangan Neraca Microfinance dan Laporan Laba/ Rugi. Laporan keuangan tersebut merupakan instrumen akuntabilitas pengelolaan seluruh dana bergulir. Konsep laporan ini secara awal merupakan rekap transaksi dana program yang diadministrasikan dengan metode kas harian dan dalam perkembangannya beberapa lokasi yang mengelola dana bergulir memerlukan laporan keuangan secara khusus pengelolaan dana bergulir sehingga dapat dilakukan evaluasi hasil pengelolaan dana bergulir dalam aspek pendapatan, biaya, perkembangan modal, dsb.
Beberapa alasan hingga saat ini yang masih belum dapat diterapkan laporan khusus tersebut di antaranya: pendanaan operasional kegiatan tidak dapat dipisahkan antara mendanai kegiatan dana bergulir atau mendanai program (mendanai pertemuan-pertemuan yang bukan membahas kegiatan dana bergulir), pendapatan bunga bank BPPK tidak dapat dianggap sebagai pendapatan kegiatan dana bergulir. Dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan microfinance UPK dapat mengacu pada pola administrasi yang telah ada (model buku kas harian) atau membuat administrasi dengan double entry (jurnal).
a. Tujuan
Memberikan informasi secara khusus hasil pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman dana bergulir dengan format pelaporan keuangan lembaga keuangan mikro.

b. Fungsi Laporan Keuangan
Fungsi laporan keuangan pengelolaan dana bergulir sebagai informasi tentang pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sebagai berikut :
- Kebutuhan UPK secara internal adalah untuk mengetahui indikator-indikator perkembangan pengelolaan secara periodik (misalnya: setiap bulan)
- Kebutuhan eksternal adalah untuk memenuhi pihak lain misalnya BP-UPK, BKAD, pihak lain yang akan melakukan kerja sama dengan UPK.
- Sebagai bahan analisis keuangan dengan lembaga sejenis.

c. Jenis Laporan Keuangan
- Neraca Microfinance
Adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan jumlah aktiva dan pasiva pada saat tertentu sesuai dengan penggolongannya.
1) Aktiva :
i. Kas adalah posisi saldo uang tunai yang ada setelah dilakukan cash opname untuk setiap jenis dana (Operasional, UEP, SPP, dsb)
ii. Bank adalah posisi saldo dana bank sesuai dengan print-out setiap rekening bank (Operasional, UEP, SPP, dan sebagainya)
iii. Saldo pinjaman adalah posisi jumlah pinjaman yang beredar di masyarakat pada saat pelaporan sesuai dengan jenis pinjaman (UEP, SPP, dsb)
iv. Biaya Dibayar Dimuka adalah seluruh pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode pelaporan, misalnya : biaya sewa kantor.
v. Inventaris adalah aktiva tetap yang dibeli dan mempunyai manfaat lebih dari satu periode pelaporan keuangan.
vi. Aktiva lain-lain adalah seluruh aktiva yang tidak dapat digolongkan pada jenis aktiva yang telah disebutkan di atas.

2) Pasiva :
i. Hutang adalah kewajiban atau sumber dana yang bersifat pinjaman baik berupa jangka pendek dan menengah atau panjang yang harus dikembalikan.
ii. Modal alokasi adalah sumber dana awal yang dialokasikan untuk kegiatan microfinance. (dalam hal ini BLM untuk UEP dan SPP - awal) ditambah dengan 2 % dana BLM.
iii. Modal lain-lain adalah komponen sumber dana lain yang dapat dikategorikan sebagai modal .
iv. Surplus/Defisit Ditahan adalah jumlah surplus/defisit yang digunakan untuk penambah modal, yang berasal dari hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
v. Surplus/Defisit Berjalan adalah jumlah surplus/defisit yang terjadi dalam periode laporan keuangan.

3) Laporan Rugi/Laba
Adalah laporan pendapatan dan biaya atas kegiatan yang dijalankan pada periode tertentu sehingga menghasilkan laba atau rugi.

4) Pendapatan
- Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam.
- Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang bunga bank diperoleh dari rekening yang dimiliki oleh UPK.
- Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan selain pendapatan operasional maupun non-operasional, misalnya: denda, penjualan inventaris, penjualan hadiah.

5) Biaya
- Biaya Dana adalah biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan sumber dana atau modal kerja untuk pendanaan pinjaman, misalnya: UPK menerima dana program kerja sama dengan pihak luar yang dibebani tingkat bunga yang disepakati.
- Biaya Operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan UPK dalam pengelolaan dana bergulir secara langsung, misalnya: honor, administrasi & umum, transpor, sewa kantor, penyusutan.
- Biaya Penghapusan Pinjaman adalah realisasi penghapusan pinjaman yang dikeluarkan oleh UPK pada periode tersebut.
- Biaya Non-Operasional adalah seluruh pengeluaran biaya yang tidak termasuk dalam golongan tersebut di atas.

10.7. Pengembangan Jaringan

Pengembangan jaringan bertujuan untuk perluasan cakupan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dalam memperbaiki taraf kehidupan melalui penyediaan program-program baik untuk peningkatan kapasitas maupun penyediaan pemenuhan kebutuhan prasarana/sarana dasar serta merupakan unsur penting dalam pelestarian hasil kegiatan program khususnya kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir.

10.7.1. Mekanisme Pengembangan Jaringan
a. Identifikasi Kebutuhan
Identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan cara :
- Melakukan FGD (Focus Group Discussion) di masyarakat untuk mengetahui kebutuhan apa yang dirasakan.
- Melakukan perbandingan (prasarana-sarana, teknologi, dan sebagainya) dengan wilayah lain.
- Mengikuti Standar yang telah ditentukan yaitu standar yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai acuan. Misalnya standar air bersih, standar penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan sebagainya.
b. Membuat profil kebutuhan sesuai dengan hasil identifikasi.
c. Membuat profil UPK atau profil kelompok atau profil kegiatan yang telah dan sedang dilakukan UPK.
d. Membuat profil UPK atau profil kelompok.
e. Melakukan identifikasi dan menghubungi lembaga-lembaga penyedia program atau yang menjadi calon mitra kerja sama.
f. Membuat Proposal kerja sama.

10.7.2. Jenis – Jenis Kerjasama Jaringan
Jenis-jenis kerja sama tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan lembaga mitra kerja sama yaitu:
a. Kerjasama dibidang Bantuan Teknis misalnya: pelatihan penggunaan TTG, pelatihan peternak, pelatihan pembibitan tanaman.
b. Kerja sama dibidang Program misalnya: program pertanian terpadu, program peningkatan efisiensi hasil perikanan.
c. Kerja sama dibidang Pendananan misalnya: pemberian modal kerja pada kelompok, pemberian pendanaan investasi pada kelompok, kerja sama penambahan modal pada UPK.

10.7.3. Lembaga-lembaga Mitra Kerja sama
Lembaga-lembaga yang dapat dijadikan mitra kerja sama adalah :
a. Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah yang menyediakan program-program pemerintah maupun pemerintah daerah.
b. Lembaga Sektoral misalnya Dinas-dinas yang ada di daerah yang sesuai dengan bidangnya.
c. Swasta dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).
d. Lembaga Keuangan dengan kerja sama pemenuhan kebutuhan pendanaan permodalan usaha masyarakat.

10.7.4. Fungsi Kerja sama
Kerjasama dengan pihak lain baik kelompok maupun UPK dapat berfungsi sebagai :
a. Chanelling artinya hanya sebagai penyalur program kerja sama yang telah ditentukan oleh lembaga penyedia program sehingga kelompok atau UPK hanya menyalurkan saja tanpa mempunyai tanggung jawab. Misalnya: penyaluran obat-obatan dasar, penyaluran pendanaan peternakan, penyaluran pendanaan bencana, dan sebagainya.
b. Executing artinya kelompok atau UPK diberikan tanggung jawab sebagai pengelola kerja sama dengan aturan yang sesuai dengan ketentuan kelompok atau UPK dengan model ini UPK atau Kelompok mempunyai risiko-risiko yang harus ditanggung.

10.7.5. Hal-hal yang harus dipersiapkan
Untuk melakukan kerja sama makan UPK maupun Kelompok harus mempersiapkan beberapa hal di antaranya :
a. Legitimasi dan Akuntabilitas Kelembagaan
- Legalitas Status kelembagaan
- Organisasi
- AD/ART

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- Administrasi
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban

c. Key Sucess Factors lainnya
- Faktor – faktor kapasitas pengurus
- Faktor – faktor masyarakat yang kondusif
- Dsb.

d. Mutual Benefit
Pada dasarnya kerja sama akan menghasilkan benefit-benefit masing-masing lembaga yang bekerja sama sehingga UPK maupun Kelompok harus menyampaikan beberapa benefit (keuntungan) jika bekerja sama.

10.7.6. Asosiasi UPK
Asosiasi UPK merupakan forum pelaku UPK untuk tujuan penguatan dan pengembangan aspek teknis pengelolaan bukan aspek kebijakan atau policy yang merupakan kewenangan BKAD atau MAD sehingga dapat dijadikan sebagai jembatan untuk hal-hal sebagai berikut :
a. Meningkatkan akses pengetahuan (knowledge),
b. Menambah ketrampilan pengelolaan (skill),
c. Memenuhi standar sikap sebagai individu-individu pengelola yang profesional dan akuntabel (attitude).
d. Menambah informasi tentang lembaga-lembaga penyedia program, bentuk kerja sama, lembaga penyedia bantuan teknis, dan sebagainya.
e. Membuat needs assesment untuk penguatan UPK baik yang bersifat kelembagaan (misalnya: perlindungan oleh pemerintah daerah) maupun individu pengurus (misalnya: kebutuhan pelatihan) maupun masyarakat (misalnya: kebutuhan program)

PTO Penjelasan 9

2010-10-02T18:29:00.000-07:00

PENDANAAN DAN ADMINISTRASI KEGIATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN

Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses penyaluran dan pencairan dana.

Pada prinsipnya, semua proses terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sedangkan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Administrasi kegiatan dimaksud adalah administrasi kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian kegiatan serta administrasi dan pelaporan keuangan.
9.1. Pencairan Dana PNPM Mandiri Perdesaan

Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan yang bersumber dari APBD melalui Kantor Kas Daerah setempat dan APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke kecamatan.

9.1.1. Sumber Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sumber dana berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c. Swadaya masyarakat
d. Partisipasi dunia usaha

9.1.2. Mekanisme Pencairan Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan
Pencairan dana dari KPPN ke kecamatan dilakukan melalui UPK. Pencairan dana BLM dari APBN dilakukan melalui KPPN ke rekening kolektif dengan nama ”Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan” pada bank pemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat. Tata cara dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN akan diatur secara tersendiri melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan serta Peraturan Dirjen PMD, Departemen Dalam Negeri.
Sedangkan pencairan dana BLM yang bersumber dari APBD dilakukan melalui Kantor Kas Daerah setempat ke rekening kolektif dengan nama “Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan” pada bank pemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke rekening kolektif BPNPM di UPK, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN.

Fasilitator Kabupaten harus memastikan ketersediaan dana tersebut dan ikut memfasilitasi proses pencairannya hingga masuk ke rekening UPK..
Nilai BLM yang akan dicairkan dari Kantor Kas Daerah selanjutnya dicantumkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D). Total dana yang akan dicairkan dari Kantor Kas Daerah adalah total nilai sesuai ketentuan yang akan digunakan untuk membiayai usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) di luar beban pajak daerah.

Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dapat berupa rekening Giro ataupun rekening Tabungan. Rekening tersebut dibuka dengan spesimen tanda tangan:(1) Ketua UPK, (2) Fasilitator Kecamatan, dan (3) Wakil Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Setiap pergantian personil dari ketiga pihak tersebut harus dilakukan penggantian spesimen tanda tangan. Apabila terjadi pergantian Fasilitator Kecamatan dalam satu kabupaten, maka sambil menunggu penetapan dapat dilakukan penggantian spesimen sementara dengan mengalihkannya kepada Fasilitator Kabupaten.

9.2. Penyaluran Dana PNPM Mandiri Perdesaan

Penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana PNPM Mandiri Perdesaan dari rekening kolektif di UPK ke desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

9.2.1. Mekanisme Penyaluran Dana PNPM Mandiri Perdesaan
a. Sebelum penyaluran dana ke desa dilakukan, maka dibuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dan TPK yang diketahui oleh camat dan tiap-tiap kepala desa. SPPB memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Lampiran dokumen kegiatan prasarana sarana meliputi :
- Gambaran umum desa;
- Peta desa yang menunjukkan lokasi kegiatan;
- Peta sosial desa berdasarkan hasil penggalian gagasan;
- Hasil penggalian gagasan berdasarkan kalender musim;
- Hasil pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM);
- Hasil verifikasi usulan desa;
- Gambar rencana teknis yang dinyatakan layak oleh Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Kabupaten.;
- Formulir masalah dampak lingkungan;
- Rencana Anggaran Biaya Detail;
- Copy kontrak pengadaan bahan dan material serta sewa alat berat;
- Foto 0% dari prasarana yang akan dibangun/direnovasi;
- Jadwal pelaksanaan;
- Surat pernyataan TPK yang menyatakan telah menerima swadaya sesuai dengan yang dicantumkan dalam usulan desa;
- Surat pernyataan sanggup memelihara prasarana yang akan dibangun.

Lampiran dokumen kegiatan simpan pinjam dan peningkatan kualitas hidup lainnya, yaitu:
- Hasil pemetaan RTM;
- Peta sosial desa dan lokasi penerima manfaat;
- Hasil penggalian gagasan dengan kalender musim;
- Daftar penerima manfaat, besarnya nilai manfaat (SPP dan beasiswa), dan jangka waktu pengembalian pinjaman (SPP);
- Rencana teknis pelaksanaan kegiatan (penyaluran dana beasiswa, pelatihan, posyandu, pemberian makanan tambahan,dan lain-lain.);
- Jadwal pengembalian untuk kegiatan simpan pinjam;
- Sanksi yang telah disepakati baik dalam musyawarah kelompok, Musdes maupun MAD;
- Swadaya kelompok;

b. Dokumen pengajuan tersebut diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan. Kemudian UPK menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif dan Kuitansi-2 (KW-2).

c. Penyaluran dana dari UPK ke TPK harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa. Kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa selanjutnya dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disiapkan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan TPK tiap-tiap desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan di kecamatan.

d. Setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.

e. Sebelum penyaluran dana terakhir, TPK dan KPMD membuat Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan KPM.

f. Setelah kegiatan selesai 100 persen dan sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), terlebih dahulu harus dilakukan sertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

g. Sebelum dilakukan MDST, dokumen-dokumen pencairan dan penggunaan dana harus sudah lengkap, diisi dengan benar sesuai dengan fakta penggunaannya.

9.3. Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan

9.3.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK
Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pencatatan semua transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan yang terdiri dari buku kas harian, buku bank, buku inventaris, laporan arus dana, neraca, laporan operasional keuangan, laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas sesuai formulir PTO. Apabila dalam perjalanannya, UPK membutuhkan sistem pencatatan transaksi lebih kompleks, maka dapat dikembangkan sistem pencatatan double entry (jurnal, buku besar, lembar kerja neraca hingga menjadi neraca saldo dan sebagainya).

Jenis-jenis Administrasi Keuangan dan Dana Bergulir UPK adalah sebagai berikut:
a. Buku Kas Harian
Buku kas harian adalah buku untuk mencatat semua transaksi harian baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang tunai. Sesuai dengan penggolongan jenis dana yang dikelolanya, di UPK terdapat 5 jenis buku kas harian yaitu buku kas harian Dana Operasional Kegiatan (DOK), buku kas harian Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, buku kas harian Operasional UPK, buku kas harian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan buku kas harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

b. Buku Bank
Buku bank adalah buku untuk mencatat semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang di bank. Sesuai dengan penggolongan jenis dana dan rekening yang dikelolanya, di UPK terdapat 5 jenis buku bank yaitu buku bank DOK, buku bank Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, buku bank Operasional UPK, buku bank UEP dan buku bank SPP.

c. Buku Inventaris
Buku inventaris adalah buku untuk mencatat semua pembelian barang inventaris UPK yang mencakup waktu pembelian, jumlah unit, harga perolehan termasuk nilai penyusutannya.

d. Kartu Kredit/Pinjaman Kelompok
Kartu Kredit Kelompok adalah kartu untuk mencatat setiap penerimaan angsuran dari kelompok oleh UPK. Dalam kartu ini tercantum jadwal pembayaran dan besarnya angsuran. Kartu ini bisa juga berfungsi sebagai bukti pembayaran disamping kuitansi penerimaan uang.

Jenis-jenis Pelaporan Keuangan UPK adalah sebagai berikut:

a. Laporan Arus Dana
Laporan arus dana adalah laporan yang menggambarkan tentang sumber, penggunaan dan perubahan dana dalam satu periode tertentu.
Yang dimaksud dengan sumber dana disini adalah semua dana yang masuk ke UPK selain dana bergulir (revolving fund), seperti BLM dan DOK, termasuk juga penerimaan bunga bank dari rekening BLM dan rekening DOK.
Penggunaan dana adalah setiap pengeluaran dana yang terkait dengan penyaluran BLM ke desa, penyaluran BLM menjadi operasional UPK serta seluruh penggunaan dana DOK, termasuk pengeluaran pajak dan administrasi bank yang timbul pada rekening BLM dan DOK.
Sedangkan perubahan dana adalah perubahan posisi saldo awal dan saldo akhir dana karena adanya transaksi (dana masuk – dana keluar) yang terjadi dalam periode tertentu.

b. Neraca
Neraca adalah laporan yang menjelaskan posisi keuangan UPK per tanggal tertentu (akhir bulan atau akhir tahun/Desember XX).

c. Laporan Operasional Keuangan UPK
Laporan operasional keuangan adalah laporan yang menggambarkan pendapatan dari pengembalian jasa pinjaman, bunga bank yang diterima, dan lain-lain serta biaya operasional/non operasional UPK yang terjadi selama satu periode.

Jenis-jenis Pelaporan Dana Bergulir UPK adalah sebagai berikut:
a. Laporan Perkembangan Pinjaman
b. Laporan Kolektibilitas
c. Laporan Pinjaman Bermasalah
d. Laporan Perkembangan Kelompok
e. Laporan Jenis Kegiatan Kelompok
f. Laporan Pemetaan UPK
g. Laporan Penilaian Kesehatan UPK
h. Laporan Keuangan UPK Microfinance

Secara lebih terperinci, laporan-laporan ini akan dijelaskan pada Penjelasan X PTO tentang Pengelolaan Dana Bergulir.

9.3.2. Administrasi Proses Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di UPK (Non-
Keuangan)
Administrasi proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan proses PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian kegiatan. Pengadministrasian ini dilakukan agar semua proses kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dievaluasi.
Secara umum, jenis-jenis dokumen proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikelompokan menjadi dokumen perencanaan, dokumen persiapan pelaksanaan, dokumen administrasi pelaksanaan, dokumen administrasi penyelesaian, dokumen pemantauan dan evaluasi, dokumen pemeliharaan serta pelaporan sesuai Buku Formulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan.

9.3.3. Pengelolaan Kearsipan/Dokumen UPK
UPK diwajibkan menyimpan seluruh dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik dokumen Keuangan ataupun Non – Keuangan. Seluruh dokumen yang ada adalah milik negara, oleh karena itu mengingat pentingnya dokumen-dokumen tersebut maka setiap penghilangan atau penggelapan dokumen mempunyai konsekuensi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam pengelolaan dokumen, penggolongan dapat mengacu pada pola yang dianggap baik, sederhana, lengkap serta mudah dalam pencariannya.

Pola pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Dokumen proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah semua dokumen yang berkaitan dengan proses PNPM Mandiri Perdesaan mulai perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian kegiatan. Penyusunan dokumen ini berdasarkan urutan kegiatan dan atau menurut nama desa.
b. Dokumen keuangan adalah semua pencatatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan serta bukti-bukti transaksi/kuitansi baik asli ataupun fotocopy yang mencakup seluruh transaksi dari mulai tahapan pengajuan dana ke KPPN, pencairan hingga penyaluran dana ke desa melalui TPK. Dokumen keuangan diantaranya: dokumen perencanaan keuangan, dokumen pencairan meliputi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPP), Surat Permintaan Pembayaran (SP2), Berita Acara Penggunaan Dana Kegiatan (BAPDK), Laporan Penggunaan Dana Kegiatan (LPDG), Kuitansi-1 (KW-1) dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP), bukti transaksi (nota , faktur dan kuitansi, dan sebagainya), semua buku rekening, semua buku catatan transaksi keuangan, semua laporan keuangan, dan sebagainya. Untuk dokumen penyaluran dan perencanaan keuangan disusun dalam file tersendiri secara terpisah. Sedangkan untuk dokumen bukti transaksi keuangan disusun berdasarkan waktu kejadiannya dan dikumpulkan dalam file menurut nama bulan.
c. Dokumen kegiatan pengelolaan dana bergulir adalah seluruh dokumen yang menyangkut kegiatan pinjaman dan identitas peminjam, terdiri dari daftar peminjam berikut kartu identitas, kartu pinjaman, buku pinjaman, laporan perkembangan kelompok, laporan jenis kegiatan/usaha, laporan pinjaman bermasalah dan sebagainya. Penyusunan dokumen ini berdasarkan nama kelompok peminjam.
d. Foto-foto kegiatan diarsipkan untuk mendukung dokumen-dokumen kegiatan dan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan.

Pengelolaan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pengurus UPK dibawah fasilitasi serta pengawasan oleh Fasilitator Kecamatan dan PjOK. Setiap peminjaman dan pengembalian dokumen harus diadministrasikan dengan baik. Demikian juga, setiap ada pergantian pengurus UPK harus dilakukan serah terima dokumen. Dokumen PNPM Mandiri Perdesaan tidak dibenarkan disimpan di rumah perseorangan, kecuali untuk maksud penyelamatan dalam kondisi tertentu dengan sepengetahuan dan persetujuan masyarakat.

9.4. Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa

9.4.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan TPK
Administrasi dan pelaporan keuangan TPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di TPK mulai dari tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat desa merupakan salah satu tugas utama TPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pencatatan semua transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan yang terdiri dari buku kas harian, laporan penggunaan dana, laporan fisik dan biaya, laporan penyaluran dana kegiatan pendidikan, kesehatan dan SPP serta laporan sumber dana dan penggunaan sesuai formulir PTO.

a. Buku Kas Umum
Buku kas umum adalah buku untuk mencatat semua transaksi pemasukan (pencairan dana dari UPK) dan pengeluaran (pembayaran untuk kegiatan prasarana sarana, kesehatan, pendidikan, SPP, dan peningkatan kapasitas kelompok usaha) yang bersifat tunai di TPK.

b. Buku Kas Khusus
Buku kas khusus adalah buku untuk mencatat semua transaksi berdasarkan jenis kegiatan, mencakup buku kas operasional TPK, buku kas kegiatan prasarana sarana, buku kas kegiatan pendidikan, buku kas kegiatan kesehatan dan buku kas peningkatan kapasitas kelompok usaha.

c. Buku Material (BM)
Buku material adalah tempat mencatat material/bahan yang telah diterima dan bahan/material yang telah dibayar. Buku material berguna untuk menyiapkan RPD, menyiapkan pembayaran, mengendalikan pengadaan agar sesuai target, dan mengevaluasi pengadaan bahan. Bentuk buku material sesuai dengan format Buku Material (BM) yang terdapat dalam buku formulir. BM dibuat oleh Sekretaris TPK, ditutup setiap bulan mengikuti buku kas. Setiap penutupan harus diperiksa oleh ketua TPK, dan Fasilitator Kecamatan. Nomor bukti yang dicatat dalam BM adalah nomor bukti penerimaan barang.

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
RPD adalah suatu dokumen yang memuat rencana kebutuhan dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan jadwal dan target pelaksanaan kegiatan. RPD memuat rencana kebutuhan bahan, alat, upah dan kebutuhan untuk penyaluran kegiatan SPP, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas kelompok usaha serta nilai uang yang akan dibelanjakan. Besarnya nilai RPD tidak harus sama setiap tahapan. Setelah disusun oleh TPK, RPD harus diperiksa oleh KPM dan Tim Pemantau serta diketahui oleh kepala desa. Selanjutnya RPD tersebut diajukan ke UPK untuk diverifikasi oleh UPK, Fasilitator Kecamatan dan PjOK sebelum mendapatkan persetujuan pencairan dana.

e. Laporan Penggunaan Dana (LPD)
LPD adalah suatu dokumen yang memuat pertanggungjawaban TPK untuk setiap dana yang telah dicairkan dari UPK berdasarkan RPD yang disetujui sebelumnya. LPD dibuat oleh TPK dan disetujui oleh Kepala Desa sebelum diserahkan ke UPK untuk diperiksa oleh UPK, Fasilitator Kecamatan dan PjOK. LPD yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti transaksi pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

9.4.2. Administrasi Proses Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di TPK (Non
Keuangan)
Administrasi proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di TPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan proses PNPM Mandiri Perdesaan khususnya di desa tersebut, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan.

Secara umum, jenis-jenis dokumen proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikelompokan menjadi dokumen perencanaan, dokumen persiapan pelaksanaan, dokumen administrasi pelaksanaan, dokumen administrasi penyelesaian, dokumen pemantauan dan evaluasi, dokumen pemeliharaan serta pelaporan sesuai yang terdapat pada Buku Formulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan.

9.4.3. Pengelolaan Kearsipan/Dokumen TPK
TPK dan kepala desa diwajibkan menyimpan seluruh dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik dokumen Keuangan ataupun Non – Keuangan. Seluruh dokumen yang ada adalah milik negara, oleh karena itu mengingat pentingnya dokumen tersebut maka setiap penghilangan atau penggelapan dokumen mempunyai konsekuensi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam pengelolaan dokumen, penggolongan dapat mengacu pada pola yang dianggap baik, sederhana, lengkap dan mudah dalam pencariannya.

Pola pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan di TPK secara sederhana dapat dilakukan dengan menggolongkan dan menyusun dokumen berdasarkan tahapan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian kegiatan. Sedangkan untuk dokumen keuangan seperti bukti transaksi dapat disusun berdasarkan waktu kejadian dan dikumpulkan dalam satu file menurut bulan.

Foto-foto kegiatan dapat diarsipkan untuk mendukung dokumen-dokumen kegiatan dan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan.

Hal-hal Penting dalam
Pengelolaan Keuangan oleh TPK

• Pembayaran insentif harus diberikan secara langsung kepada setiap orang yang bekerja, baik sistim upah harian maupun sistim borongan/target.

• TPK tidak boleh mengeluarkan biaya untuk konsultan dan fasilitator, UPK, seluruh aparat pemerintah dan seluruh unsur yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

• Pembayaran kepada pemasok (supplier) dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak pengadaan bahan atau kontrak sewa. Fasilitator Kecamatan dan kabupaten harus memantau proses kemajuan pengadaan tersebut.

• Dana Kas PNPM Mandiri Perdesaan dilarang dipegang/dititipkan kepada pihak manapun juga atau disimpan dalam rekening manapun. Dana tersebut hanya boleh dipegang Bendahara sebagai Kas TPK, dengan mengupayakan agar dana kas tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu lama ada pada bendahara. Oleh karena itu, berapa besaran dana yang dipegang oleh bendahara harus mempertimbangkan rencana pengeluarannya baik dari segi waktu maupun jumlah (kapan dan berapa). Semua penerimaan dan pengeluaran harus segera dibukukan.

• Bukti-bukti pembayaran yang telah dijilid dalam berkas LPD harus dikirim ke UPK dalam rangka pengajuan pencairan dana. UPK dan Fasilitator Kecamatan wajib untuk memeriksa arsip dan pembukuan TPK secara berkala (minimal mingguan), dan dapat meminta fotocopy bukti pembayaran dalam rangka tugasnya sebagai pengendali dan pembina TPK.

• Untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, UPK dan TPK diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan. Publikasi dapat dilakukan melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan masyarakat, baik forum resmi sesuai tahapan PNPM Mandiri Perdesaan maupun forum formal/informal lainnya atau dimuat dalam papan informasi yang ditempatkan di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

PTO Penjelasan 8

2010-10-02T18:26:00.000-07:00

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

8.1. Latar Belakang dan Tujuan

8.1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat prinsip transparansi dan partisipatif, yang mengandung arti bahwa semua kegiatan/proses PNPM Mandiri Perdesaan (perencanaan, pengambilan keputusan usulan kegiatan yang dibiayai dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan) dilaksanakan secara transparan (terbuka) dan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator pelibatan masyarakat adalah adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan/proses PNPM Mandiri Perdesaan.
Peran serta masyarakat dalam pengawasan ditunjukkan dengan adanya pengaduan-pengaduan terhadap proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Bentuk pengaduan seringkali disampaikan berupa informasi lisan maupun informasi tertulis yang ditujukan kepada pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan atau pun desa.

Pengaduan ini merupakan acuan yang sangat berarti bagi pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua jenjang yang ada. Munculnya pengaduan dari masyarakat justru dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serta akan lebih memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Pengaduan yang muncul jika dilihat dari asal dan substansinya sangat beragam. Substansi pengaduan lebih banyak berupa permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, sehingga dibutuhkan penanganan yang efektif, tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu dibutuhkan adanya tata cara atau prosedur sebagai acuan penanganan pengaduan tersebut .

Penanganan yang dilakukan terhadap pengaduan masyarakat, tidak harus selalu dilakukan di tingkat pusat, tetapi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan cakupan masalah yang muncul. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi sangat perlu diberikan kewenangan daerah untuk memberikan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya.

8.1.2. Tujuan

Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan (Provinsi dan Kabupaten) dan Konsultan serta Fasilitator dalam melakukan penanganan pengaduan dan masalah yang antara lain berupa tanggapan, usulan penanganan, umpan balik dan laporan perkembangan penanganan.

8.2. Asas dan Prinsip Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dikenal asas dan prinsip - prinsip yang diatur sebagai berikut:

8.2.1. Asas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan menganut asas DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) yang mengandung arti bahwa seluruh upaya penanganan masalah harus berawal dari kemauan dan kesadaran masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan motivasi dan ruang yang lebih luas agar pro-aktif dan terlibat langsung dalam setiap tahapan penanganan masalah sampai masalah dinyatakan selesai.

8.2.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan mengacu pada prinsip–prinsip sebagai berikut:

a. Rahasia. Identitas orang yang melaporkan pengaduan atau masalah harus dirahasiakan, kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya.

b. Berjenjang. Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh PjOK, BKAD, Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.

c. Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator. Sebagai pelaku utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.

d. Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani harus mengenai masalah prosedur dan penyalahgunaan dana.

e. Objektif. Sedapat mungkin penanganan pengaduan ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.

f. Kemudahan. Setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah.

g. Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program atau yang telah ada di lingkungannya.

h. Cepat dan akurat, Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

Penanganan masalah perlu mempertimbangkan kekhasan di tiap wilayah dan kearifan lokal sejauh tidak bertentangan dengan asas, prinsip dan prosedur penanganan pengaduan dan masalah PNPM Mandiri Perdesaan.

8.3. Penggolongan Masalah

Penggolongan masalah dimaksudkan untuk memudahkan dalam setiap pengelolaan pengaduan masyarakat. Adapun penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

8.3.1 Masalah Implementasi Program

Masalah implementasi program adalah masalah yang terjadi disebabkan oleh adanya pelanggaran prinsip dan prosedur, penyimpangan/ penyalahgunaan dana, intervensi (negatif), keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia (force majeure) dalam pelaksanaan program di lapangan. Untuk memudahkan pencatatan dan penanganannya, maka masalah implementasi program dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

a. Kategori 1
Pengaduan atau masalah yang berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan prosedur program, dengan contoh antara lain:
• Tidak dilaksanakan Musyawarah Desa (MD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).
• Pengelolaan dana oleh UPK atau TPK tidak transparan dan masyarakat tidak diperkenankan mengetahui kondisi keuangan.
• Kegiatan sarana prasarana dengan nilai dana lebih dari Rp.15.000.000,- tidak dilakukan proses lelang.
• Terjadi perubahan volume kegiatan setelah dana turun ke desa tanpa ada berita acara revisi.

b. Kategori 2
Pengaduan atau masalah yang berkaitan dengan penyimpangan, penyelewengan atau penyalahgunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan, dengan contoh antara lain:
• Terjadi pemotongan dana UEP/SPP oleh UPK pada saat penyaluran dana.
• Fasilitator Kecamatan menggunakan/ meminjam dana DOK untuk kepentingan pribadi.
• Suplier sudah menerima pembayaran tetapi tidak mengirimkan barang.
• TPK menggunakan dana sarana prasarana untuk kepentingan pribadi.
• Dana perguliran UEP/SPP dipinjamkan oleh UPK kepada pihak yang tidak berhak.

c. Kategori 3
Pengaduan atau masalah yang berkaitan dengan tindakan intervensi (negatif) yang merugikan masyarakat maupun kepentingan program PNPM Mandiri Perdesaan, dengan contoh antara lain:
• Kepala desa memaksakan masyarakat untuk meloloskan pengerasan jalan sebagai usulan desa.
• Camat mendesak forum MAD untuk meloloskan usulan air bersih didesanya.
• Fasilitator Kecamatan dengan sengaja mengarahkan forum untuk mengusulkan kegiatan fisik saja.

d. Kategori 4
Pengaduan atau masalah yang berkaitan dengan adanya kejadian yang mengarah pada kondisi force majeure (suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia), dengan contoh antara lain:
• Jembatan hancur tersapu banjir.
• Kelompok tidak dapat membayar cicilan karena dananya dirampok/ bencana alam.
• Terjadi gagal panen karena terserang hama.

Hal-hal yang diadukan seringkali tidak hanya terdiri dari satu kategori permasalahan saja, tetapi juga mencakup kategori permasalahan lainnya. Untuk itu dalam mengkategorikan suatu masalah perlu dilihat aspek apa yang paling menonjol menjadi inti permasalahannya. Aspek inilah yang dijadikan dasar untuk mengelompokkan jenis pengaduan masuk dalam kategori 1,2,3 atau 4.

8.3.2 Masalah Manajerial

Masalah manajerial adalah masalah yang muncul akibat pelaksanaan sistem manajerial berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan serta dukungan administrasi program yang tidak optimal, dengan contoh antara lain:
• Administrasi UPK tidak lengkap/tidak tertib/ belum memadai.
• Tim Pemelihara/pelestarian tidak berfungsi.
• Terjadi tunggakan atau kemacetan pengembalian UEP/SPP (bukan karena penyimpangan prinsip dan prosedur, intervensi negatif atau penyimpangan dana).
• Kinerja UPK / TPK rendah.
• Gaji Konsultan terlambat.
• Pekerjaan fisik terlambat (bukan karena penyimpangan prinsip dan prosedur, intervensi negatif atau penyimpangan dana, tetapi karena hujan atau material susah didapat, dan lain-lain).
• Partisipasi masyarakat dalam MD/MAD rendah.
• Kinerja Fasilitator Kecamatan/Konsultan rendah.

Penanganan masalah manajerial dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pendampingan yang ditangani secara manajerial, baik oleh TK PNPM Mandiri Perdesaan maupun oleh konsultan supervisor secara berjenjang. Pada tingkat provinsi dan pusat, SP2M bertanggungjawab dalam hal pendataan, pengadministrasian dan monitoring penyelesaian.

8.4. Derajat Penanganan Masalah

Sejalan dengan prinsip berjenjang yang dianut dalam standar penanganan pengaduan dan masalah, maka setiap masalah yang muncul ditetapkan derajat penanganan masalah. Derajat masalah (DM) digunakan untuk menentukan pada tingkat mana suatu masalah harus mendapat dukungan yang optimal dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah. Penentuan derajat masalah dilakukan oleh masyarakat, pelaku program, konsultan lapangan bersama TK PNPM Mandiri Perdesaan/aparat terkait melalui forum musyawarah secara berjenjang dan dievaluasi setiap bulan atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan progres, dampak dan tingkat kesulitan masalah.

Penentuan derajat masalah bukan berarti pengalihan/pelimpahan kewenangan penanganan masalah kepada jenjang di atasnya. Artinya jenjang dimana masalah terjadi tetap harus menjadi pelaku utama dalam proses penanganan masalah sedangkan jenjang di atasnya memberikan dukungan penanganan sesuai kebutuhan.
Derajat penanganan masalah diatur sebagai berikut :

a. Derajat 1
Derajat 1 merupakan upaya penanganan masalah pada tingkat desa atau kecamatan. Semua pelaku program di tingkat desa (Tim Penanganan Masalah, Masyarakat, Kades, BPD, TPK, KPMD, Tim Monitoring/ pihak terkait, dan lain-lain) dan di tingkat kecamatan (Tim Penanganan Masalah, Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal, Camat, PjOK, Aparat terkait, BKAD, Badan Pengawas UPK, Pengurus UPK, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah.

b. Derajat 2
Apabila penanganan masalah di tingkat desa dan kecamatan memerlukan dukungan penanganan yang optimal oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kabupaten baik dari Fasilitator maupun TK PNPM Mandiri Perdesaan/aparat/pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah.

c. Derajat 3
Apabila kemajuan penanganan masalah pada tingkat desa atau kecamatan/kabupaten memerlukan dukungan penanganan yang optimal oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat provinsi baik dari konsultan maupun TK PNPM Mandiri Perdesaan/aparat/pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah.

d. Derajat 4
Apabila progres penanganan masalah pada tingkat desa atau kecamatan/kabupaten/ provinsi memerlukan dukungan penanganan yang optimal oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat pusat baik dari konsultan maupun TK PNPM Mandiri Perdesaan/aparat/pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah.

8.5. Sistem dan Prosedur Penanganan Masalah

8.5.1. Sumber informasi

Pengaduan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain: warga masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, ormas, orsospol, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan lain-lain, melalui :
• Surat/fax, telepon/sms, email, berita langsung kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan (Pusat, Provinsi, Kabupaten) dan Konsultan/ Fasilitator (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan).
• Hasil pemantauan lapangan dari TK PNPM Mandiri Perdesaan, konsultan, fasilitator atau pihak-pihak lainnya.
• Berita dari media massa (cetak dan elektronik).
• Hasil pemeriksaan/temuan BPKP dan Banwasda.
• Hasil pemeriksaan/temuan Badan Pengawas UPK dan BKAD.

8.5.2. Tahapan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang muncul ditindaklanjuti melalui tahapan penanganan sebagai berikut:

a. Registrasi dan Dokumentasi

Setiap pengaduan/masalah yang muncul, dimasukkan dalam buku arsip (log book) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol. Hal–hal yang perlu dicatat dan didokumentasikan antara lain :
i. Nomor arsip.
ii. No. surat (jika ada).
iii. Tanggal pengiriman dan penerimaan pengaduan.
iv. Sumber/asal pengaduan/pengirim/identitas pengiriman (nama, alamat, usia, pekerjaan dan institusinya).
v. Lokasi dan waktu kejadian.
vi. Isi pengaduan berupa isu-isu apa saja yang disampaikan.
vii. Pelaku/subyek dan identitas yang diadukan, baik subyek yang masuk dalam unsur pelaksana (aparat, konsultan, elit desa atau masyarakat umum) atau subyek-subyek lainnya.

b. Pengelompokan dan Distribusi

Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasi dan didokumentasikan, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan :
i. Jenjang subyek yang diadukan.
ii. Isu pengaduan untuk menentukan kategori masalah.
iii. Status pengaduan, termasuk kasus lama, kasus lanjutan, dampak ikutan dari masalah yang telah ada, ataukah informasi informasi tambahan tentang masalah yang sudah ada.

Tahapan berikutnya adalah pendistribusian masalah sesuai dengan jenjang kewenangan penanganan masalah, isu dan status pengaduan. Jika ditemui kasus-kasus yang di pandang akan berdampak lebih luas dari keberadaan kasus tersebut, maka pendistribusiannya disesuaikan dengan luasan dampak yang diperkirakan muncul(lihat Lampiran 1).

c. Uji Silang dan Analisis

Berdasarkan pengaduan/laporan yang diterima, maka dilakukan uji silang untuk menguji kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut. Uji silang dapat dilakukan melalui pihak–pihak terkait pada jenjang dimana masalah terjadi untuk mendapatkan hal–hal berikut :
i. Kepastian pokok permasalahan yang muncul (subyek/pelaku, lokasi, inti masalah, data kuantitatif, dan sebagainya).
ii. Kepastian status kasus, apakah sudah ditangani, sudah pernah ditangani/ diselesaikan/dalam proses penanganan/dalam proses uji silang/proses analisis, dan sebagainya.
iii. Mendapatkan informasi/data/fakta/bukti pendukung.

Hasil uji silang terhadap pengaduan/laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisis berupa rekomendasi tentang penanganan masalah dengan menggambarkan :
i. Risalah permasalahan dari pengaduan.
ii. Informasi hasil uji silang (informasi pendukung).
iii. Risalah permasalahan hasil uji silang.
iv. Rekomendasi penanganan.

d. Tindak Turun Tangan

Tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisis yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari wilayah. Tindak turun tangan antara lain dapat berupa :
i. Memfasilitasi masyarakat melaksanakan forum MD/MAD untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi penanganan. Pada forum ini bisa dibentuk tim khusus penanganan masalah secara ad hoc yang mempunyai tugas khusus untuk pro-aktif mendorong penanganan dan penyelesaian masalah (dapat juga memanfaatkan tim yang sudah dibentuk dalam program).
ii. Klarifikasi atau investigasi lanjutan dengan pihak/unsur terkait untuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan.
iii. Penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah dilakukan uji silang.
iv. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah.
v. Menjelaskan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan.
vi. Jika ada unsur yang memenuhi tindak pidana dapat difasilitasi penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum MD/ MAD/rapat koordinasi.
vii. Membangun jaringan dengan Kepolisian/Kejaksaan/ Pengadilan/Aparat terkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/Wartawan/media massa dalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah.
viii. Berkaitan dengan kondisi force majeure, maka perlu difasilitasi forum MD/ MAD untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada forum tersebut, perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya force majeure. Hasil investigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum MD/MAD/media lainnya dan dilaporkan kepada pihak terkait secara berjenjang.

Jika pengaduan menyangkut pelanggaran kode etik oleh fasilitator dan atau konsultan PNPM Mandiri Perdesaan, maka penanganannya juga mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam pola dasar penanganan kode etik konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan .

e. Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Masalah

Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah serta memastikan bahwa tindak turun tangan yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, surat, fax, email, telpon, SMS, laporan mingguan atau bulanan/laporan khusus/insidentil, dan lain-lain. Bila ditemukan bahwa langkah–langkah yang telah diterapkan kurang efektif/tidak menghasilkan progres yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam rangka mendorong percepatan penanganan masalah.

f. Musyawarah Khusus Penanganan Masalah

Musyawarah ini diadakan setelah proses tindak turun tangan terhadap masalah telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah :
i. Masalah dinyatakan selesai, ataukah
ii. Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi :
 Dilakukan proses penanganan ulang;
 Alternatif solusi yang lain;
 Pengananan masalah diproses melalui jalur hukum formal.

Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal.
Panduan yang dapat digunakan sebagai landasan atau tolok ukur penyelesaian masalah hingga masalah dikatakan selesai dapat dilihat pada Lampiran 3.

g. Pelaporan

Kompilasi tentang pengaduan yang muncul dan tindak lanjut penanganan, baik yang telah ditangani maupun yang sedang dalam proses penanganan oleh tiap jenjang, dilaporkan sebagai kelengkapan dari laporan bulanan yang dilaksanakan secara berjenjang. Berdasarkan laporan ini, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan atau proses penyelesaiannya berlarut-larut, maka jenjang diatasnya atau pihak-pihak terkait lainnya dapat memantu penyelesaiannya. Format laporan penanganan penyelesaian masalah dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pelaporan dimaksudkan sebagai gambaran kemajuan penanganan masalah yang terjadi di lapangan. Terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, fasilitator dan konsultan juga memiliki tugas administratif berupa pelaporan progres penanganan masalah secara berjenjang, baik itu masalah implementasi maupun masalah manajerial. Alur pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pengirim Penerima Tembusan Periode Laporan Keterangan
Fasilita
tor Kecama
tan Faskab PjOK Mingguan dan Bulanan Ada laporan insi
den
til jika diminta
Faskab KM Propinsi TK PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Mingguan dan Bulanan
KM Propinsi KM Nasional TK PNPM Mandiri Perdesaan Prop.
Bulanan
KM Nasional TK PNPM Mandiri Perde
saan Pusat
Bulanan

8.5.3. Penanganan Masalah Pada Lokasi Phase Out

Masalah-masalah yang masih dalam proses penanganan pada suatu lokasi yang telah berakhir masa pendampingan program (phase out), tetap merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Namun demikian, konsultan/fasilitator secara berjenjang masih memiliki tanggung jawab dalam pendampingannya. Mengingat bahwa untuk lokasi yang telah phase out sudah tidak terdapat lagi fasilitator lapangan yang ditempatkan, maka dirumuskan strategi penanganan khusus lokasi phase out sebagai berikut :

a. Untuk kecamatan yang telah phase out, secara manajerial tanggung jawab pendampingan dan pemantauan oleh TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, Faskab, Camat dan Kepala Desa yang masih mempunyai masalah.

b. Untuk kabupaten yang telah phase out, secara manajerial tanggung jawab pendampingan dan pemantauan oleh TK PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi dan konsultan provinsi setempat.

Agar semua masalah di lokasi phase out dapat ditangani secara baik, maka teknis pelaksanaan penanganan dan distribusi tanggungjawab dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pertemuan konsolidasi di semua jenjang baik di provinsi, kabupaten, kecamatan maupun di desa sesuai kebutuhan untuk mengevaluasi progres penanganan, menganalisis serta menyusun rekomendasi langkah penanganan masalah.
b. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi Tim Penanganan Masalah.
c. Proses penanganan pengaduan dan masalah tetap mengacu pada prosedur penanganan pengaduan dan masalah yang berlaku.

Alur penanganan masalah pada lokasi phase out bisa dilihat pada Lampiran 5.

8.6. Peran Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Penanganan Masalah

Konsultan dan fasilitator pendamping sangat besar peranannya dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penanganan masalah, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses penanganannya. Adapun peran dan tugas tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM-D)
Salah satu tugas penting KPM-D, yaitu memfasilitasi masyarakat dalam penanganan permasalahan yang terjadi di desanya. Dalam memfasilitasi suatu penanganan masalah perlu ditumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk selalu memantau atau melakukan kontrol terhadap setiap langkah penanganannya. Untuk lebih memastikan penanganan masalah tetap mengacu pada prinsip dan prosedur, maka setiap ada permasalahan dan tindak lanjut penanganan yang telah dilakukan oleh KPM-D agar dilaporkan kepada fasilitator kecamatan.

b. Pendamping Lokal
Tugas penting pendamping lokal dalam setiap penanganan permasalahan, yaitu membantu dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, proses klarifikasi, uji silang, investigasi dan menyiapkan agenda pertemuan musyawarah desa sebagai salah satu media pemecahan masalah.

c. Fasilitator Kecamatan (Fasilitator Kecamatan)
i. Melakukan analisis pemecahan masalah sampai strategi tindakan yang harus dilakukan.
ii. Berkoordinasi dengan Faskab, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti: lembaga advokasi hukum, LSM yang bergerak di bidang korupsi atau bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah yang tidak terselesaikan di tingkat desa.
iii. Membuat rekomendasi dan rencana strategi penanganan yang terukur dan dapat dilakukan oleh KPM-D atau pendamping lokal.
iv. Memfasilitasi pertemuan masyarakat di tingkat desa maupun antar desa dalam proses penanganan permasalahan, serta mengundang elemen-elemen masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
v. Bertanggung jawab penuh dalam proses penanganan permasalahan sampai di nyatakan selesai.
vi. Melaporkan setiap permasalahan yang muncul dan tindak lanjut penanganannya kepada jenjang di atasnya.

d. Fasilitator Kabupaten (Faskab)
i. Membantu Fasilitator Kecamatan dan jajaran di bawahnya dalam membuat analisis sampai strategi tindakan penanganan, serta membantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.
ii. Melakukan koordinasi dengan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan menjalin hubungan dengan pihak Kejaksaan, Lembaga Advokasi Hukum, atapun LSM-LSM yang mempunyai kepedulian terhadap pemberantasan korupsi atau pemberdayaan masyarakat sebagai langkah antisipasi jika permasalahan harus melibatkan lembaga-lembaga tersebut.
iii. Melakukan pemantauan terhadap langkah penanganan masalah yang telah dilakukan oleh jenjang di bawahnya.
iv. Melakukan klarifikasi, uji silang dan investigasi kelapangan jika masalah tidak terselesaikan di tingkat kecamatan atau berlarut-larut dalam penyelesaiannya.
v. Memberikan laporan secara periodik kepada jenjang yang lebih tinggi.
vi. Bertanggung jawab penuh dalam penanganan masalah sampai dinyatakan selesai.

e. KM Provinsi
i. Bertanggung jawab penuh terhadap tindak lanjut penanganan masalah sampai selesai.
ii. Memberikan teguran kepada jajaran di bawahnya, bilamana yang bersangkutan kurang memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah.
iii. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten dan dapat di akses oleh jenjang di bawahnya dalam rangka penyelesaian masalah.
iv. Berkoordinasi dengan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di kantor Propinsi dan Pusat berkenaan dengan permasalahan yang krusial atau berdampak luas.

f. Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah (SP2M) di Tingkat Provinsi
i. Membantu Faskab dan jajaran di bawahnya dalam membuat analisis sampai strategi tindakan penanganan, serta mambantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.
ii. Proaktif dalam memberikan informasi permasalahan dan dukungan percepatan penyelesaian masalah di wilayah kerjanya.
iii. Berkoordinasi dan memberikan informasi atau laporan secara berkala kepada KM Provinsi dan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di tingkat pusat.
iv. Menjalin hubungan dengan lembaga Kejaksaan, Kepolisian, Advokasi hukum, LSM yang kompeten pada kasus Korupsi dan lembaga-lembaga lainnya.
v. Mengagendakan pertemuan rutin bulanan dengan Faskab dan Fasilitator Kecamatan pada wilayah kerjanya, serta berkoordinasi secara aktif dengan KM Propinsi dan konsultan provinsi lainnya dalam rangka percepatan penyelesaian masalah.
vi. Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan yang bersifat krusial pada wilayah kerjanya.
vii. Mendorong dan memfasilitasi Faskab dan Fasilitator Kecamatan melakukan koordinasi dengan lembaga hukum/lembaga yang kompeten, terutama permasalahan yang krusial atau penyimpangan dana program.
viii. Membuat rekomendasi guna penyelesaian masalah pada wilayah kerjanya.
ix. Bertanggung jawab penuh sampai permasalahan di anggap selesai pada wilyah kerjanya.
x. Memberikan masukan kepada KM Provinsi terhadap penilaian kinerja konsultan.

g. Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di Tingkat Pusat
i. Mengembangkan panduan praktis penanganan masalah.
ii. Memantau dan melakukan supervisi penanganan masalah maupun keluhan dari lapangan dan khususnya berkoordinasi dengan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di setiap provinsi.
iii. Mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi dengan LSM untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat bersama-sama dengan Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di setiap provinsi.
iv. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan reguler penanganan masalah di tingkat pusat dan provinsi.
v. Melakukan uji silang dan uji petik atau investigasi khusus secara langsung terhadap pengaduan atau masalah yang serius/menonjol.
vi. Menghimpun informasi, analisis.
vii. data/informasi, serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah yang serius/menonjol.
viii. Menyiapkan laporan insidentil dan laporan bulanan penanganan masalah berdasarkan laporan bulanan dari provinsi ataupun lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
ix. Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pihak-pihak terkait.

Lampiran 1

BAGAN ALIR
DISTRIBUSI INFORMASI PENGADUAN DAN TEMUAN MASALAH

Pelaku Tingkat Pusat

Pelaku Tingkat Wilayah / Propinsi

Pelaku Tingkat Kabupaten

Pelaku Tingkat Kecamatan

Pelaku Tingkat Desa

Lampiran 2

BAGAN ALIR
PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH

Keterangan:

Garis Alur Penanganan

Garis Pemantauan
Penjelasan Lampiran 2

TINDAK TURUN TANGAN PENANGANAN
PENGADUAN DAN TEMUAN MASALAH

1. Lakukan uji silang/klarifikasi terhadap pengaduan dan temuan masalah.

2. Adakan pertemuan dengan masyarakat desa dan kecamatan.

3. Sampaikan informasi tentang adanya pengaduan dan temun masalah yang terjadi.

4. Sampaikan hasil klarifikasi atau uji silang yang telah dilakukan.

5. Pastikan dengan peserta pertemuan tentang hasil klarifikasi yang telah dilakukan.

6. Jika hasil klarifikasi sudah dipastikan kebenarannya fasilitasi peserta untuk membahas dan membuat langkah-langkah apa yang diperlukan.

7. Buat berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan dengan daftar hadir pertemuan tersebut.

8. Laksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan masyarakat desa tersebut.

9. Pantau/monitor terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan permasalahan selesai.

10. Buat laporan hasil penanganan kepada pelaku jenjang di atasnya sampai permasalahan selesai.

11. Jika masalah menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan sampaikan kepada jenjang di atasnya agar membantu upaya penanganannya.

Lampiran 3
PANDUAN PENYELESAIAN MASALAH

Penanganan pengaduan atau masalah dinyatakan selesai, bila :

(a) Ada langkah-langkah nyata terhadap penanganan masalah meliputi:
(i) Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prinsip dan prosedur termasuk karena adanya intervensi yang merugikan masyarakat maupun program, maka proses dan prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip yang seharusnya.
(ii) Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
(iii) Jika ada penyimpangan dana maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukkannya.
(iv) Bagi yang bersalah mendapatkan teguran dan sanksi yang berlaku secara proporsional dan sesuai tingkat kesalahannya.
(v) Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan. Namun demikian konsultan dan fasilitator dengan melibatkan masyarakat tetap harus memantau proses perkembangannya. Sambil menunggu keputusan pengadilan, konsultan dan fasilitator berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari jalan penyelesaian kegiatan dan/ atau tetap memfasilitasi masyarakat untuk berupaya menyelesaikan kegiatan atau pekerjannya.
(vi) Terhadap permasalahan yang dinyatakan benar-benar karena kondisi force majeur, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang memungkinkan membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman bergulir maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. Harus ada penjelasan kepada masyarakat bahwa kejadian yang menimpa benar-benar diluar kemampuan seorang manusia sehingga anggota masyarakat yang lain benar-benar memahami dan tidak akan menuntut perlakuan yang sama dengan mereka yang terkena kondisi force majeur tersebut.

(b) Masyarakat menyatakan selesai dalam musyawarah khusus penanganan masalah

(c) Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti: kuitansi sebagai bukti pengembalian dana, rekening bank, foto, Berita Acara Penanganan masalah. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi proses penanganan masalah, maka masalah tersebut akan dibuka kembali dan dinyatakan belum selesai
Lampiran 4

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
LAPORAN PROGRES DAN REKOMENDASI PENANGANAN MASALAH

No Kode Kasus Sumber Informasi/ Temuan Pelaku Kat. K-K-D Tanggal/Tahun Masalah Rekomendasi Target Penanganan Progres
Kejadian Dike
tahui Tgl. Uraian
1 001/7324/PNPM Mandiri Perdesaan -1
Penyimpangan Dana ( Rp. ) Status Penanganan
Nilai Penyimpangan Nilai Pengembalian Kepolisian/ Kejaksaan/ Pengadilan/ Putusan Tetap/ Non Litigasi Proses/Sele
sai?

Keterangan:
1. Kode Kasus: No. urut/ Kode Kab./ Masalah yang terjadi dari sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun ke berapa?
2. Nilai penyimpangan (dalam Rupiah) yang ditulis hanya untuk kategori 2 saja
3. Kat. = Kategori Masalah, K-K-D = Kabupaten – Kecamatan – Desa

PTO Penjelasan 7

2010-10-02T18:24:00.001-07:00

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kegiatan pengendalian dalam PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Dalam buku Penjelasan VII ini, penjelasan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 Bagian pertama tentang pemantauan, pengawasan dan evaluasi
 Begian kedua tentang pelaporan.
7.1. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

7.1.1. Pengertian
a. Pemantauan
Adalah kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk melihat kinerja semua pelaku program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip dan prosedur program.

b. Pengawasan
Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan volume pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan

c. Evaluasi
Adalah suatu kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan dan bagaimana realitas dari apa yang telah dilakukan tersebut.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi adalah kegiatan yang saling bertalian dan saling mendukung. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan adalah input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program.

7.1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam program adalah:
a. Membantu para pelaku program (masyarakat, aparat pemerintah, konsultan dll) mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh program;

b. Membantu para pelaku program untuk mengecek apakah suatu kegiatan berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana atau tidak;
- Membantu pelaku program untuk mengambil tindakan perbaikan atas masalah yang ditemukan di lapangan;
- Mendokumentasikan berbagai pengalaman yang muncul didalam pelaksanaan program dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang terjadi tersebut.

Tujuan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam program adalah:
a. Memastikan pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan agar sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
c. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan membawa manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan RTM secara signifikan,
d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
e. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
f. Memastikan setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

7.1.3. Prinsip-Prinsip Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan, Pengawasan dan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku. Kegiatan ini harus dianggap sebagai alat yang penting untuk memperbaiki program. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi sebagai berikut:
1. Obyektif dan profesional
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaku program wajib melaporkan informasi seakurat mungkin. Informasi harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin keakurasiannya. Informasi yang akurat dan berdasarkan fakta dari sumber terpercaya yang dapat membantu untuk memperbaiki program.

2. Transparan
Pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Hasil pemantauan dan evaluasi harus diketahui oleh banyak orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.

3. Partisipatif
Semua pelaku program, terutama masyarakat, fasilitator dan konsultan harus bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.

4. Akuntabel
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.
5. Berorientasi Solusi
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pembahasanan hasil-hasilnya diorientasikan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi dan karena itu dapat dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja.
6. Terintegrasi
Kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Konsultan maupun fasilitator harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Selain itu, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi oleh konsultan maupun fasilitator juga harus terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Konsultan maupun fasilitator tidak mungkin melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan di lapangan setiap saat sehingga peran masyarakat untuk memantau dan mengawasi program menjadi penting. Tim pemantau/pengawas dari masyarakat adalah mitra dan kepanjangan tangan konsultan dan fasilitator dalam melakukan monitoring dan evaluasi program di tingkatan desa maupun kecamatan.

7. Berbasis indikator kinerja
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program.
7.1.4. Dukungan untuk Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

1. Karena pemantauan, pengawasan dan evaluasi dibuat untuk melihat perkembangan serta capaian program di lapangan, maka kegiatan di lapangan harus sudah dirumuskan dalam bentuk perencanaan yang jelas termasuk target capaian dan tujuannya. Dokumen-dokumen perencanaan haruslah lengkap dan mudah diakses.

2. Sebelum pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan, terlebih dahulu harus ada perencanaan yang jelas untuk keperluan apa pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan, siapa yang harus dilibatkan, obyek apa yang akan dipantau, indikator penilaian serta manfaat apa yang ingin diperoleh dari kegiatan ini.

7.1.5. Indikator Kinerja Program

Sebelum melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terlebih dahulu indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam program harus diketahui.

Indikator yang digunakan dalam program adalah:

1. Indikator Input
Digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana/anggaran, SDM, peralatan/sarana-prasarana, material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan program.

2. Indikator Proses
Untuk menggambarkan perkembangan/aktivitas yang dilakukan/terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Indikator Keluaran (Output)
Untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauhmana terlaksana sesuai rencana.

4. Indikator Hasil (Outcome)
Untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

5. Indikator Dampak (Impact)
Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program.

Penjabaran dari indikator-indikator tersebut di atas tertuang dalam dokumen tersendiri.

7.1.6. Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

1. Berdasarkan Subyeknya
Berdasarkan subyek pelaksana kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam program dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu internal dan eksternal.

Pemantauan, pengawasan dan evaluasi internal didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program, yaitu:

a. Masyarakat dan pelaku di desa
b. Fasilitator dan konsultan di kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
c. Aparat kecamatan
d. Tim Koordinasi Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pemantauan, pengawasan dan evaluasi eksternal didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara independen oleh pihak luar.

Untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan eksternal, program melibatkan secara khusus beberapa lembaga, yaitu:
a. Lembaga Swadaya Masyarakat melalui kegiatan Province-Based Monitoring (PBM);
b. Wartawan melalui kegiatan Program Pelibatan Media Massa dalam Pemantauan (PPMMP) PNPM-Mandiri Perdesaan;
c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
d. Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Untuk kegiatan evaluasi terhadap indikator dampak, program melibatkan pihak luar yang dibantu oleh staff program untuk melakukan Survey/Studi Dampak terhadap pelaksanaan program. Pihak luar dimaksud bisa berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun LSM yang berkompeten.

2. Berdasarkan Waktu
Berdasarkan waktu, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dalam program adalah:

a. Secara Rutin
Pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara rutin merupakan tanggung jawab seluruh konsultan, fasilitator, aparat dan masyarakat termasuk perangkat desa didalamnya. Mereka secara terus-menerus wajib melakukan pemeriksaan untuk bisa mengetahui apakah kegiatan program sudah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada.

Selain itu, program juga mengajak lembaga independen yang khusus diminta untuk melakukan pemantauan secara rutin.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk:
- Pemantauan partisipatif oleh masyarakat
- Supervisi rutin (kunjungan lapangan ) konsultan (pusat, provinsi dan kabupaten)
- Peninjauan internal oleh fasilitator terhadap pengelolaan kas dan rekening
- Pemantauan oleh pemerintah yang berwenang dan terlibat langsung dalam program
- Pemantauan Independen oleh LSM melalui kegiatan PBM
- Pemantauan Independen oleh wartawan melalui kegiatan PPMMP-PNPM Mandiri Perdesaan

b. Secara Berkala
Kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala adalah:

- Misi Supervisi Bank Dunia
Kegiatan ini dilakukan dua kali dalam setahun. Yang terlibat dalam misi ini adalah staff Bank Dunia, Tim Koordinasi/ Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Kadangkala, pihak lain seperti LSM ataupun spesialis teknik dilibatkan untuk ikut juga adalam program ini. Misi ini secara umum mengkaji isu-isu tertentu yang dihadapi program (misalnya: partisipasi, manajemen, pendampingan teknis, persiapan ke tahap berikutnya, dan sebagainya) dan juga mengevaluasi keseluruhan kemajuan yang telah dibuat dalam program ini.

- Monitoring Bersama Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan
Pusat
Kegiatan ini dilakukan maksimal dua kali dalam setahun. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah TK-PNPM Mandiri Perdesaan Pusat dan Daerah. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk melihat kemajuan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan dan dukungan pemerintah.

- Audit Internal
Audit internal dilakukan secara berkala terutama oleh konsultan nasional, konsultan provinsi dan konsultan kabupaten dengan melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan program serta pengelolaan dananya baik di UPK, TPK maupun kelompok. Tujuan dari audit internal ini adalah :

1) Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap proses pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal di setiap tingkatan konsultan sesuai dengan Sistem Pengawasan Internal dalam program (desentralisasi dan berjenjang).
2) Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan serta pelaksanaan prinsip-prinsip program.
3) Memberikan penilaian terhadap tertib administrasi dan laporan keuangan UPK serta mengetahui lebih awal adanya indikasi penyalahgunaan dana.
4) Setelah dilakukan peninjauan secara periodik terhadap hasil pemeriksaan dan penilaian (audit) yang dilakukan oleh setiap tingkatan konsultan (KM Nasional sampai dengan KM Provinsi) serta Fasilitator Kabupaten, diharapkan tersusun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan program selanjutnya.

- Audit Eksternal oleh BPKP
Kegiatan ini dilakuan sekali dalam setahun dan dilakukan di beberapa provinsi terpilih sebagai sampel.

- Audit Eksternal oleh Bawasda
Audit ini dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan.

c. Akhir Kegiatan atau Siklus
Pada akhir kegiatan dan/atau siklus tertentu, program akan melakukan kegiatan yang diberi nama dengan kegiatan Survey/Studi Dampak Program. Melalui lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi, dilakukan survei terhadap rumah tangga untuk mengetahui dampak dari program pada kesejahteraan rumah tangga dan kemiskinan serta perubahan sikap dan tingkah laku dari pemerintahan di tingkat lokal. Survei tersebut biasanya tidak dilakukan di setiap provinsi.

d. Secara Insidentil
Kegiatan pemantauan maupun evaluasi yang dilakukan secara insidentil adalah:

- Pemantauan penanganan pengaduan dan masalah.
Salah satu aspek penting dari sistem pemantauan PNPM Mandiri Perdesaan adalah pemantauan terhadap proses penanganan pengaduan dan masalah. Program telah memiliki sistem penanganan pengaduan dan masalah yang mengatur langkah-langkah dalam mencatat dan menelusuri setiap pengaduan, masalah, atau pertanyaan tentang program. Tujuannya adalah untuk memantau dan memastikan proses penanganan masalah ataupun pertanyaan sudah dijawab dengan segera, melakukan investigasi dan penyelesaian masalah bila diperlukan.

- Evaluasi Tematik
Secara insidentil akan dilakukan evaluasi tentang aspek tertentu dalam program. Obyek yang dievaluasi adalah tema-tema tertentu yang ada dan terjadi dilapangan.

7.1.7. Metode Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

Metode untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam progrm secara garis besar dibagi menjadi partisipatif dan konvensional.

1. Metode Partisipatif
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang terbaik adalah yang dilakukan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program sekaligus yang paling merasakan dampak langsung dari program. Mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program tersebut.

Program mewajibkan konsultan untuk memfasilitasi adanya pemantauan yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Untuk itu, konsultan lapangan wajib mengidentifikasi beberapa orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk dilatih dan diberdayakan menjadi Tim Pemantau. Tim Pemantau ini berjumlah antara 3-5 orang dan akan bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat termasuk pelaku dalam melakukan proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan teknik-teknik partisipatif.

Dari proses ini diharapkan masyarakat termasuk pelaku di desa mampu menemukenali sendiri masalah-masalah yang terjadi sekaligus menemukan solusi bagi perbaikan program di wilayahnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dari pemantauan, pengawasan dan evaluasi di program, tidak perlu ada yang dipersalahkan jika muncul suatu masalah di lapangan yang memerlukan tindakan perbaikan. Dengan demikian, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi bukanlah sebuah kegiatan untuk mencari-cari kesalahan dan penghakiman bagi orang-orang yang dianggap lalai dalam melaksanakan program, tapi merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pemberdayaan di masyarakat.

Seluruh pelaku terutama konsultan, baik nasional, provinsi, kabupaten maupun fasilitator di kecamatan dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi rutinnya haruslah menggunakan metode partisipatif. Konsultan harus memfasilitasi proses pemantauan dan pengawasan yang dilakukan bersama masyarakat. Dalam proses ini, konsultan adalah fasilitator yang menggerakkan masyarakat termasuk pelaku untuk menemukenali masalah-masalah yang terjadi dan sekaligus solusi perbaikannya melalui proses refleksi maupun diskusi dalam forum Focus Group Discussion (FGD)/ Kelompok Diskusi Terarah (KDT). Seluruh proses kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi ini adalah media pembelajaran bagi masyarakat dan On the Job Training (OJT) bagi Tim Pemantau dan kelompok-kelompok pemantau yang telah terbentuk sebelumnya.

Selain itu, di tingkat kecamatan, dengan telah terbentuknya BKAD yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan mendorong partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhdap pengelolaan kegiatan maka diharapkan tugas pengawasan akan semakin optimal.

2. Metode Konvensional
Kegiatan pemantauan, pengawasan maupun evaluasi secara konvensional utamanya digunakan untuk suatu kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaku program.

PERBEDAAN
KONVENSIONAL DENGAN PARTIPASIPATIF

Aspek Konvensional Partisipatif
Siapa (who) Biasanya oleh para ahli eksternal Masyarakat, staf proyek, fasilitator
Apa (what) Indikator keberhasilan ditentukan terlebih dahulu, terutama biaya dan output dari suatu proses Masyarakat dengan difasilitasi fasilitator proyek menentukan indikator keberhasilannya, yang dapat mencakup output dari suatu proses
Bagaimana (how) Berfokus pada objektivitas ilmiah; menjauhkan penilai dari partisipan; keterlambatan, keterbatasan akses terhadap hasil Metode sederhana disesuaikan dengan kondisi lokal, adanya keterlibatan masyarakat didalam proses
Kapan (when) Biasanya berdasarkan waktu yang ditentukan oleh proyek Bisa setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat.
Mengapa (why) untuk mengetahui keadaan dan dampak kegiatan sebagai dasar perbaikan atau replikasi Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi; mengambil langkah perbaikan dalam program

7.1.8. Penyampaian Hasil Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

Hal penting dalam proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi adalah penyusunan laporan. Laporan ini berguna untuk menyusun rencana tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

1. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan
Konsultan maupun fasilitator yang melakukan pemantauan dan pengawasan harus menyusun laporan paling lambat lima (5) hari setelah pulang dari supervisi rutinnya.

Laporan setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Maksud dan tujuan
b. Lokasi yang dipantau.
c. Aspek/fokus pemantauan.
d. Kesimpulan hasil pemantauan dan pengawasan untuk setiap pencapaian hasil dari aspek yang dipantau.
e. Temuan-temuan khusus terkait hal-hal yang bersifat positif dan penyimpangan serta alasannya/analisanya mengapa hal itu terjadi.
f. Rekomendasi tindak lanjut atau apa yang sudah dan harus dilakukan kemudian berkaitan dengan hal tersebut.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan adalah:
a. Jelas
Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Sedapat mungkin gunakan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

b. Singkat
Jangan berikan terlalu banyak informasi yang tidak berguna. Berikan informasi singkat namun tertus-menerus akan diingat. Laporan yang singkat akan jauh lebih menarik untuk mengundang orang agar membacanya dibandingkan dengan laporan yang panjang.

c. Menggunakan tabel dan grafik untuk memperlihatkan struktur data.
d. Kesimpulan selalu berdasarkan fakta yang dilaporkan, dan tidak muncul di bagian akhir saja.

2. Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan

Secara umum penyampaian laporan hasil pemantauan dan pengawasan baik dari kegiatan supervisi rutin, berkala maupun insidentil diserahkan maksimal lima hari kerja setelah pulang dari lapangan. Secara khusus, tata cara penyampaian laporan diatur sebagai berikut:

Pengirim Penerima Waktu Keterangan
Fasilitator Kecamatan (FK) Fasilitator Kabupaten Menyesuaikan waktu batas akhir laporan bulanan. Laporan menjadi lampiran dalam laporan bulanan
Fasilitator Kabupaten KM Prov. Menyesuaikan waktu batas akhir laporan bulanan. Laporan menjadi lampiran dalam laporan bulanan
Spesialis di Provinsi (termasuk KM-Prov) KM Prov. Lima hari kerja setelah kunjungan lapangan Laporan ini dilampirkan untuk rencana kunjungan lapangan bulan selanjutnya kepada Satker Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan
KM Prov. KT KM Nas. Menyesuaikan waktu batas akhir laporan bulanan. Laporan ini dilampirkan untuk rencana kunjungan lapangan bulan selanjutnya kepada Satker Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan
Spesialis/Tenaga Ahli KM Nasional KT KM Nas. 5 hari kerja setelah kunjungan lapangan
Catatan: Laporan sebaiknya juga diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi ini.

3. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan

Hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan harus dibahas dan ditindaklanjuti. Penerima laporan harus memberikan umpan balik terhadap laporan yang diterimanya kepada pengirim laporan untuk kemudian ditindaklanjuti kembali (berdialog). Supervisor harus melakukan supervisi terhadap pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut dari hasil pantauannya.

7.2. Pelaporan

Salah satu tugas penting dari pengendalian program adalah pelaporan tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan. Para pelaku program, khususnya fasilitator/konsultan bertanggung jawab untuk membuat laporan seakurat mungkin dan tepat waktu kepada supervisor. Laporan juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi.

Alur Pelaporan
Alur pelaporan merupakan mekanisme penyampaian laporan dari fasilitator di lapangan kepada supervisor sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugasnya. Supervisor wajib mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan menganalisis data dari wilayah kerjanya serta melaporkan hasilnya pada setiap bulan kepada supervisor di atasnya. Alur pelaporan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pengirim Penerima Tembusan Tanggal Penerimaan
KPMD, TPK & UPK Fasilitator Kecamatan Tanggal 1 setiap bulan
Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kabupaten • PjOK
• Fasilitator Kecamatan sebagai arsip Tanggal 7
setiap bulan
Fasilitator Kabupaten KM Prov. • TK-Kab
• Fasilitator Kabupaten sebagai arsip Tanggal 15
setiap bulan
KM Prov. KT KM Nas. • TK-PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Tanggal 21 setiap bulan
KT KM Nas Satker Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan Tanggal 28 setiap bulan

Pelaporan Pada Tingkat Desa

Pada tingkat desa, KPMD dan TPK bertugas membantu Fasilitator Kecamatan menyusun dan membuat laporan. Laporan dari KPMD dan TPK akan menjadi bahan Fasilitator Kecamatan dalam menyusun laporan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah tugasnya. Laporan yang dikirimkan oleh KPMD dan TPK maksimal harus diterima Fasilitator Kecamatan tanggal 1 setiap bulannya. Dalam menyusun laporannya, KPMD/TPK dipandu dengan mengisi formulir di bawah ini:

• Form. 70.a : Laporan Masalah yang Dihadapi (Tk. Desa)
• Form. 72 : Laporan Kegiatan dan Rencana KPMD/K

Selain dua form yang rutin harus diisi setiap bulannya, KPMD/TPK juga membantu dalam mengisi form-form yang dibutuhkan dalam melihat perkembangan pelaksanaan program di desa yang bersangkutan. Fasilitator Kecamatan akan mendampingi dan membimbing KPMD/TPK dalam menyusun laporan dan mengisi form-form yang dimaksud.

Pelaporan pada Tingkat Kecamatan

Pada tingkat kecamatan, Fasilitator Kecamatan dan UPK bertanggung jawab membuat laporan kepada Fasilitator Kabupaten. Fasilitator Kecamatan juga diwajibkan mengirim copy laporan kepada PJOK dan menyimpan satu copy untuk dirinya sendiri.

Laporan yang dikirimkan disusun berdasarkan hasil peninjauan laporan dari KPMD dan TPK. Laporan yang disusun haruslah akurat dan tepat waktu. Kemudian laporan tersebut harus didiskusikan dengan Fasilitator Kabupaten di saat pertemuan koordinasi bulanan.

Laporan kegiatan Fasilitator Kecamatan dibuat dalam bentuk narasi dan tidak lebih dari 10 halaman saja. Sebagai lampiran, Fasilitator Kecamatan harus melengkapi laporannya dengan mengisi form-form dibawah ini:
a. Form. 72 : Laporan Kegiatan dan Rencana Kegiatan FK
b. Form. 73 : Laporan Kemajuan Tingkat Kecamatan
c. Form. 70.b : Laporan Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan

Selain tiga form yang rutin harus dilampirkan setiap bulannya tersebut, Fasilitator Kecamatan juga berkewajiban mengisi form-form yang dibutuhkan dalam melihat perkembangan pelaksanaan program di kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya. Namun tidak semua form-form yang yang diisi tersebut harus dilampirkan dalam laporan bulanan. Fasilitator Kecamatan berkewajiban menyimpan dan mengarsipkannya untuk sewaktu-waktu diperlukan dalam kegiatan Pemeriksaan, Pemantauan maupun Evaluasi.

Di luar buku Penjelasan ini, bentuk maupun format Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan akan diatur dalam panduan tersendiri.

Pelaporan pada Tingkat Kabupaten

Pada tingkat kabupaten, Fasilitator Kabupaten bertanggung jawab membuat laporan dan disampaikan kepada korprov dengan tembusan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.

Laporan yang dikirimkan disusun berdasarkan hasil peninjauan dan analisa terhadap laporan Fasilitator Kecamatan. Laporan harus disusun secara jujur, akurat dan ringkas serta tidak boleh lebih dari 10 halaman dalam bentuk narasi. Laporan tersebut selanjutnya perlu disampaikan secara lisan dan didiskusikan pada pertemuan koordinasi bulanan.

Sama seperti laporan yang disampaikan Fasilitator Kecamatan, dalam laporan yang dikirimkan Fasilitator Kabupaten kepada KM Prov harus melampirkan form 70.c. tentang Laporan Rekap Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan. Selain form yang rutin harus dilampirkan setiap bulannya tersebut, Fasilitator Kecamatan juga berkewajiban mengisi dan melengkapi form-form yang dibutuhkan dalam melihat perkembangan pelaksanaan program di kabupaten yang menjadi wilayah tugasnya. Namun tidak semua form-form tersebut harus dilampirkan dalam laporan bulanan. Fasilitator Kabupaten berkewajiban menyimpan dan mengarsipkannya untuk sewaktu-waktu diperlukan dalam kegiatan Pemeriksaan, Pemantauan maupun Evaluasi.

Di luar buku Penjelasan ini, bentuk maupun format Laporan Bulanan Fasilitator Kabupaten diatur dalam panduan tersendiri

Pelaporan PadaTingkat Provinsi
Pada tingkat provinsi, KM Prov bertanggung jawab membuat laporan kepada Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional dengan tembusan kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan tingkat provinsi.

Laporan yang dikirim harus disusun berdasarkan hasil peninjauan dan analisis laporan dari para Fasilitator Kabupaten. KM Prov harus memanfaatkan data yang ada didalam database di kantor provinsi. Laporan KM provinsi harus akurat dan tepat waktu, singkat dan jelas. Panjang laporan tidak boleh lebih dari 10 halaman dalam bentuk penjelasan (tanpa lampiran).

Di luar Penjelasan ini, bentuk maupun format Laporan Bulanan KM Provinsi diatur dalam panduan tersendiri

Pelaporan PadaTingkat Nasional
Pada tingkat nasional Ketua Tim KM Nasional bertanggung jawab membuat laporan PNPM Mandiri secara nasional yang ditujukan kepada Satker Nasional Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan. Laporan yang dikirim harus disusun berdasarkan hasil peninjauan dan analisa laporan dari para KM Prov. Ketua Tim KM Nasional harus memanfaatkan data yang ada didalam database di kantor nasional.

Di luar Penjelasan ini, bentuk maupun format Laporan Bulanan KM Nasional diatur dalam panduan tersendiri